PURWOREJO — Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kesehatan Daerah menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Eliminasi Malaria pada RABU, 1 APRIL 2026 di Aula II A Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan menyeluruh daerah menghadapi proses penilaian eliminasi malaria. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, serta lintas sektor terkait, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, hingga Tim Percepatan Eliminasi Malaria. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai penanggung jawab teknis program.
Dalam pertemuan ini, pembahasan difokuskan pada kesiapan indikator penilaian eliminasi malaria, meliputi kelengkapan dokumen eviden, penguatan sistem surveilans berbasis fasilitas pelayanan kesehatan, validasi dan konsistensi data kasus, serta kesiapan respon cepat terhadap potensi kasus impor. Selain itu, dilakukan pemetaan peran lintas sektor untuk memastikan dukungan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian tetap berjalan secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam arahannya menegaskan bahwa eliminasi malaria tidak hanya ditentukan oleh capaian nol kasus lokal, tetapi juga oleh kekuatan sistem dalam mendeteksi dan merespons kasus secara cepat dan tepat. Penilaian eliminasi bukan sekadar formalitas. Yang dinilai adalah konsistensi sistem kita. Surveilans harus aktif, data harus valid, dan respon harus cepat. Ini yang harus kita jaga bersama, tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan eliminasi malaria sangat bergantung pada komitmen lintas sektor, termasuk dukungan pemerintah kecamatan, desa, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kewaspadaan terhadap penularan. Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo memperkuat sinergi dan memastikan seluruh komponen telah siap menghadapi penilaian eliminasi malaria, sekaligus menjaga keberlanjutan status bebas malaria di masa mendatang. (MI)

Purworejo, 1 April 2026- Dalam rangka meningkatkan kesiapan Kabupaten Purworejo menuju penilaian Eliminasi Malaria tahun 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan kegiatan On the Job Training (OJT) Mikroskopis Malaria di Aula Dinkesda Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo.
Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Dinas menegaskan bahwa kompetensi tenaga laboratorium menjadi faktor penentu dalam keberhasilan eliminasi malaria. Pemeriksaan mikroskopis yang akurat dan sesuai standar akan memastikan setiap kasus dapat terdeteksi secara tepat dan ditangani lebih cepat. Kegiatan ini diikuti oleh petugas laboratorium puskesmas se-Kabupaten Purworejo serta perwakilan dari rumah sakit yang telah ditunjuk. Petugas laboratorium puskesmas menjadi fokus utama dalam kegiatan ini karena berperan sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan penanganan kasus malaria di masyarakat.
OJT difokuskan pada peningkatan kemampuan pemeriksaan mikroskopis malaria dengan target minimal mencapai level 3 di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga melakukan praktik langsung menggunakan mikroskop masing-masing untuk memastikan keterampilan teknis dapat diterapkan secara optimal di tempat kerja. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas diagnosis malaria dan sistem surveilans. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi penilaian eliminasi malaria oleh tim pusat pada bulan April 2026. Diharapkan seluruh fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas, memiliki tenaga laboratorium yang kompeten sehingga mampu mendukung tercapainya eliminasi malaria secara berkelanjutan di Kabupaten Purworejo. (MI)

PURWOREJO, Selasa, 31 Maret 2026 — Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui kegiatan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji tahun 2026 yang berlangsung di GOR Sarwo Edhi Wibowo. Kegiatan ini diikuti oleh 206 calon jamaah haji yang berasal dari 9 puskesmas dan dilaksanakan oleh panitia Dinas Kesehatan bersama 27 programmer Kesehatan Jasmani dan Olahraga (Kesjaor) puskesmas. Pemeriksaan kebugaran dilakukan secara terstandar sebagai bagian dari upaya pembinaan kesehatan haji yang menekankan pada deteksi dini dan pengukuran objektif kondisi fisik jamaah.
Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani serangkaian pemeriksaan yang meliputi pengukuran tekanan darah dan nadi awal, tes kebugaran metode Rockport, tes jalan enam menit (six minutes walk test), serta pemeriksaan nadi setelah aktivitas. Rangkaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kebugaran dan daya tahan fisik calon jamaah. Melalui kegiatan ini, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi kondisi kebugaran individu sekaligus mendeteksi faktor risiko kesehatan sejak dini. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pembinaan kesehatan, sehingga calon jamaah haji memiliki kesiapan fisik yang lebih baik sebelum menjalankan ibadah di tanah suci.
Ibadah haji merupakan rangkaian aktivitas yang membutuhkan ketahanan fisik yang baik, terutama dalam menghadapi mobilitas tinggi, jarak tempuh berjalan kaki yang panjang, serta kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, kesiapan kesehatan menjadi faktor penting yang perlu dipersiapkan sejak awal. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Purworejo, serta perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Melalui kampanye GERMAS ini, Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kesiapan kesehatan calon jamaah haji agar dapat menjalankan ibadah secara aman, sehat, dan optimal.(MI)

PURWOREJO — Suasana Halal Bihalal keluarga besar Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo pada RABU, 25 MARET 2026 di Aula 2 semakin hidup dengan penampilan tim hadroh Dinkesda. Tim hadroh membawakan beberapa lagu sholawat yang mengalun dengan harmonis dan penuh kekhidmatan. Lantunan sholawat yang disajikan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menghadirkan suasana religius yang memperkuat makna Halal Bihalal sebagai momentum mempererat ukhuwah. Tim Hadroh Dinkesda terdiri dari karyawan karyawati di lingkungan Dinkesda.
Penampilan ini mendapat apresiasi dari para peserta yang terdiri dari Kepala Dinkesda, pejabat struktural dan fungsional, staf Dinkesda, serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Purworejo. Irama hadroh yang dinamis mampu membangun kebersamaan dan menambah kehangatan suasana acara. Selain sebagai hiburan, penampilan tim hadroh juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai pelayan kesehatan masyarakat. Melalui penampilan ini, semangat Rajut Ukhuwah, Perkokoh Persatuan, Sinergi Menjaga Kedamaian Negeri semakin terasa, memperkuat kebersamaan seluruh keluarga besar Dinkesda Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO — RABU, 25 MARET 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal keluarga besar Dinkesda di Aula 2. Kegiatan ini mengusung tema Rajut Ukhuwah, Perkokoh Persatuan, Sinergi Menjaga Kedamaian Negeri sebagai penguat kebersamaan pasca Hari Raya Idulfitri. Acara dihadiri oleh Kepala Dinkesda Kabupaten Purworejo, jajaran pejabat struktural, pejabat fungsional, seluruh staf Dinkesda, serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Purworejo. Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga soliditas organisasi dan memperkuat kolaborasi lintas lini pelayanan kesehatan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinkesda menekankan pentingnya menjadikan momentum Halal Bihalal sebagai sarana mempererat ukhuwah, memperkuat persatuan, serta membangun sinergi yang harmonis dalam pelaksanaan tugas. Nilai-nilai kebersamaan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah hikmah Halal Bihalal yang disampaikan oleh dr. Nursalim. Dalam penyampaiannya, beliau mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Idul fitri sebagai momentum introspeksi diri, memperbaiki hubungan antarsesama, serta menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai wujud komitmen bersama, acara dilanjutkan dengan pembacaan ikrar Lebaran dari perwakilan kepala puskesmas dan karyawan Dinkesda kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang menegaskan semangat persaudaraan dan profesionalisme dalam bekerja. Suasana acara semakin khidmat dan meriah dengan penampilan tim hadroh Dinkesda yang membawakan lantunan shalawat, menambah nuansa religius sekaligus mempererat kebersamaan seluruh peserta. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk terus merajut ukhuwah, memperkokoh persatuan, serta memperkuat sinergi dalam menjaga kedamaian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.(MI)

PURWOREJO – Selasa, 23 Maret 2026. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memperkuat kesiapan pelayanan kesehatan dengan melaksanakan monitoring pelayanan puskesmas dalam rangka menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap pada RABU, 18 MARET 2026 dan SENIN, 23 MARET 2026. Kegiatan ini mengacu pada Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 800.1.11.1/246/202 yang menugaskan tim untuk melakukan pemantauan langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas selama periode libur Lebaran. Tim monitoring yang terdiri dari pejabat struktural dan tenaga fungsional diterjunkan ke berbagai puskesmas di wilayah Kabupaten Purworejo. Monitoring difokuskan pada aspek krusial pelayanan, meliputi kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai, serta kesiapan alur dan sistem pelayanan.
Pelaksanaan monitoring pada 18 Maret 2026 diarahkan untuk memastikan kesiapan awal puskesmas sebelum memasuki masa libur. Sementara itu, monitoring pada 23 Maret 2026 dilakukan untuk memastikan kesiapan tersebut tetap terjaga serta pelayanan berjalan optimal menjelang puncak libur Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, tim juga menilai kesiapsiagaan puskesmas dalam mengantisipasi peningkatan kunjungan pasien akibat tingginya mobilitas masyarakat selama periode lebaran, termasuk pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Sudarmi, MM, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan dasar tetap berjalan dalam kondisi apapun, termasuk pada masa libur panjang lebaran. Puskesmas diharapkan tetap memberikan pelayanan yang responsif, aman, dan berkualitas kepada masyarakat. Melalui monitoring ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memastikan bahwa seluruh puskesmas siap memberikan pelayanan secara optimal. Hasil kegiatan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan, khususnya pada periode hari besar keagamaan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Purworejo secara merata dan berkesinambungan.(MI)

SENIN, 16 MARET 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan kegiatan sosialisasi KMK HK.01.07/MENKES/165/2025 di Aula 2 Dinkesda. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam percepatan penghapusan praktik pasung di Kabupaten Purworejo. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto, serta Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Sudarmi sebagai narasumber. Adapun moderator kegiatan adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkesda Purworejo Nur Salim.
Dalam sambutannya, Bupati Purworejo menyampaikan bahwa permasalahan kesehatan jiwa masih menjadi perhatian penting pemerintah daerah, khususnya terkait masih ditemukannya kasus pasung di masyarakat. Praktik pasung bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga diperlukan upaya bersama secara berkelanjutan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten untuk mewujudkan kondisi bebas pasung serta pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari persiapan penilaian Kabupaten/Kota Bebas Pasung. Kasus pasung umumnya terjadi akibat stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dianggap membahayakan. Oleh karena itu, peran TPKJM menjadi sangat penting dalam proses pendataan, advokasi, hingga evakuasi kasus pasung di lapangan. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kabupaten Purworejo menargetkan pengajuan penilaian Kabupaten Bebas Pasung pada tahun 2027, dengan tahapan awal berupa self assessment yang direncanakan dimulai pada bulan April. Dalam proses tersebut, pemenuhan kriteria mutlak dan kriteria pendukung menjadi hal yang harus dipenuhi secara komprehensif.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, disepakati langkah strategis yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan. Upaya diawali dengan pendataan kasus pasung secara terintegrasi sebagai dasar perencanaan intervensi, dilanjutkan dengan advokasi kepada keluarga dan masyarakat guna mendorong pembebasan pasung serta pelaksanaan evakuasi dan penanganan medis bagi pasien. Dalam mendukung keberlanjutan pelayanan, dilakukan pula pemenuhan dokumen kependudukan agar pasien dapat mengakses layanan kesehatan dan sosial secara optimal.
Selain itu, pasien akan mendapatkan perawatan sebelum dan sesudah dirujuk ke panti rehabilitasi guna memastikan proses pemulihan berjalan komprehensif. Edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat sebagai upaya pencegahan munculnya kasus pasung baru. Seluruh rangkaian upaya tersebut didukung dengan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sebagai bagian dari kesiapan Kabupaten Purworejo dalam mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Bebas Pasung. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah yang tergabung dalam TPKJM Kabupaten, RSUD Tjitrowardojo, seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Purworejo, para Camat, panti rehabilitasi, serta pemerintah desa/kelurahan yang terdapat kasus pasung. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor yang kuat dalam mendukung percepatan Kabupaten Purworejo menuju bebas pasung serta peningkatan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara menyeluruh.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menggelar pertemuan internal perencanaan terkait revisi matriks verifikasi rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027. Pertemuan dilaksanakan pada JUMAT, 13 MARET 2026 pukul 12.00 WIB di Aula 2A Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta diikuti oleh para programmer program di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo.
Pertemuan membahas penyesuaian dan penyempurnaan matriks verifikasi rancangan Renja Tahun 2027 agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas program kesehatan, serta ketentuan perencanaan pembangunan daerah. Peserta melakukan penelaahan terhadap program, kegiatan, indikator kinerja, serta pagu indikatif yang tercantum dalam rancangan Renja. Melalui forum ini, dilakukan klarifikasi dan penyesuaian terhadap usulan kegiatan agar sesuai dengan kewenangan perangkat daerah, target kinerja, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Purworejo. Hasil pembahasan dalam pertemuan ini akan menjadi bahan penyempurnaan matriks verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebelum dilanjutkan ke tahapan proses perencanaan berikutnya.(MI)

PURWOREJO — Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar Pra Musrenbang Tematik Stunting di Ruang Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo pada KAMIS (12/03/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat strategi percepatan penanganan stunting guna mendukung pencapaian target nasional sebesar 14 persen. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto, Kepala Bapperida Kabupaten Purworejo Hery Raharjo, Kepala Dinsosdaldukkb Andang Nugerahatara Sutrisno, para kepala perangkat daerah terkait, seluruh camat, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Purworejo.
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo juga turut hadir dalam kegiatan tersebut melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di daerah. Dalam arahannya, Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani stunting. Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi program MBG untuk memberikan pelayanan kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita. Menurutnya, pencegahan stunting melalui program tersebut perlu segera diimplementasikan secara nyata dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Upaya ini dinilai dapat menjadi solusi efektif apabila pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa persoalan stunting tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai faktor lain seperti pernikahan dini dan anak putus sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi kepada masyarakat serta kerja sama lintas sektor hingga tingkat pemerintah pusat. Lebih lanjut, ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi, khususnya dengan sektor kesehatan, serta melakukan sinkronisasi data pelayanan bagi kelompok 3B secara berkala agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui kegiatan Pra Musrenbang Tematik Stunting ini, diharapkan sinergi antar perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menekan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO – Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, SIKom., MSi., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purworejo, yaitu SPPG Tepus Kulon di Kecamatan Kutoarjo dan SPPG Kaliwungu di Kecamatan Bruno pada RABU (11/3/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan keracunan makanan serta pengelolaan lingkungan pada dapur penyedia makanan program pemenuhan gizi. Dalam sidak tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup serta Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo. Kehadiran Dinas Kesehatan bertujuan memastikan aspek keamanan pangan, kualitas gizi, serta standar sanitasi dan higienitas dalam penyelenggaraan pelayanan makanan bergizi dapat terpenuhi.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, baik dari sisi keamanan pangan, kandungan gizi, hingga pengelolaan lingkungan dapur. Terkait laporan dugaan keamanan pangan di SPPG Tepus Kulon, saat ini sampel makanan telah diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab kejadian tersebut. Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah lanjutan. Selain itu, dari hasil pemantauan di lapangan juga ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait kelengkapan perizinan lingkungan dan mekanisme pengolahan limbah dapur. Pemerintah daerah meminta seluruh pengelola dapur SPPG di Kabupaten Purworejo untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar pengelolaan limbah memenuhi standar yang berlaku.
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo juga berperan dalam memberikan pendampingan teknis, khususnya dalam penyusunan menu yang memenuhi standar gizi serta pengawasan keamanan makanan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi agar berjalan aman, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ke depan, pemerintah daerah juga berencana mengundang seluruh yayasan pengelola SPPG untuk melakukan koordinasi bersama guna memperkuat standar pelayanan, meningkatkan kualitas pengelolaan dapur, serta memastikan program pemenuhan gizi dapat berjalan secara berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo – Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK) di bawah Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan. Kegiatan dilaksanakan pada RABU, 11 MARET 2026 dengan lokasi workshop di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Purworejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kinerja, keamanan, serta keandalan alat kesehatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pemeliharaan yang dilakukan meliputi dua jenis kegiatan, yaitu pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif. Pemeliharaan preventif dilakukan secara berkala untuk memastikan alat kesehatan tetap berfungsi optimal serta mencegah terjadinya kerusakan. Sementara itu, pemeliharaan korektif dilakukan terhadap alat kesehatan yang mengalami gangguan atau kerusakan agar dapat segera digunakan kembali dalam pelayanan. Melalui kegiatan ini, UPAK Dinkesda Purworejo berupaya memastikan bahwa seluruh alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan tetap dalam kondisi baik, aman, dan sesuai standar. Upaya ini juga mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan serta keselamatan pasien di Kabupaten Purworejo. Kegiatan pemeliharaan alat kesehatan secara rutin menjadi salah satu bentuk komitmen Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam menjaga kualitas sarana penunjang pelayanan kesehatan agar tetap siap digunakan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. (MI)

Purworejo — Menjelang libur Lebaran, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memperkuat upaya kewaspadaan terhadap potensi masuknya kasus malaria dari luar daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan banner survei migrasi di sejumlah titik strategis yang mudah dibaca masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada RABU, 11 MARET 2026 oleh Juru Malaria Desa (JMD) di wilayah kerja puskesmas, salah satunya di Kecamatan Kaligesing. Banner dipasang di lokasi yang sering dilalui masyarakat untuk menyampaikan informasi kewaspadaan terhadap malaria, khususnya bagi warga yang melakukan perjalanan dari luar Pulau Jawa atau dari daerah endemis malaria.
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berperan dalam melakukan koordinasi, pembinaan, serta penguatan program surveilans malaria melalui kegiatan survei migrasi. Melalui upaya ini, petugas kesehatan dapat melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang baru kembali dari wilayah berisiko penularan malaria. Selain itu, Dinkesda juga mendorong keterlibatan Juru Malaria Desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar melaporkan riwayat perjalanan dari daerah endemis malaria serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam menjaga kewaspadaan dini serta mempertahankan status eliminasi malaria di wilayah Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo (Dinkesda) menghadiri kegiatan penutupan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Desa Grabag, RABU (11/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program TMMD yang mengusung tema TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa tersebut secara resmi ditutup melalui upacara yang diikuti sekitar 300 peserta dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Danrem 072/Pamungkas, Bupati Purworejo Yuli Hastuti, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD Kabupaten Purworejo, serta unsur Forkopimcam Grabag.
Dalam amanat yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, Komandan Kodim 0708/Purworejo Ketut Hendra Budiharja menyampaikan bahwa TMMD merupakan program terpadu antara TNI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima hasil program TMMD dari Komandan Satgas kepada Bupati Purworejo, dilanjutkan dengan penyerahan alat kerja secara simbolis serta pernyataan resmi penutupan kegiatan.
Selama kurang lebih satu bulan pelaksanaan, program TMMD di Desa Grabag berhasil menyelesaikan sejumlah sasaran fisik dan nonfisik. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi Masjid Jami Nurul Qomar sebagai bagian dari sasaran fisik tambahan. Selain pembangunan infrastruktur, kegiatan TMMD juga diisi dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo turut berperan dalam kegiatan nonfisik melalui penyuluhan pencegahan stunting serta pelayanan Posbindu PTM (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) bagi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit tidak menular sekaligus mendorong perilaku hidup sehat.
Berbagai kegiatan sosial juga dilaksanakan dalam rangkaian TMMD, antara lain pemberian bantuan kepada kaum duafa, bantuan air bersih, bantuan Al-Quran, serta bantuan bahan bangunan dari sejumlah pihak. Program TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2026 ini didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp170 juta, APBD Kabupaten Purworejo sebesar Rp185 juta, serta swadaya masyarakat desa sebesar Rp15 juta, dengan keterlibatan 98 personel yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut. Ia berharap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat. Setelah penutupan kegiatan, para tamu undangan melanjutkan agenda dengan meninjau langsung hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama program TMMD berlangsung. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjalin dalam mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO — Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Publikasi Capaian Layanan Intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2025 sekaligus Bimbingan Teknis bagi tenaga ahli gizi pada RABU, 11 MARET 2026 di Aula 2 Dinkesda. Kegiatan ini diikuti oleh 93 peserta yang terdiri dari 27 Ahli Gizi Puskesmas dan 66 Ahli Gizi SPPG se-Kabupaten Purworejo. Pertemuan ini bertujuan untuk mempublikasikan capaian layanan intervensi stunting tahun 2025 serta memperkuat koordinasi dan peran tenaga gizi dalam pelaksanaan intervensi gizi di tingkat pelayanan kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan berbagai upaya intervensi yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Puskesmas dan SPPG agar pelaksanaan intervensi gizi dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau sasaran prioritas secara tepat. Selain memaparkan capaian program, kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan kapasitas bagi tenaga ahli gizi terkait pendampingan dan pemantauan pelaksanaan program gizi di lapangan. Ahli gizi Puskesmas diharapkan berperan aktif dalam mendampingi dan memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memastikan intervensi gizi diberikan kepada kelompok sasaran yang membutuhkan.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Puskesmas dan SPPG diharapkan dapat berkoordinasi dalam pemetaan sasaran MBG, khususnya pada kelompok 3B, dengan memprioritaskan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) atau berisiko KEK serta balita dengan masalah gizi. Puskesmas juga didorong untuk segera mengusulkan Rencana Pelaksanaan Dana (RPD) Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari sisa anggaran tahun 2025, serta melaksanakan pembekalan PMT dan intervensi bagi balita bermasalah gizi dan ibu hamil.
Selain itu, pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi SIGIZI-KESGA diharapkan dapat dilakukan secara tepat waktu sehingga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi program. Dinas Kesehatan juga akan memberikan umpan balik terhadap laporan yang disampaikan oleh Puskesmas sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaksanaan program gizi di daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi antara Puskesmas dan SPPG semakin kuat sehingga pelaksanaan intervensi gizi dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo- Kepala Dinas Kesehatan Daerah menghadiri Rapat koordinasi penentuan lokasi pembangunan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan pada SELASA, 10 MARET 2026 di Command Center. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membahas kesiapan serta kepastian lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan BPOM. Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa lahan yang direncanakan untuk pembangunan BPOM saat ini telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan mata pencaharian. Masyarakat pada prinsipnya bersedia melepas penggunaan lahan tersebut apabila pemerintah daerah akan memanfaatkannya untuk pembangunan BPOM. Namun demikian, diperlukan waktu untuk melakukan sosialisasi karena lahan tersebut telah digunakan cukup lama oleh masyarakat. Masa akad pemanfaatan lahan diketahui masih berlangsung hingga APRIL 2026. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah komunikasi dan mediasi dengan para pengguna lahan agar proses penataan dapat berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, dalam rapat juga dibahas pentingnya memastikan status lahan dalam kondisi clear and clean sebelum proses pembangunan dilakukan. Lahan yang diusulkan saat ini sedang dalam proses pengajuan administrasi ke Kementerian ATR/BPN. 
Dalam rapat juga dibahas kemungkinan penggunaan lahan milik Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah Cangkrep Lor. Lahan tersebut sebelumnya pernah digunakan sebagai UPT Dinas Pertanian. Namun opsi tersebut masih perlu kajian lebih lanjut, mengingat apabila hanya menggunakan skema pinjam pakai bangunan maka terdapat keterbatasan, termasuk dalam hal renovasi maupun pengembangan bangunan. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat diperoleh kepastian lokasi yang memenuhi aspek legalitas, kesiapan lahan, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sehingga rencana pembangunan BPOM di Kabupaten Purworejo dapat segera ditindaklanjuti.(MI) 

SELASA, 10 MARET 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi dalam rangka persiapan pelayanan kesehatan menjelang arus mudik Idul Fitri. Kegiatan berlangsung di Aula 2A Dinkesda. Rapat ini melibatkan lintas sektor yang memiliki peran dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi, yaitu Satlantas Purworejo, Terminal Tipe A Purworejo, Dinas Perhubungan, Puskesmas Banyuurip, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman, menyusun rencana pelaksanaan, serta membagi peran masing-masing instansi dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan risiko kecelakaan lalu lintas serta memastikan pengemudi berada dalam kondisi kesehatan yang layak saat melayani penumpang selama periode mudik dan arus balik Idul Fitri.
Adapun pemeriksaan kesehatan yang direncanakan bagi para pengemudi meliputi pemeriksaan antropometri, tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pemeriksaan Napza. Pemeriksaan ini akan melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Banyuurip dan dukungan pemeriksaan laboratorium dari Labkesda. Melalui koordinasi lintas sektor ini diharapkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi dapat berjalan efektif, sehingga mendukung keselamatan perjalanan masyarakat selama momentum Idul Fitri di Kabupaten Purworejo.(MI)

SENIN, 9 MARET 2026 — Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan dan Penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Aula 2A Dinkesda. Kegiatan ini diikuti oleh bidan dan programmer KIA dari puskesmas se-Kabupaten Purworejo. Pertemuan ini bertujuan memperkuat pemahaman tenaga kesehatan dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, khususnya terkait pemanfaatan Buku KIA terbaru sebagai alat pencatatan, pemantauan, dan edukasi bagi ibu hamil serta keluarga. Pelayanan KIA terus berkembang sejak diluncurkannya program Antenatal Care (ANC) Terpadu. Program ini melibatkan berbagai tenaga kesehatan, mulai dari programmer KIA, bidan, hingga tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui ANC terpadu, pemeriksaan kehamilan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi kesehatan ibu dan janin tetap optimal.
Pelaksanaan ANC terpadu juga menjadi upaya penting dalam menurunkan angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB). Selain itu, pelayanan ini membantu mempersiapkan proses persalinan yang aman, masa nifas yang sehat, serta mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif bagi bayi. Dalam kegiatan tersebut, Bidan dari Puskesmas Pituruh memaparkan hasil pembelajaran terkait penggunaan Buku KIA terbaru kepada perwakilan bidang dan petugas dari puskesmas se-Kabupaten Purworejo. Paparan ini menjadi bagian dari proses berbagi pengalaman dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar penggunaan Buku KIA dapat berjalan lebih optimal dalam pelayanan di lapangan. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh tenaga kesehatan di puskesmas dapat menerapkan pelayanan KIA secara lebih terintegrasi serta memanfaatkan Buku KIA secara maksimal sebagai sarana edukasi dan pemantauan kesehatan ibu dan anak.(MI)

SENIN, 9 MARET 2026- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pelayanan Kesehatan dalam rangka menghadapi arus mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula RSUD RAA Tjokronegoro. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK). Kegiatan ini juga diikuti oleh unsur fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi periode mudik dan libur Lebaran.
Pertemuan tersebut membahas kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan agar tetap mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat selama masa libur Hari Raya Idul Fitri. Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain kesiapan tenaga kesehatan, pengaturan jadwal piket, serta kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan, akan disiapkan sejumlah posko pelayanan kesehatan pada titik-titik strategis di wilayah Kabupaten Purworejo. Posko tersebut direncanakan berada di beberapa lokasi, antara lain Posko Terpadu Perempatan BRI Kutoarjo, Posko Pasar Krendetan, Posko Ketawangrejo, Posko Pantai Jetis, serta Posko Pantai Dewaruci.
Posko kesehatan pada jalur mudik yaitu Posko Terpadu Perempatan BRI Kutoarjo, Posko Krendetan, dan Posko Ketawangrejo direncanakan beroperasi pada tanggal 14–27 MARET 2026. Sementara itu, posko kesehatan di kawasan wisata Pantai Jetis dan Pantai Dewaruci akan beroperasi pada tanggal 22–29 MARET 2026. Selain penyiapan posko kesehatan, seluruh rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Purworejo baik rawat inap maupun non rawat inap juga disiagakan untuk memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam selama periode libur Lebaran. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat maupun pemudik dapat tetap berjalan dengan baik selama masa libur Hari Raya Idul Fitri.(MI)

Senin, 9 Maret 2026 Laboratorium Kesehatan Daerah milik Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo resmi memperoleh Akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sertifikat akreditasi dengan nomor YM.02.01/B/227/2026 tersebut diterbitkan pada 10 Februari 2026 sebagai bentuk pengakuan bahwa Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo telah memenuhi standar akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan sertifikat tersebut, Laboratorium Kesehatan Daerah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 70, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dinyatakan lulus akreditasi dengan status PARIPURNA. Status ini merupakan tingkat tertinggi dalam penilaian akreditasi laboratorium kesehatan.
Akreditasi Paripurna menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan laboratorium telah memenuhi standar mutu, keselamatan pasien, serta tata kelola pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian akreditasi meliputi berbagai aspek, antara lain manajemen mutu, pelayanan pemeriksaan laboratorium, kompetensi sumber daya manusia, serta sistem keselamatan dan keamanan dalam pelayanan. Sertifikat akreditasi tersebut berlaku selama lima tahun, terhitung mulai 23 Desember 2025 sampai dengan 23 Desember 2030. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ke depan, Laboratorium Kesehatan Daerah diharapkan terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium sehingga dapat memberikan hasil pemeriksaan yang akurat, terpercaya, serta mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo. (MI)

SENIN, 9 MARET 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui tim pengawas pangan melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu dan keamanan produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha industri rumah tangga pangan. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan bahwa sarana produksi yang telah memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) tetap menerapkan prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemeriksaan terhadap salah satu sarana produksi IRTP dengan produk olahan pangan rumah tangga. Pemeriksaan dilakukan dengan meninjau aspek administrasi serta penerapan praktik produksi pangan yang baik pada sarana tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh pelaku usaha, di antaranya terkait pencatatan proses produksi serta peningkatan pemahaman mengenai penerapan keamanan pangan. Tim pengawas kemudian memberikan pembinaan dan rekomendasi perbaikan kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan pengelolaan produksi pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan kepada pelaku usaha IRTP agar dapat terus meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan yang dihasilkan. Melalui pendampingan dan pengawasan secara berkala, diharapkan pelaku usaha dapat memenuhi standar keamanan pangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan industri rumah tangga. Ke depan, Dinkesda Purworejo akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap sarana IRTP guna mendukung terwujudnya pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi bagi masyarakat. (MI)

PURWOREJO — Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menghadiri rapat Sosialisasi Pengusulan Bantuan Keuangan (Bankeu) dan Usulan Sektoral kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada JUMAT, 6 MARET 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini bertujuan memberikan arahan teknis terkait mekanisme pengusulan program dan kegiatan yang akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui skema Bantuan Keuangan Tahun 2027. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa usulan Bankeu harus selaras dengan prioritas pembangunan provinsi serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan wilayah.
Pada sektor kesehatan, usulan yang masuk dalam daftar kamus Bankeu untuk Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berada pada bidang sosial budaya dengan fokus pada penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Melalui dukungan bantuan tersebut diharapkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi melalui layanan PONED. Proses pengusulan Bantuan Keuangan dilakukan secara daring melalui aplikasi e-Rembugan. Setiap perangkat daerah diminta segera melakukan penginputan usulan sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi diarahkan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Melalui sinergi perencanaan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, diharapkan pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Purworejo dapat terus meningkat dan mendukung pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menggelar rapat internal bersama para programer pada KAMIS, 5 MARET 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan diikuti oleh para penanggung jawab program di lingkungan Dinkesda. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan yang telah berjalan serta meninjau pelaporan data program dari puskesmas. Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap program kesehatan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta didukung oleh data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai dasar pemantauan dan pengambilan kebijakan.
Dalam pertemuan tersebut masing-masing programer menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, capaian kegiatan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, dibahas pula ketepatan waktu penyampaian laporan serta kelengkapan data yang dilaporkan oleh puskesmas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data program kesehatan di tingkat kabupaten. Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi antara pengelola program di Dinas Kesehatan dengan puskesmas agar pelaksanaan kegiatan serta pelaporan data dapat berjalan lebih tertib dan konsisten. Data yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan dalam proses evaluasi serta perencanaan program kesehatan ke depan.
Selain evaluasi program, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan sosialisasi terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi menjelang Hari Raya Idulfitri sesuai dengan surat edaran yang berlaku. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan seluruh pegawai agar tetap menjaga integritas serta tidak menerima maupun memberikan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, khususnya pada momentum hari raya. Melalui rapat internal ini diharapkan pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Purworejo dapat berjalan lebih optimal, pelaporan data dari puskesmas semakin tertib, serta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus menjunjung tinggi nilai integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (MI)

Kamis, 5 Maret 2026- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui Tim Farmasi, Makanan, dan Minuman (Farmamin) melaksanakan kegiatan penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu RABU–KAMIS, 4–5 MARET 2026. Penyuluhan ini merupakan tindak lanjut atas ditemukannya produk IRTP asal Desa Sukowuwuh yang beredar di pasar wilayah Kabupaten Wonosobo. Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 pelaku usaha IRTP dari Desa Sukowuwuh dan sekitarnya.
Dalam kegiatan ini, Tim Farmamin memberikan pembinaan terkait penerapan higiene dan sanitasi dalam proses produksi pangan, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT), serta penguatan pemahaman mengenai pengemasan dan pelabelan produk pangan. Materi tersebut disampaikan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar proses produksi pangan olahan rumah tangga memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan pelaku IRTP dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keamanan pangan serta menjaga mutu produk yang dihasilkan sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Pembinaan ini juga menjadi bagian dari upaya pengawasan dan peningkatan kualitas produk pangan olahan rumah tangga agar tetap aman dikonsumsi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.(MI) 

KAMIS, 5 MARET 2026 bertempat di Aula Kampus Ungaran, Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan penutupan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Angkatan II. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di layanan kesehatan tingkat pertama. Penutupan pelatihan dilakukan oleh Kepala Bapelkes Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Untung Saefurachmawan, S.Kep., M.Kes. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Sudarmi, M.M., yang mengikuti acara secara daring.
Pelatihan dilaksanakan selama empat hari efektif, mulai tanggal 2 hingga 5 MARET 2026 dengan metode klasikal (luring). Sebanyak 25 peserta mengikuti kegiatan ini yang berasal dari tenaga kesehatan puskesmas, terdiri dari pengelola program Penyakit Tidak Menular (PTM), dokter umum, serta perawat dan tenaga kesehatan masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta mendapatkan penguatan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan edukasi serta konseling kepada masyarakat terkait upaya berhenti merokok. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan primer, khususnya dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Pada akhir kegiatan dilakukan pelepasan tanda peserta sebagai simbol selesainya pelatihan serta penyerahan piagam penghargaan kepada peserta dengan predikat Terbaik I dan II. Rangkaian kegiatan penutupan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan penyelenggara sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif selama pelatihan berlangsung.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menghadiri rapat persiapan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada KAMIS, 5 MARET 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Disdukcapil Kabupaten Purworejo. Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan penyusunan dokumen Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 yang memuat berbagai indikator kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan profil ini melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait yang memiliki data sektoral kependudukan.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo diwakili oleh pengelola data Manajemen Informasi Kesehatan yang turut memberikan dukungan data dan informasi di bidang kesehatan. Data kesehatan menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan profil kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat, angka kelahiran, kematian, serta indikator kesehatan lainnya. Rapat koordinasi ini juga menjadi forum sinkronisasi data antarinstansi agar data yang digunakan dalam penyusunan profil kependudukan dapat lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain Dinkesda, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari beberapa instansi lain seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial PPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta instansi vertikal terkait. Melalui koordinasi lintas sektor ini diharapkan proses penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal serta menghasilkan data yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.(MI)

Tim Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan verifikasi lapangan terkait usulan hibah alat kesehatan berupa Posbindu Kit pada KAMIS, 5 MARET 2026 di Desa Jrakah, Kecamatan Bayan. Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau langsung kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan kondisi di lapangan. Tim Kesmas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi serta kesiapan teknis penyelenggaraan kegiatan posyandu sebagai dasar penilaian kelayakan usulan hibah.
Dalam proses verifikasi, tim menemukan beberapa dokumen proposal dan kelengkapan administrasi yang masih perlu diperbaiki. Tim juga memberikan arahan kepada pengelola posyandu agar melakukan penyempurnaan dokumen sesuai dengan ketentuan pengajuan hibah alat kesehatan. Setiap posyandu dalam pengajuan tersebut mengusulkan satu paket Posbindu Kit. Peralatan ini direncanakan untuk mendukung kegiatan pemantauan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui posyandu. Melalui usulan hibah ini diharapkan ketersediaan sarana penunjang pelayanan dapat semakin mendukung pelaksanaan posyandu siklus hidup di Kabupaten Purworejo. Dukungan alat kesehatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pelayanan promotif dan preventif bagi masyarakat di tingkat desa.(MI) 

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo kembali melaksanakan desk dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2026 bagi puskesmas pada RABU, 4 MARET 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan desk sebelumnya yang bertujuan untuk memastikan dokumen perencanaan anggaran puskesmas tersusun secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebanyak 13 puskesmas mengikuti desk pada hari kedua tersebut dengan memaparkan dokumen RBA yang telah disusun. Pemaparan dilakukan di hadapan tim verifikasi yang selanjutnya memberikan evaluasi, masukan, serta klarifikasi terhadap berbagai komponen perencanaan anggaran yang diajukan oleh masing-masing puskesmas.
Dalam proses pembahasan, tim verifikasi menelaah berbagai aspek penting dalam dokumen RBA, mulai dari proyeksi pendapatan layanan, perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), hingga rencana belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Selain itu, analisis kebutuhan layanan juga menjadi perhatian utama agar perencanaan yang disusun tetap mengacu pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Melalui kegiatan desk ini, diharapkan puskesmas dapat menyempurnakan dokumen RBA sehingga selaras dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Penyusunan dokumen yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan layanan diharapkan mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran, dengan perencanaan belanja yang rasional dan realistis. Dengan demikian, pengelolaan keuangan BLUD di puskesmas dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan desk Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Tahun 2026 bagi 14 puskesmas pada SELASA, 3 MARET 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses evaluasi dan penyelarasan dokumen perencanaan keuangan puskesmas agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam kegiatan tersebut, masing-masing puskesmas memaparkan dokumen RBA yang telah disusun. Tim verifikasi dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo kemudian melakukan telaah dan memberikan masukan terhadap dokumen yang dipresentasikan, sehingga rencana anggaran yang disusun dapat lebih akurat, rasional, serta sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam evaluasi meliputi proyeksi pendapatan puskesmas, perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta rencana belanja yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Selain itu, tim verifikasi juga menelaah kesesuaian perencanaan anggaran dengan analisis kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). Melalui pelaksanaan desk ini, diharapkan setiap puskesmas dapat menyusun dokumen RBA secara lebih komprehensif dan sesuai regulasi. Penyusunan RBA juga diarahkan agar selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Dengan perencanaan anggaran yang terstruktur dan realistis, puskesmas diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menggelar pertemuan evaluasi Program Jamkesda dan penguatan strategi Universal Health Coverage (UHC) pada Selasa, 3 Maret 2026 di Aula Dinkesda. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran struktural, pengelola program, perwakilan kepala desa serta perwakilan puskesmas. Pertemuan membahas pelaksanaan Program Jamkesda Tahun 2018–2025, termasuk mekanisme pelayanan dan pola klaim di puskesmas. Jamkesda berfungsi sebagai dukungan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, khususnya pada pelayanan rawat jalan dan Instalasi Gawat Darurat sesuai ketentuan daerah.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa koordinasi pelayanan Jamkesda mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Program Jamkesda di Puskesmas. Regulasi ini menjadi dasar dalam pengaturan alur pelayanan, proses verifikasi, serta pengajuan dan pertanggungjawaban klaim sehingga pelaksanaan program berjalan tertib dan akuntabel.
Selain evaluasi program, Dinkesda juga menyampaikan sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan (SIBIJAK). Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung pencatatan, monitoring, dan pelaporan pembiayaan Jamkesda secara terintegrasi. Melalui SIBIJAK, proses administrasi klaim diharapkan menjadi lebih tertata, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Pertemuan ini juga menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data kepesertaan secara berkala, penguatan perencanaan anggaran, serta optimalisasi peran puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan dan mempertahankan capaian UHC Kabupaten Purworejo. Dinkesda berkomitmen terus memperkuat tata kelola Program Jamkesda melalui regulasi yang jelas dan dukungan sistem informasi yang terintegrasi agar akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin.(MI)

Senin, 2 Maret 2026- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo (Dinkesda) mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Tata Laksana Malaria yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Bapelkes Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung pada Senin–Sabtu, 2–7 Maret 2026, bertempat di Bapelkes Kampus 1 Gombong. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan malaria, khususnya dalam aspek penemuan kasus, konfirmasi diagnosis berbasis pemeriksaan laboratorium, pemberian terapi sesuai pedoman nasional, serta pencatatan dan pelaporan kasus secara tepat. Acara pembukaan diawali dengan sambutan Kepala Dinkesda Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Dinas. Dalam sambutannya disampaikan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan kunci dalam menjaga mutu layanan dan mendukung upaya pengendalian malaria di Kabupaten Purworejo. 
Selanjutnya, Kepala Bapelkes Provinsi Jawa Tengah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Prosesi pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Memasuki sesi pembelajaran, peserta menerima materi pengenalan pelatihan dari Pengendali Pelatihan/Master of Training (MoT) yang memaparkan tujuan, metode, serta target capaian pelatihan. Kepala Dinkesda Kabupaten Purworejo juga menyampaikan materi terkait kebijakan program malaria di Indonesia serta situasi malaria di Kabupaten Purworejo, termasuk tantangan dan langkah penguatan surveilans di daerah. Kegiatan hari pertama turut diisi dengan sesi Building Learning Commitment (BLC) untuk membangun komitmen, kedisiplinan, dan kerja sama antar peserta selama pelatihan. Selain itu, disampaikan pula paparan materi anti korupsi oleh KOMPAK API Jawa Tengah sebagai penguatan integritas dalam pelaksanaan program kesehatan. Melalui pelatihan ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu melaksanakan tata laksana malaria secara efektif, sesuai standar, dan mendukung target pengendalian serta eliminasi malaria di wilayah Kabupaten Purworejo.(MI) 

Purworejo- Senin, 2 Maret 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi rutin yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) dan diikuti seluruh karyawan. Apel menjadi momentum konsolidasi awal pekan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan optimal. Dalam amanatnya, pimpinan apel menegaskan penguatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan peningkatan pelayanan promotif preventif. Seluruh jajaran diminta memastikan pelayanan sesuai standar, menjaga ketepatan pencatatan dan pelaporan, serta meningkatkan edukasi agar masyarakat memanfaatkan layanan secara maksimal.
Selain itu, komitmen penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kembali ditegaskan. Seluruh pegawai diminta menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap aturan KTR, menjaga lingkungan kantor tetap bebas asap rokok, serta melakukan pengawasan secara konsisten. Menghadapi curah hujan yang masih tinggi, kewaspadaan terhadap potensi peningkatan penyakit berbasis lingkungan juga menjadi perhatian. Jajaran diminta meningkatkan pemantauan wilayah rawan genangan, mengintensifkan edukasi 3M Plus, serta memastikan pelaporan dan respons kasus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Melalui apel pagi ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memperkuat komitmen bersama untuk menjaga disiplin, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi dinamika situasi kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo.(MI)

Dalam rangka mengisi kegiatan di bulan suci Ramadhan, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pengajian Jumat Pagi pada Jumat, 27 Februari 2026 pukul 07.30–08.30 WIB bertempat di Aula 2 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh karyawan dari seluruh bidang sebagai sarana pembinaan rohani sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan Ramadhan. Pengajian disampaikan oleh Ustadz Rosyid dengan materi tausiyah yang mengajak peserta untuk memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai momentum meningkatkan ibadah, memperbaiki akhlak, serta memperkuat kepedulian terhadap sesama.
Selain sebagai kegiatan pembinaan mental spiritual, pengajian Jumat pagi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antarpegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Setelah kegiatan pengajian, acara dilanjutkan dengan penyaluran santunan tali silaturahmi kepada warga yang tinggal di sekitar lingkungan kantor. Penyaluran santunan ini merupakan bentuk kepedulian sosial Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo kepada masyarakat sekitar, khususnya dalam menyambut dan menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Melalui kegiatan pengajian Ramadhan dan penyaluran santunan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta mempererat hubungan antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dengan masyarakat sekitar.(MI)

Purworejo- Rabu, 25 Februari 2026 Tim Pra Assessment Eliminasi Malaria dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama Balkesmas melaksanakan kunjungan lapangan ke beberapa fasilitas kesehatan di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan setelah pelaksanaan Desk Data Pra Assessment Eliminasi Malaria sebagai bagian dari persiapan penilaian eliminasi malaria tahun 2026. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Labkesda Kabupaten Purworejo. Kunjungan dilaksanakan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap kesiapan pelayanan pemeriksaan laboratorium malaria. Tim melakukan pengecekan dokumen pencatatan pemeriksaan malaria, register laboratorium, serta ketersediaan bahan medis habis pakai (BMHP) dan sarana prasarana pemeriksaan malaria. Selain itu dilakukan peninjauan alur pemeriksaan spesimen malaria dan mekanisme pelaporan hasil pemeriksaan sebagai bagian dari sistem surveilans malaria.
Tim juga melakukan kunjungan ke Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo untuk memastikan kesiapan pengelolaan logistik program malaria. Verifikasi dilakukan terhadap ketersediaan obat antimalaria, pencatatan stok, sistem distribusi obat ke fasilitas pelayanan kesehatan, serta kondisi penyimpanan obat sesuai standar. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan ketersediaan obat malaria tetap terjamin sebagai bagian dari upaya mempertahankan eliminasi malaria.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Pra Assessment menekankan bahwa seluruh dokumen dan data dukung yang telah disiapkan pada tahap desk data harus sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat ditunjukkan sebagai bukti pelaksanaan program. Kesesuaian antara dokumen, pencatatan, dan kondisi nyata menjadi komponen penting dalam penilaian eliminasi malaria. Kegiatan pra assessment ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan sistem surveilans malaria, pelayanan laboratorium, dan dukungan logistik program malaria di Kabupaten Purworejo sebelum pelaksanaan assessment eliminasi malaria tahun 2026.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Sholat Tarawih bersama yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka mengisi kegiatan Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 23 Februari 2026 pukul 19.00 WIB di Musholla At Taqwa Kompleks Pendopo Kabupaten Purworejo. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo diwakili oleh pegawai dari setiap bidang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kehadiran perwakilan dari masing-masing bidang merupakan bentuk partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Sholat Tarawih dipimpin oleh imam Muhammad Farchan Sulistyanto dari KUA Bayan. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan khidmat serta diikuti oleh pegawai perangkat daerah dan masyarakat sekitar Pendopo Kabupaten Purworejo. Dalam kultum yang disampaikan setelah Sholat Tarawih, disampaikan tentang besarnya pahala ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Selain itu juga dijelaskan beberapa hal yang dapat mengurangi pahala puasa, seperti berkata tidak baik, berbohong, menggunjing, serta perbuatan yang tidak bermanfaat. Jamaah diharapkan dapat menjaga sikap dan perilaku selama Bulan Ramadhan agar ibadah puasa yang dijalankan memperoleh pahala yang maksimal. Melalui kegiatan Sholat Tarawih bersama ini diharapkan dapat memperkuat keimanan sekaligus mempererat kebersamaan antarpegawai perangkat daerah di Kabupaten Purworejo selama Bulan Ramadhan.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan kegiatan Desk Data Pra Assessment Eliminasi Malaria Tahun 2026 pada tanggal 24–25 Februari 2026 di Aula 2A Dinkesda Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan Pra Assessment Eliminasi Malaria oleh Tim Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama Balkesmas. Pertemuan diikuti oleh penanggung jawab program malaria dari Puskesmas dan rumah sakit se-Kabupaten Purworejo. Peserta diminta membawa laptop, formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE) malaria pada wilayah yang terdapat kasus, serta register laboratorium sebagai bahan verifikasi data. 
Kegiatan desk data difokuskan pada proses validasi dan pemutakhiran dokumen serta data dukung eliminasi malaria sesuai komponen instrumen penilaian. Tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Balkesmas melakukan pendampingan teknis melalui kegiatan crosscheck kelengkapan dokumen, kesesuaian pencatatan program malaria, serta konsistensi antara laporan dengan bukti fisik yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Dokumen yang diverifikasi meliputi antara lain data kasus malaria, formulir penyelidikan epidemiologi, pencatatan pemeriksaan laboratorium malaria, serta dokumen kegiatan surveilans malaria di fasilitas pelayanan kesehatan. Validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data dukung telah tersusun sesuai dengan standar penilaian eliminasi malaria.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa seluruh data dukung yang dilampirkan dalam instrumen penilaian harus dapat dibuktikan secara langsung pada saat pelaksanaan assessment eliminasi malaria di lokasi, baik di Puskesmas maupun rumah sakit. Ketersediaan dokumen yang lengkap dan sesuai menjadi salah satu indikator penting dalam proses penilaian eliminasi malaria. Melalui kegiatan desk data pra assessment ini diharapkan seluruh Puskesmas dan rumah sakit dapat meningkatkan kesiapan dokumen dan kualitas pencatatan program malaria, sehingga pelaksanaan assessment eliminasi malaria Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dapat berjalan optimal.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Rapat Evaluasi Posyandu Siklus Hidup dan Persiapan Lomba Kader Berprestasi serta Posyandu Berprestasi Tahun 2026 pada Senin, 23 Februari 2026 di Aula 2A Dinkesda. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinkesda Kabupaten Purworejo dr. Sudarmi, MM, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Nur Salim, serta pengelola program terkait.
Kepala Dinkesda Kabupaten Purworejo dalam arahannya menyampaikan pentingnya peran Posyandu dalam mendukung Program Strategis Nasional di bidang kesehatan. Posyandu diharapkan berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan target capaian sebesar 55 persen. Selain itu, kader dan petugas kesehatan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian keracunan makanan serta potensi penyebaran penyakit menular, termasuk kewaspadaan terhadap Virus Nipah serta dukungan terhadap upaya eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menekankan pentingnya dukungan terhadap pelaksanaan intervensi serentak di tingkat Posyandu. Posyandu juga diharapkan berperan dalam upaya pencegahan Angka Kematian Ibu melalui deteksi dini dan pemantauan kesehatan ibu hamil di wilayah kerja masing-masing. Dalam sesi materi, Rochmadi, S.Si.T menyampaikan paparan mengenai kewaspadaan dan respon terhadap penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB). Upaya pengendalian penyakit dilakukan melalui tahapan reduksi, eliminasi hingga eradikasi. Dalam rangka mendukung eliminasi malaria diperlukan kesiapan dokumen promosi kesehatan serta media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selain itu, komunikasi risiko perlu dilakukan secara tepat agar masyarakat memahami langkah kewaspadaan terhadap potensi KLB.
Beberapa penyakit yang perlu diwaspadai antara lain malaria, demam berdarah dengue (DBD), leptospirosis, demam tifoid atau tipus dan diare, serta kejadian keracunan makanan. Selain pembahasan program, kegiatan promosi kesehatan juga mencakup persiapan dokumen pengajuan lomba Posyandu dan kader Posyandu berprestasi, pengusulan sekolah Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta evaluasi pemanfaatan microsite Posyandu. Kegiatan juga dilengkapi dengan penyerahan penghargaan Lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 kepada Agustina Wiwik, kader Posyandu wilayah kerja Puskesmas Bragolan, yang berhasil meraih Juara Harapan II. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif kader Posyandu dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo. Melalui pertemuan ini diharapkan pengelola program dan kader Posyandu dapat memperkuat pelaksanaan Posyandu siklus hidup serta meningkatkan kesiapan dalam mengikuti lomba kader dan Posyandu berprestasi Tahun 2026 sekaligus mendukung pencapaian program kesehatan di Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO, Kamis, 19 Februari 2026 – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan CKG Tahun 2026 di Aula 2A Dinkes. Kegiatan ini dihadiri tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dari 18 klinik di Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari penguatan implementasi CKG di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan klinik dalam melaksanakan CKG sesuai petunjuk teknis terbaru tahun 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyampaikan pembaruan juknis yang mencakup penambahan jenis skrining dan metode pemeriksaan, penyesuaian alur pelayanan, kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung, hingga mekanisme pencatatan dan pelaporan hasil skrining.
Pelaksanaan CKG di klinik difokuskan pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Materi teknis disampaikan oleh Pengelola Program Usia Produktif dan Pengelola Program Lansia dengan penekanan pada deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang banyak terjadi pada kelompok usia tersebut. Pada kelompok usia dewasa, skrining mencakup pemeriksaan kardiovaskular, paru, kanker, fungsi indera, kesehatan jiwa, fungsi hati, skrining calon pengantin, kesehatan kulit, serta pemeriksaan geriatri bagi masyarakat berusia di atas 60 tahun. Sementara itu, pada kelompok usia lanjut di atas 60 tahun, skrining dilakukan menggunakan pendekatan ADL dan SKILAS yang meliputi penilaian fungsi kognitif, kemampuan mobilisasi, status nutrisi, fungsi penglihatan dan pendengaran, serta deteksi gejala depresi. Melalui sosialisasi ini, Dinkesda menegaskan bahwa pelaksanaan CKG tidak hanya berfokus pada kegiatan skrining, tetapi juga pada ketepatan pencatatan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Klinik diharapkan mampu melaksanakan layanan secara terstandar dan berkesinambungan sehingga upaya deteksi dini dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO. Kamis, 19 Februari 2026 – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan CKG Tahun 2026 di Aula 2A Dinkes. Kegiatan ini dihadiri tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dari 18 klinik di Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari penguatan implementasi CKG di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan klinik dalam melaksanakan CKG sesuai petunjuk teknis terbaru tahun 2026. 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyampaikan pembaruan juknis yang mencakup penambahan jenis skrining dan metode pemeriksaan, penyesuaian alur pelayanan, kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung, hingga mekanisme pencatatan dan pelaporan hasil skrining. Pelaksanaan CKG di klinik difokuskan pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Materi teknis disampaikan oleh Pengelola Program Usia Produktif dan Pengelola Program Lansia dengan penekanan pada deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang banyak terjadi pada kelompok usia tersebut. Pada kelompok usia dewasa, skrining mencakup pemeriksaan kardiovaskular, paru, kanker, fungsi indera, kesehatan jiwa, fungsi hati, skrining calon pengantin, kesehatan kulit, serta pemeriksaan geriatri bagi masyarakat berusia di atas 60 tahun. 

Sementara itu, pada kelompok usia lanjut di atas 60 tahun, skrining dilakukan menggunakan pendekatan ADL dan SKILAS yang meliputi penilaian fungsi kognitif, kemampuan mobilisasi, status nutrisi, fungsi penglihatan dan pendengaran, serta deteksi gejala depresi. Melalui sosialisasi ini, Dinkesda menegaskan bahwa pelaksanaan CKG tidak hanya berfokus pada kegiatan skrining, tetapi juga pada ketepatan pencatatan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Klinik diharapkan mampu melaksanakan layanan secara terstandar dan berkesinambungan sehingga upaya deteksi dini dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

Kamis, 19 Februari 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti pertemuan daring peningkatan literasi digital tenaga kesehatan dalam penerapan standar Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) pada Rekam Medis Elektronik (RME). Kegiatan ini membahas peran LOINC sebagai standar terminologi laboratorium dan radiologi untuk mendukung interoperabilitas data kesehatan. LOINC menjadi bagian dari standar nasional yang digunakan dalam integrasi data ke platform SATUSEHAT yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam pemaparan materi dijelaskan bahwa interoperabilitas menuntut keseragaman standar, meliputi standar terminologi, standar pertukaran data, standar identitas, serta standar privasi dan keamanan data. Pada aspek terminologi, LOINC digunakan untuk menyamakan kode pemeriksaan laboratorium dan radiologi agar tidak terjadi perbedaan istilah maupun kode antar fasilitas kesehatan. Peserta memperoleh penjelasan mengenai struktur kode LOINC yang terdiri dari enam komponen utama, yaitu component, property, timing, system, scale, dan method. Narasumber juga menekankan prinsip pemetaan kode, yaitu memilih kode yang paling spesifik sesuai informasi yang tersedia dan tidak mengasumsikan data yang tidak tercantum.
Materi turut mengulas kondisi di Indonesia yang masih menghadapi variasi kode pemeriksaan antar laboratorium dan unit radiologi. Perbedaan ini menyebabkan data sulit dipertukarkan. Implementasi LOINC menjadi solusi melalui penggunaan kamus standar terminologi nasional. Tahapan implementasi meliputi pengumpulan parameter pemeriksaan, proses pembersihan data, mapping ke kode LOINC, validasi hasil pemetaan, hingga publikasi ke portal SATUSEHAT. Jika kode LOINC belum tersedia, digunakan Kode Pemeriksaan Penunjang Nasional sebagai kode sementara. Kegiatan ini juga menyoroti tantangan implementasi, seperti kompleksitas struktur kode dan kebutuhan SDM terlatih. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital tenaga kesehatan menjadi langkah strategis untuk memastikan akurasi pemetaan dan kesiapan integrasi RME. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memperkuat komitmen mendukung transformasi digital kesehatan, meningkatkan interoperabilitas data, serta memastikan pelaporan kesehatan daerah selaras dengan standar nasional.(MI)