Dinkesda Kabupaten Purworejo Sosialisasikan Pelaksanaan CKG 2026 di Klinik
PURWOREJO, Kamis, 19 Februari 2026 – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan CKG Tahun 2026 di Aula 2A Dinkes. Kegiatan ini dihadiri tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dari 18 klinik di Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari penguatan implementasi CKG di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan klinik dalam melaksanakan CKG sesuai petunjuk teknis terbaru tahun 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyampaikan pembaruan juknis yang mencakup penambahan jenis skrining dan metode pemeriksaan, penyesuaian alur pelayanan, kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung, hingga mekanisme pencatatan dan pelaporan hasil skrining.
Pelaksanaan CKG di klinik difokuskan pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Materi teknis disampaikan oleh Pengelola Program Usia Produktif dan Pengelola Program Lansia dengan penekanan pada deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang banyak terjadi pada kelompok usia tersebut. Pada kelompok usia dewasa, skrining mencakup pemeriksaan kardiovaskular, paru, kanker, fungsi indera, kesehatan jiwa, fungsi hati, skrining calon pengantin, kesehatan kulit, serta pemeriksaan geriatri bagi masyarakat berusia di atas 60 tahun. Sementara itu, pada kelompok usia lanjut di atas 60 tahun, skrining dilakukan menggunakan pendekatan ADL dan SKILAS yang meliputi penilaian fungsi kognitif, kemampuan mobilisasi, status nutrisi, fungsi penglihatan dan pendengaran, serta deteksi gejala depresi. Melalui sosialisasi ini, Dinkesda menegaskan bahwa pelaksanaan CKG tidak hanya berfokus pada kegiatan skrining, tetapi juga pada ketepatan pencatatan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Klinik diharapkan mampu melaksanakan layanan secara terstandar dan berkesinambungan sehingga upaya deteksi dini dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)
Pelaksanaan CKG di klinik difokuskan pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Materi teknis disampaikan oleh Pengelola Program Usia Produktif dan Pengelola Program Lansia dengan penekanan pada deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang banyak terjadi pada kelompok usia tersebut. Pada kelompok usia dewasa, skrining mencakup pemeriksaan kardiovaskular, paru, kanker, fungsi indera, kesehatan jiwa, fungsi hati, skrining calon pengantin, kesehatan kulit, serta pemeriksaan geriatri bagi masyarakat berusia di atas 60 tahun. Sementara itu, pada kelompok usia lanjut di atas 60 tahun, skrining dilakukan menggunakan pendekatan ADL dan SKILAS yang meliputi penilaian fungsi kognitif, kemampuan mobilisasi, status nutrisi, fungsi penglihatan dan pendengaran, serta deteksi gejala depresi. Melalui sosialisasi ini, Dinkesda menegaskan bahwa pelaksanaan CKG tidak hanya berfokus pada kegiatan skrining, tetapi juga pada ketepatan pencatatan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Klinik diharapkan mampu melaksanakan layanan secara terstandar dan berkesinambungan sehingga upaya deteksi dini dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Kabupaten Purworejo Sosialisasikan Pelaksanaan CKG 2026 di Klinik
PURWOREJO. Kamis, 19 Februari 2026 – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan CKG Tahun 2026 di Aula 2A Dinkes. Kegiatan ini dihadiri tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dari 18 klinik di Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari penguatan implementasi CKG di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan klinik dalam melaksanakan CKG sesuai petunjuk teknis terbaru tahun 2026.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyampaikan pembaruan juknis yang mencakup penambahan jenis skrining dan metode pemeriksaan, penyesuaian alur pelayanan, kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung, hingga mekanisme pencatatan dan pelaporan hasil skrining. Pelaksanaan CKG di klinik difokuskan pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Materi teknis disampaikan oleh Pengelola Program Usia Produktif dan Pengelola Program Lansia dengan penekanan pada deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang banyak terjadi pada kelompok usia tersebut. Pada kelompok usia dewasa, skrining mencakup pemeriksaan kardiovaskular, paru, kanker, fungsi indera, kesehatan jiwa, fungsi hati, skrining calon pengantin, kesehatan kulit, serta pemeriksaan geriatri bagi masyarakat berusia di atas 60 tahun.
Sementara itu, pada kelompok usia lanjut di atas 60 tahun, skrining dilakukan menggunakan pendekatan ADL dan SKILAS yang meliputi penilaian fungsi kognitif, kemampuan mobilisasi, status nutrisi, fungsi penglihatan dan pendengaran, serta deteksi gejala depresi. Melalui sosialisasi ini, Dinkesda menegaskan bahwa pelaksanaan CKG tidak hanya berfokus pada kegiatan skrining, tetapi juga pada ketepatan pencatatan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Klinik diharapkan mampu melaksanakan layanan secara terstandar dan berkesinambungan sehingga upaya deteksi dini dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Purworejo Ikuti Pertemuan Daring Peningkatan Literasi Digital Nakes dalam Implementasi LOINC Terintegrasi SATUSEHAT
Kamis, 19 Februari 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti pertemuan daring peningkatan literasi digital tenaga kesehatan dalam penerapan standar Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) pada Rekam Medis Elektronik (RME). Kegiatan ini membahas peran LOINC sebagai standar terminologi laboratorium dan radiologi untuk mendukung interoperabilitas data kesehatan. LOINC menjadi bagian dari standar nasional yang digunakan dalam integrasi data ke platform SATUSEHAT yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam pemaparan materi dijelaskan bahwa interoperabilitas menuntut keseragaman standar, meliputi standar terminologi, standar pertukaran data, standar identitas, serta standar privasi dan keamanan data. Pada aspek terminologi, LOINC digunakan untuk menyamakan kode pemeriksaan laboratorium dan radiologi agar tidak terjadi perbedaan istilah maupun kode antar fasilitas kesehatan. Peserta memperoleh penjelasan mengenai struktur kode LOINC yang terdiri dari enam komponen utama, yaitu component, property, timing, system, scale, dan method. Narasumber juga menekankan prinsip pemetaan kode, yaitu memilih kode yang paling spesifik sesuai informasi yang tersedia dan tidak mengasumsikan data yang tidak tercantum.
Materi turut mengulas kondisi di Indonesia yang masih menghadapi variasi kode pemeriksaan antar laboratorium dan unit radiologi. Perbedaan ini menyebabkan data sulit dipertukarkan. Implementasi LOINC menjadi solusi melalui penggunaan kamus standar terminologi nasional. Tahapan implementasi meliputi pengumpulan parameter pemeriksaan, proses pembersihan data, mapping ke kode LOINC, validasi hasil pemetaan, hingga publikasi ke portal SATUSEHAT. Jika kode LOINC belum tersedia, digunakan Kode Pemeriksaan Penunjang Nasional sebagai kode sementara. Kegiatan ini juga menyoroti tantangan implementasi, seperti kompleksitas struktur kode dan kebutuhan SDM terlatih. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital tenaga kesehatan menjadi langkah strategis untuk memastikan akurasi pemetaan dan kesiapan integrasi RME. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memperkuat komitmen mendukung transformasi digital kesehatan, meningkatkan interoperabilitas data, serta memastikan pelaporan kesehatan daerah selaras dengan standar nasional.(MI)
Materi turut mengulas kondisi di Indonesia yang masih menghadapi variasi kode pemeriksaan antar laboratorium dan unit radiologi. Perbedaan ini menyebabkan data sulit dipertukarkan. Implementasi LOINC menjadi solusi melalui penggunaan kamus standar terminologi nasional. Tahapan implementasi meliputi pengumpulan parameter pemeriksaan, proses pembersihan data, mapping ke kode LOINC, validasi hasil pemetaan, hingga publikasi ke portal SATUSEHAT. Jika kode LOINC belum tersedia, digunakan Kode Pemeriksaan Penunjang Nasional sebagai kode sementara. Kegiatan ini juga menyoroti tantangan implementasi, seperti kompleksitas struktur kode dan kebutuhan SDM terlatih. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital tenaga kesehatan menjadi langkah strategis untuk memastikan akurasi pemetaan dan kesiapan integrasi RME. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memperkuat komitmen mendukung transformasi digital kesehatan, meningkatkan interoperabilitas data, serta memastikan pelaporan kesehatan daerah selaras dengan standar nasional.(MI)
Rakor Pra Asesmen Eliminasi Malaria, Purworejo Perkuat Kesiapan Menuju Sertifikasi
PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti pertemuan virtual persiapan eliminasi malaria pada Kamis, 18 Februari 2026. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Tim Penilai Eliminasi Malaria Nasional, Dr. Ferdinand J. Laihad, yang memaparkan pentahapan dan mekanisme penilaian eliminasi malaria kabupaten/kota di Indonesia. Dalam pemaparan dijelaskan bahwa target eliminasi nasional mengarah pada Indonesia bebas malaria tahun 2030. Untuk tingkat kabupaten/kota, terdapat kriteria mutlak yang harus dipenuhi, yaitu Annual Parasite Incidence (API) kurang dari 1 per 1.000 penduduk selama tiga tahun terakhir, Slide Positivity Rate (SPR) kurang dari 5 persen dalam tiga tahun terakhir, serta tidak ditemukan kasus indigenous selama 36 bulan berturut-turut sebelum penilaian dilakukan.
Rapat koordinasi ini menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh pada seluruh komponen penilaian. Aspek yang menjadi perhatian meliputi penguatan Sistem Informasi Malaria (SISMAL), kelengkapan dan ketepatan pelaporan Regmal 1 dan Regmal 2, serta validitas data API dan SPR. Selain itu, kesiapan tenaga terlatih, ketersediaan logistik tanpa stok kosong, serta jaminan mutu laboratorium melalui cross check dan quality assurance menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Pada aspek surveilans, implementasi respons 1-2-5 ditekankan sebagai kunci. Setiap kasus harus segera diinvestigasi, diklasifikasikan, dan ditindaklanjuti, termasuk pemetaan serta penanggulangan fokus. Surveilans migrasi juga menjadi perhatian, mengingat risiko kasus impor dari daerah endemis dapat memicu penularan kembali di wilayah reseptif.
Selain aspek teknis, dukungan regulasi daerah, pembiayaan, perencanaan program, monitoring dan evaluasi rutin, serta kelengkapan dokumentasi menjadi bagian dari instrumen penilaian. Kabupaten/kota juga wajib memiliki rencana aksi pencegahan timbulnya kembali penularan malaria setelah sertifikasi diperoleh. Melalui rakor pra asesmen ini, Kabupaten Purworejo melakukan evaluasi kesiapan secara komprehensif sebelum memasuki tahapan penilaian resmi. Komitmen lintas program dan lintas sektor terus diperkuat guna memastikan tidak terjadi penularan setempat serta menjaga kualitas surveilans dan respons cepat terhadap setiap kasus. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo optimis dapat memenuhi seluruh indikator eliminasi malaria dan melangkah menuju sertifikasi bebas malaria sesuai mekanisme yang ditetapkan.(MI)
Rapat koordinasi ini menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh pada seluruh komponen penilaian. Aspek yang menjadi perhatian meliputi penguatan Sistem Informasi Malaria (SISMAL), kelengkapan dan ketepatan pelaporan Regmal 1 dan Regmal 2, serta validitas data API dan SPR. Selain itu, kesiapan tenaga terlatih, ketersediaan logistik tanpa stok kosong, serta jaminan mutu laboratorium melalui cross check dan quality assurance menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Pada aspek surveilans, implementasi respons 1-2-5 ditekankan sebagai kunci. Setiap kasus harus segera diinvestigasi, diklasifikasikan, dan ditindaklanjuti, termasuk pemetaan serta penanggulangan fokus. Surveilans migrasi juga menjadi perhatian, mengingat risiko kasus impor dari daerah endemis dapat memicu penularan kembali di wilayah reseptif.
Selain aspek teknis, dukungan regulasi daerah, pembiayaan, perencanaan program, monitoring dan evaluasi rutin, serta kelengkapan dokumentasi menjadi bagian dari instrumen penilaian. Kabupaten/kota juga wajib memiliki rencana aksi pencegahan timbulnya kembali penularan malaria setelah sertifikasi diperoleh. Melalui rakor pra asesmen ini, Kabupaten Purworejo melakukan evaluasi kesiapan secara komprehensif sebelum memasuki tahapan penilaian resmi. Komitmen lintas program dan lintas sektor terus diperkuat guna memastikan tidak terjadi penularan setempat serta menjaga kualitas surveilans dan respons cepat terhadap setiap kasus. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo optimis dapat memenuhi seluruh indikator eliminasi malaria dan melangkah menuju sertifikasi bebas malaria sesuai mekanisme yang ditetapkan.(MI)
Sinergi Dinkesda, BPJS Kesehatan, dan ASKLIN dalam Kredensialing Klinik di Purworejo
Pada Rabu, 18 Februari 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama BPJS Kesehatan dan Asosiasi Klinik Indonesia Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan kredensialing di Klinik Pratama Delima Medika. Kegiatan kredensialing ini dilaksanakan dalam rangka menilai kesiapan Klinik Pratama Delima Medika untuk dapat bekerja sama sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tim kredensialing melakukan penilaian secara komprehensif terhadap berbagai aspek penting, meliputi kesiapan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana, kelengkapan alat kesehatan, komitmen terhadap mutu dan standar pelayanan, serta pemenuhan persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Proses kredensialing ini merupakan tahapan krusial untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah memenuhi standar mutu, keselamatan pasien, serta regulasi yang ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berkesinambungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, dan penyedia layanan, guna meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)
Tim kredensialing melakukan penilaian secara komprehensif terhadap berbagai aspek penting, meliputi kesiapan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana, kelengkapan alat kesehatan, komitmen terhadap mutu dan standar pelayanan, serta pemenuhan persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Proses kredensialing ini merupakan tahapan krusial untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah memenuhi standar mutu, keselamatan pasien, serta regulasi yang ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berkesinambungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, dan penyedia layanan, guna meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinas Kesehatan Daerah melalui Labkesda Purworejo Laksanakan Sampling Makanan di SPPG Klepu Butuh
Rabu, 18 Februari 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui Labkesda melaksanakan kegiatan sampling makanan di SPPG Klepu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini bertujuan memastikan makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan layak konsumsi.Tim melakukan pengambilan sampel makanan secara representatif dari menu yang telah disiapkan. Sampel dikemas menggunakan wadah steril, diberi label identitas, kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian.
Pemeriksaan meliputi:
Pemeriksaan meliputi:
- Uji mikrobiologi untuk mendeteksi potensi cemaran bakteri,
- Pemeriksaan kualitas fisik Air
- Evaluasi penerapan higiene dan sanitasi pengolahan
- Pemeriksaan kualitas air sumur bor
- Pemeriksaan air dari sumber PDAM yang digunakan dalam proses pengolahan makanan.
DINKESDA HIMPUN 390 KG BERAS DALAM APEL GUYUB RUKUN ASN PEDULI HARI JADI KE-195 KABUPATEN PURWOREJO
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti Apel Beras Guyub Rukun ASN Peduli dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke-195 pada Minggu, 15 Februari 2026 pukul 08.30 WIB di Halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dilaksanakan setelah rangkaian Senam Sehat Bersama di Alun-Alun Purworejo dan diikuti seluruh perangkat daerah. Apel dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo H. Suranto, ST., S.Sos., MPA..
Dalam kegiatan tersebut, Dinkesda berhasil menghimpun 156 bungkus beras dengan berat masing-masing 2,5 kilogram, sehingga total beras yang terkumpul mencapai 390 kilogram. Pengumpulan dilakukan secara sukarela oleh ASN sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Beras yang telah dihimpun selanjutnya didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Sebanyak 56 bungkus disalurkan kepada masyarakat RW 10 Kelurahan Ngupasan. Sisanya dibagikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar kantor Dinkesda. Partisipasi Dinkesda dalam gerakan Guyub Rukun ASN Peduli menjadi wujud komitmen untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. Momentum Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purworejo dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas ASN sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat (MI)
Dalam kegiatan tersebut, Dinkesda berhasil menghimpun 156 bungkus beras dengan berat masing-masing 2,5 kilogram, sehingga total beras yang terkumpul mencapai 390 kilogram. Pengumpulan dilakukan secara sukarela oleh ASN sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Beras yang telah dihimpun selanjutnya didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Sebanyak 56 bungkus disalurkan kepada masyarakat RW 10 Kelurahan Ngupasan. Sisanya dibagikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar kantor Dinkesda. Partisipasi Dinkesda dalam gerakan Guyub Rukun ASN Peduli menjadi wujud komitmen untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. Momentum Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purworejo dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas ASN sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat (MI)
Dinkesda Purworejo Gelar Desk Reviu Persediaan dan Aset untuk Sinkronisasi LKPD 2025
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan kegiatan Desk Reviu Persediaan dan Aset dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 12 Februari 2026 untuk reviu persediaan dan Kamis, 13 Februari 2026 untuk reviu aset. Pada desk reviu persediaan, Dinkesda menghadirkan pengelola persediaan puskesmas bersama tim keuangan dan pengelola barang tingkat dinas. Tim melakukan pencocokan angka awal dan angka akhir persediaan, verifikasi mutasi barang masuk dan keluar selama tahun berjalan, serta penelusuran kesesuaian antara kartu stok, laporan gudang, dan laporan keuangan. Setiap selisih yang ditemukan langsung diklarifikasi berdasarkan dokumen pendukung agar angka yang tercatat valid dan konsisten.
Selanjutnya, pada desk reviu aset, pengurus barang dan pengelola aset puskesmas melakukan sinkronisasi data Kartu Inventaris Barang (KIB), nilai perolehan, akumulasi penyusutan, serta mutasi aset tahun berjalan. Tim menelusuri dokumen sumber seperti berita acara serah terima dan bukti perolehan untuk memastikan pencatatan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kegiatan ini bertujuan menyinkronkan angka antara Dinkesda dan puskesmas sebelum proses konsolidasi LKPD. Sinkronisasi dilakukan untuk mencegah selisih data, memperkuat tertib administrasi, serta meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan. Melalui desk reviu ini, Dinkesda menegaskan komitmen dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan persediaan dan aset daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan penyusunan LKPD Tahun 2025 berjalan tepat waktu, sesuai ketentuan, dan siap menghadapi proses pemeriksaan selanjutnya. (MI)
Selanjutnya, pada desk reviu aset, pengurus barang dan pengelola aset puskesmas melakukan sinkronisasi data Kartu Inventaris Barang (KIB), nilai perolehan, akumulasi penyusutan, serta mutasi aset tahun berjalan. Tim menelusuri dokumen sumber seperti berita acara serah terima dan bukti perolehan untuk memastikan pencatatan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kegiatan ini bertujuan menyinkronkan angka antara Dinkesda dan puskesmas sebelum proses konsolidasi LKPD. Sinkronisasi dilakukan untuk mencegah selisih data, memperkuat tertib administrasi, serta meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan. Melalui desk reviu ini, Dinkesda menegaskan komitmen dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan persediaan dan aset daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan penyusunan LKPD Tahun 2025 berjalan tepat waktu, sesuai ketentuan, dan siap menghadapi proses pemeriksaan selanjutnya. (MI)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Gelar Pelatihan Keamanan Pangan di SPPG Kaliwatubumi, Kecamatan Butuh
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelatihan di SPPG Kaliwatubumi, Kecamatan Butuh, pada Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari SPPI dan ahli gizi. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas petugas dalam penyelenggaraan pelayanan gizi sekaligus memastikan penerapan prinsip keamanan pangan di setiap tahapan pengelolaan makanan. Peserta mendapatkan materi teknis yang dapat langsung diterapkan dalam operasional SPPG.
Narasumber dari Laboratorium Kesehatan Daerah menyampaikan materi terkait keamanan pangan, meliputi pemilihan dan penerimaan bahan baku, proses pengolahan yang higienis, pengendalian suhu penyimpanan, distribusi makanan, hingga pencegahan kontaminasi silang. Penekanan juga diberikan pada penerapan higiene dan sanitasi bagi penjamah makanan serta pentingnya pengawasan mutu secara rutin. Selain paparan materi, kegiatan dilengkapi dengan sesi diskusi untuk membahas kendala yang dihadapi di lapangan. Peserta menyampaikan pengalaman praktik serta langkah pengendalian yang telah dilakukan, sehingga terjadi pertukaran solusi yang aplikatif. Melalui pelatihan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam menjaga mutu dan keamanan pangan pada layanan SPPG. Peningkatan kompetensi petugas diharapkan mampu mendukung terselenggaranya pelayanan gizi yang aman, terstandar, dan berkelanjutan bagi masyarakat.(MI)
Narasumber dari Laboratorium Kesehatan Daerah menyampaikan materi terkait keamanan pangan, meliputi pemilihan dan penerimaan bahan baku, proses pengolahan yang higienis, pengendalian suhu penyimpanan, distribusi makanan, hingga pencegahan kontaminasi silang. Penekanan juga diberikan pada penerapan higiene dan sanitasi bagi penjamah makanan serta pentingnya pengawasan mutu secara rutin. Selain paparan materi, kegiatan dilengkapi dengan sesi diskusi untuk membahas kendala yang dihadapi di lapangan. Peserta menyampaikan pengalaman praktik serta langkah pengendalian yang telah dilakukan, sehingga terjadi pertukaran solusi yang aplikatif. Melalui pelatihan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam menjaga mutu dan keamanan pangan pada layanan SPPG. Peningkatan kompetensi petugas diharapkan mampu mendukung terselenggaranya pelayanan gizi yang aman, terstandar, dan berkelanjutan bagi masyarakat.(MI)
Partisipasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam Lomba Menyanyi Hari Jadi Kabupaten Purworejo Ke 195
Purworejo, 13 Februari 2026- Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berpartisipasi aktif dalam Lomba Menyanyi Lagu Ambyar yang digelar pada ajang Purworejo Expo 2026. Kegiatan ini diikuti oleh ASN/OPD se-Kabupaten Purworejo dan menjadi salah satu agenda hiburan yang menyedot perhatian pengunjung. Perwakilan Dinas Kesehatan tampil membawakan lagu Jawa dengan penuh semangat di panggung utama expo. Penampilan tersebut tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap peringatan hari jadi daerah, tetapi juga menunjukkan semangat kebersamaan dan kreativitas ASN dalam mendukung kegiatan positif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Lomba ini menjadi ruang silaturahmi antar-OPD sekaligus sarana memperkuat kekompakan. Antusiasme peserta dan penonton terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Dinas Kesehatan memanfaatkan momentum ini untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seni dan budaya. Melalui keikutsertaan dalam lomba menyanyi, Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mendukung kegiatan daerah secara menyeluruh, baik dalam pelayanan publik maupun dalam membangun semangat kebersamaan di Hari Jadi Kabupaten Purworejo.(MI)
Lomba ini menjadi ruang silaturahmi antar-OPD sekaligus sarana memperkuat kekompakan. Antusiasme peserta dan penonton terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Dinas Kesehatan memanfaatkan momentum ini untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seni dan budaya. Melalui keikutsertaan dalam lomba menyanyi, Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mendukung kegiatan daerah secara menyeluruh, baik dalam pelayanan publik maupun dalam membangun semangat kebersamaan di Hari Jadi Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Meriahkan Expo Hari Jadi Purworejo ke-195 dengan Edukasi Kesehatan dan Pemeriksaan Gratis
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke-195, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo membuka stand pelayanan kesehatan pada Expo Purworejo yang berlangsung pada 11–15 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi sektor kesehatan dalam memeriahkan peringatan hari jadi daerah. Pada kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan YAKUM untuk menghadirkan layanan langsung kepada masyarakat. Sinergi ini difokuskan pada penguatan upaya promotif dan preventif agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.
Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi dengan tenaga kesehatan. Selain itu, tersedia edukasi kesehatan jiwa yang memberikan pemahaman tentang pengelolaan stres, deteksi dini gangguan mental, serta akses layanan rujukan bila diperlukan. Selama lima hari pelaksanaan, stand Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mendapat respons positif dari pengunjung. Masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa kondisi kesehatannya sekaligus memperoleh informasi yang tepat dan mudah dipahami. Melalui keikutsertaan dalam Expo Purworejo pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke-195, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan, meningkatkan literasi kesehatan, dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif menjaga kesehatan fisik maupun mental.(MI)
Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi dengan tenaga kesehatan. Selain itu, tersedia edukasi kesehatan jiwa yang memberikan pemahaman tentang pengelolaan stres, deteksi dini gangguan mental, serta akses layanan rujukan bila diperlukan. Selama lima hari pelaksanaan, stand Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mendapat respons positif dari pengunjung. Masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa kondisi kesehatannya sekaligus memperoleh informasi yang tepat dan mudah dipahami. Melalui keikutsertaan dalam Expo Purworejo pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke-195, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan, meningkatkan literasi kesehatan, dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif menjaga kesehatan fisik maupun mental.(MI)
Rapat Rekonsiliasi Pengelolaan Obat dan Optimalisasi Aplikasi SIMO di Gudang Farmasi Dinkesda Purworejo
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Rapat Rekonsiliasi pada Rabu, 11 Februari 2026 di Gudang Farmasi Dinkesda sesuai agenda undangan resmi. Kegiatan ini diikuti oleh apoteker puskesmas se-Kabupaten Purworejo dan dipandu oleh Tim Gudang Farmasi (GF) serta Tim Aplikasi SIMO. Rapat tidak hanya membahas obat program pemerintah, tetapi mencakup seluruh pengelolaan obat di puskesmas. Pembahasan meliputi kesesuaian data stok fisik dan stok aplikasi, penerimaan dan distribusi dari gudang farmasi, pelaporan LPLPO, ketepatan input transaksi, serta pemantauan obat mendekati kedaluwarsa (ED).
Tim GF memandu proses pencocokan data antara puskesmas dan gudang farmasi untuk memastikan tidak ada selisih pencatatan. Sementara itu, Tim Aplikasi SIMO memberikan penguatan teknis terkait tata cara input, koreksi data, serta pemanfaatan fitur monitoring untuk mendukung pengambilan keputusan. Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, termasuk keterlambatan pelaporan, kesalahan input, dan mekanisme retur obat. Peserta menyepakati langkah perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti di masing-masing puskesmas. Melalui rekonsiliasi ini, Dinkesda menekankan pentingnya integrasi data dan kedisiplinan pencatatan sebagai dasar perencanaan kebutuhan, pengendalian distribusi, dan pencegahan kekosongan maupun penumpukan obat. Hasil pertemuan menjadi acuan perbaikan sistem pengelolaan farmasi yang lebih tertib, terukur, dan terintegrasi melalui SIMO.(MI)
Tim GF memandu proses pencocokan data antara puskesmas dan gudang farmasi untuk memastikan tidak ada selisih pencatatan. Sementara itu, Tim Aplikasi SIMO memberikan penguatan teknis terkait tata cara input, koreksi data, serta pemanfaatan fitur monitoring untuk mendukung pengambilan keputusan. Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, termasuk keterlambatan pelaporan, kesalahan input, dan mekanisme retur obat. Peserta menyepakati langkah perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti di masing-masing puskesmas. Melalui rekonsiliasi ini, Dinkesda menekankan pentingnya integrasi data dan kedisiplinan pencatatan sebagai dasar perencanaan kebutuhan, pengendalian distribusi, dan pencegahan kekosongan maupun penumpukan obat. Hasil pertemuan menjadi acuan perbaikan sistem pengelolaan farmasi yang lebih tertib, terukur, dan terintegrasi melalui SIMO.(MI)
Forum Perangkat Daerah Dinkesda Dalam Rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Penyempurnaan Ranwal RKPD 2027 Sekaligus Forum Konsultasi Publik
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah pada Rabu, 11 Februari 2026 dalam rangka pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Kegiatan ini merupakan tahapan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam undangan resmi. Forum dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purworejo, perwakilan perangkat daerah terkait, serta jajaran struktural RSUD dr. Tjitrowardojo dan RSUD Tjokronegoro. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo beserta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinkesda.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa penyusunan Renja Tahun 2027 harus mengacu pada evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, indikator SPM, serta target RPJMD. Ia menekankan pentingnya keselarasan program dengan prioritas pembangunan daerah, penguatan layanan rujukan, peningkatan mutu pelayanan, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Paparan materi diawali oleh Dinkesda mengenai kerangka kebijakan, pagu indikatif, serta arah program prioritas tahun 2027. Selanjutnya, RSUD dr. Tjitrowardojo memaparkan capaian kinerja layanan, realisasi anggaran, serta kebutuhan pengembangan sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk mendukung standar pelayanan ke depan. RSUD Tjokronegoro menyampaikan rencana program dan kegiatan tahun 2027, termasuk peningkatan mutu layanan, penguatan SDM, serta optimalisasi tata kelola BLUD.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Plt. Sekretaris Dinkesda. Dalam sesi ini, perwakilan DPRD, unsur Setda, dan perangkat daerah memberikan masukan terkait prioritas program, efisiensi anggaran, integrasi layanan rujukan, serta kesiapan pemenuhan standar pelayanan kesehatan. Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Tahun 2027. Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara Forum Perangkat Daerah oleh perwakilan unsur yang hadir sebagai bentuk persetujuan hasil pembahasan dan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2027.(MI)
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa penyusunan Renja Tahun 2027 harus mengacu pada evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, indikator SPM, serta target RPJMD. Ia menekankan pentingnya keselarasan program dengan prioritas pembangunan daerah, penguatan layanan rujukan, peningkatan mutu pelayanan, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Paparan materi diawali oleh Dinkesda mengenai kerangka kebijakan, pagu indikatif, serta arah program prioritas tahun 2027. Selanjutnya, RSUD dr. Tjitrowardojo memaparkan capaian kinerja layanan, realisasi anggaran, serta kebutuhan pengembangan sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk mendukung standar pelayanan ke depan. RSUD Tjokronegoro menyampaikan rencana program dan kegiatan tahun 2027, termasuk peningkatan mutu layanan, penguatan SDM, serta optimalisasi tata kelola BLUD.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Plt. Sekretaris Dinkesda. Dalam sesi ini, perwakilan DPRD, unsur Setda, dan perangkat daerah memberikan masukan terkait prioritas program, efisiensi anggaran, integrasi layanan rujukan, serta kesiapan pemenuhan standar pelayanan kesehatan. Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Tahun 2027. Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara Forum Perangkat Daerah oleh perwakilan unsur yang hadir sebagai bentuk persetujuan hasil pembahasan dan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2027.(MI)
Dinkesda Gelar Sinergi Program PTM melalui SIMO Program Perkuat Pengendalian Obat dan Pelaporan
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus memperkuat sinergi Program Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui optimalisasi SIMO Program sebagai sistem pengelolaan obat program pemerintah. Integrasi ini difokuskan untuk mendukung ketersediaan dan pengendalian obat PTM secara lebih tertib, terukur, dan berbasis data. Dalam Evaluasi Pelaporan SIMO Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Selasa, 23 Desember 2025, dilakukan penegasan kembali kewajiban pelaporan stok opname (SO) setiap bulan sebelum tanggal 5, termasuk evaluasi SO bulan September, Oktober, dan November 2025. Selain itu, keaktifan input resep oleh puskesmas juga menjadi perhatian karena menjadi indikator kedisiplinan pencatatan dan validitas data pemakaian obat program.
Melalui integrasi dengan Program PTM, SIMO tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pencatatan logistik, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian program. Data resep yang diinput fasilitas pelayanan kesehatan menjadi dasar pemantauan penggunaan obat hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Dengan sistem ini, Dinkesda dapat mendeteksi potensi kekosongan obat lebih awal, memantau pola konsumsi, serta menyusun perencanaan distribusi yang lebih tepat.
Penguatan sinergi ini juga ditindaklanjuti melalui koordinasi integrasi PTM dan SIMO pada Februari 2026. Langkah ini bertujuan menyelaraskan pelaporan pelayanan dan pelaporan logistik agar berjalan dalam satu sistem yang saling mendukung. Melalui sinergi tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk memastikan pelayanan PTM berjalan berkesinambungan dengan dukungan ketersediaan obat yang terpantau secara real time dan akuntabel. Integrasi SIMO menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola program serta meningkatkan kualitas pengendalian Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Purworejo.(MI)
Melalui integrasi dengan Program PTM, SIMO tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pencatatan logistik, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian program. Data resep yang diinput fasilitas pelayanan kesehatan menjadi dasar pemantauan penggunaan obat hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Dengan sistem ini, Dinkesda dapat mendeteksi potensi kekosongan obat lebih awal, memantau pola konsumsi, serta menyusun perencanaan distribusi yang lebih tepat.
Penguatan sinergi ini juga ditindaklanjuti melalui koordinasi integrasi PTM dan SIMO pada Februari 2026. Langkah ini bertujuan menyelaraskan pelaporan pelayanan dan pelaporan logistik agar berjalan dalam satu sistem yang saling mendukung. Melalui sinergi tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk memastikan pelayanan PTM berjalan berkesinambungan dengan dukungan ketersediaan obat yang terpantau secara real time dan akuntabel. Integrasi SIMO menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola program serta meningkatkan kualitas pengendalian Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Purworejo Hadiri Pertemuan Percepatan Adopsi RME TPMD/G Terintegrasi SATUSEHAT di Jawa Tengah
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo (Dinkesda) menghadiri Pertemuan Percepatan Adopsi Rekam Medis Elektronik (RME) melalui Pendampingan ASRI (Aplikasi Sistem Rekam Medis Elektronik Indonesia) bagi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi (TPMD/G) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 10 Februari 2026, di Aula Wijaya Kusuma Lantai 8 Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari fasilitasi implementasi integrasi ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) dan Jaringan Nasional Nasional (JNN), dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital sektor kesehatan. Pertemuan ini menekankan kewajiban penerapan RME sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, sekaligus mendukung integrasi data pelayanan kesehatan ke dalam platform SATUSEHAT.
Acara diawali dengan sambutan dan arahan dari Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, dilanjutkan pemaparan strategi percepatan adopsi RME terintegrasi SATUSEHAT oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan RI. Peserta kemudian mengikuti bimbingan teknis implementasi aplikasi ASRI oleh Tim Pengembang ASRI, yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pencatatan medis di TPMD/G secara standar, aman, dan interoperabel. Sebagai peserta, Dinkesda berperan aktif dalam memahami kebijakan, alur implementasi, serta strategi pendampingan kepada TPMD/G di wilayah Kabupaten Purworejo. Melalui kegiatan ini, Dinkesda memperkuat komitmen untuk mendorong praktik mandiri dokter dan dokter gigi beralih dari rekam medis manual ke Rekam Medis Elektronik, sekaligus meningkatkan integrasi data pelayanan kesehatan daerah ke dalam sistem informasi kesehatan nasional. Partisipasi ini diharapkan mempercepat peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan SATUSEHAT, memperkuat tata kelola data kesehatan, serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih tertib, terdokumentasi, dan berkesinambungan di Kabupaten Purworejo. (MI)
Acara diawali dengan sambutan dan arahan dari Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, dilanjutkan pemaparan strategi percepatan adopsi RME terintegrasi SATUSEHAT oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan RI. Peserta kemudian mengikuti bimbingan teknis implementasi aplikasi ASRI oleh Tim Pengembang ASRI, yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pencatatan medis di TPMD/G secara standar, aman, dan interoperabel. Sebagai peserta, Dinkesda berperan aktif dalam memahami kebijakan, alur implementasi, serta strategi pendampingan kepada TPMD/G di wilayah Kabupaten Purworejo. Melalui kegiatan ini, Dinkesda memperkuat komitmen untuk mendorong praktik mandiri dokter dan dokter gigi beralih dari rekam medis manual ke Rekam Medis Elektronik, sekaligus meningkatkan integrasi data pelayanan kesehatan daerah ke dalam sistem informasi kesehatan nasional. Partisipasi ini diharapkan mempercepat peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan SATUSEHAT, memperkuat tata kelola data kesehatan, serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih tertib, terdokumentasi, dan berkesinambungan di Kabupaten Purworejo. (MI)
Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi (MBG) dan Kewaspadaan Dini KLB Keracunan Pangan MBG
Purworejo- 06 Februari 2026. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi (MBG) dan Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan MBG sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program gizi serta pengendalian risiko kesehatan masyarakat. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman dan langkah bersama agar Program MBG berjalan aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Sudarmi, MM. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan gizi sasaran, tetapi juga oleh pengawasan pangan yang ketat dan sistem kewaspadaan dini yang responsif terhadap potensi KLB keracunan pangan. Sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menjaga mutu dan keamanan pelaksanaan program.
Rapat dilanjutkan dengan penyampaian materi Program MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dr. Nur Salim. Materi ini menekankan pentingnya intervensi gizi terarah bagi kelompok rentan serta peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Selanjutnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Budi Susanti, M.Sc., menyampaikan materi kewaspadaan dini KLB keracunan pangan MBG di Kabupaten Purworejo, yang menyoroti mekanisme deteksi dini, pelaporan cepat, dan langkah penanganan awal apabila terjadi dugaan kasus keracunan pangan. Materi berikutnya disampaikan oleh perwakilan Kodim, Bapak Ahmad Widodo, yang membahas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi relawan SPPG sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi pendukung pelaksanaan Program MBG.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab, yang dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan masukan, tantangan di lapangan, serta upaya penguatan koordinasi lintas sektor. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mendukung Program MBG serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi KLB keracunan pangan demi perlindungan kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)
Rapat dilanjutkan dengan penyampaian materi Program MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dr. Nur Salim. Materi ini menekankan pentingnya intervensi gizi terarah bagi kelompok rentan serta peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Selanjutnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Budi Susanti, M.Sc., menyampaikan materi kewaspadaan dini KLB keracunan pangan MBG di Kabupaten Purworejo, yang menyoroti mekanisme deteksi dini, pelaporan cepat, dan langkah penanganan awal apabila terjadi dugaan kasus keracunan pangan. Materi berikutnya disampaikan oleh perwakilan Kodim, Bapak Ahmad Widodo, yang membahas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi relawan SPPG sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi pendukung pelaksanaan Program MBG.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab, yang dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan masukan, tantangan di lapangan, serta upaya penguatan koordinasi lintas sektor. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mendukung Program MBG serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi KLB keracunan pangan demi perlindungan kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Purworejo Gelar Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Bagi Orang Pribadi
Purworejo- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Sosialisasi Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kamis, 5 Februari 2026, bertempat di Aula Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola gaji serta perwakilan dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban perpajakan, khususnya pelaporan SPT Tahunan.
Dalam kegiatan tersebut Kasubag Perencanaan dan Keuangan menyampaiakan bahwa pelaporan SPT Tahunan wajib dilakukan oleh setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), terlepas dari ada atau tidaknya penghasilan pada tahun pajak berjalan. Hal ini menjadi penekanan penting untuk mencegah kelalaian administrasi perpajakan. Mulai Tahun Pajak 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem Coretax. Tahapan awal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah aktivasi akun Coretax menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah akun aktif, Wajib Pajak dapat melanjutkan proses pelaporan secara mandiri melalui sistem tersebut.
Dokumen utama yang perlu disiapkan sebelum melakukan pelaporan adalah Bukti Potong Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan oleh instansi masing-masing. Kelengkapan dokumen ini menjadi kunci kelancaran proses pelaporan SPT Tahunan. Sebagai pengingat, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah paling lambat tanggal 31 MARET 2026. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.(MI)
Dalam kegiatan tersebut Kasubag Perencanaan dan Keuangan menyampaiakan bahwa pelaporan SPT Tahunan wajib dilakukan oleh setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), terlepas dari ada atau tidaknya penghasilan pada tahun pajak berjalan. Hal ini menjadi penekanan penting untuk mencegah kelalaian administrasi perpajakan. Mulai Tahun Pajak 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem Coretax. Tahapan awal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah aktivasi akun Coretax menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah akun aktif, Wajib Pajak dapat melanjutkan proses pelaporan secara mandiri melalui sistem tersebut.
Dokumen utama yang perlu disiapkan sebelum melakukan pelaporan adalah Bukti Potong Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan oleh instansi masing-masing. Kelengkapan dokumen ini menjadi kunci kelancaran proses pelaporan SPT Tahunan. Sebagai pengingat, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah paling lambat tanggal 31 MARET 2026. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.(MI)
Penguatan Rencana Tindak Lanjut Lintas Sektor melalui Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Malaria Tahun 2026
Purworejo- Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui inas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Malaria pada Libur Idul Fitri 1447 H/2026 M dan Persiapan Eliminasi Malaria Purworejo Tahun 2026 pada Rabu, 4 Februari 2026, bertempat di Arihiwang Setda Kabupaten Purworejo. Acara di buka oleh Asisten 3 Bidang Kesra dengan penyampaian tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu bertujuan memperkuat kewaspadaan dini serta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan eliminasi malaria.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam sambutannya menegaskan bahwa capaian eliminasi malaria harus dijaga secara konsisten, terutama pada periode libur Idul Fitri yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas penduduk. Eliminasi malaria tidak berhenti pada penilaian. Kewaspadaan dini, penguatan surveilans migrasi, dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa harus terus diperkuat agar tidak terjadi penularan kembali, tegas Kepala Dinkesda. Sebagai tindak lanjut, Camat berkomitmen mendukung penuh persiapan dan proses penilaian eliminasi malaria, melakukan sosialisasi kewaspadaan dini malaria kepada masyarakat, serta mengoordinasikan dan memantau implementasi surveilans migrasi malaria yang tertuang dalam Peraturan Desa (PERDES) Malaria.
Di tingkat desa, Kepala Desa menyatakan kesiapan mendukung persiapan dan penilaian eliminasi malaria melalui sosialisasi kewaspadaan dini malaria kepada masyarakat, implementasi surveilans migrasi malaria sesuai PERDES Malaria, serta pengalokasian anggaran desa untuk kegiatan promosi dan penanggulangan malaria. Dukungan lintas sektor juga diperkuat oleh BPBD, DPPPAPMD, dan Bagian Kesra yang berkomitmen mendukung proses penilaian eliminasi malaria serta meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini kepada masyarakat dan instansi terkait. Malaria diposisikan sebagai potensi bencana non-alam yang memerlukan kesiapsiagaan bersama. Melalui pelaksanaan RTL yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Purworejo optimistis dapat menjaga status eliminasi malaria serta melindungi masyarakat dari risiko penularan malaria.(MI)
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam sambutannya menegaskan bahwa capaian eliminasi malaria harus dijaga secara konsisten, terutama pada periode libur Idul Fitri yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas penduduk. Eliminasi malaria tidak berhenti pada penilaian. Kewaspadaan dini, penguatan surveilans migrasi, dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa harus terus diperkuat agar tidak terjadi penularan kembali, tegas Kepala Dinkesda. Sebagai tindak lanjut, Camat berkomitmen mendukung penuh persiapan dan proses penilaian eliminasi malaria, melakukan sosialisasi kewaspadaan dini malaria kepada masyarakat, serta mengoordinasikan dan memantau implementasi surveilans migrasi malaria yang tertuang dalam Peraturan Desa (PERDES) Malaria.
Di tingkat desa, Kepala Desa menyatakan kesiapan mendukung persiapan dan penilaian eliminasi malaria melalui sosialisasi kewaspadaan dini malaria kepada masyarakat, implementasi surveilans migrasi malaria sesuai PERDES Malaria, serta pengalokasian anggaran desa untuk kegiatan promosi dan penanggulangan malaria. Dukungan lintas sektor juga diperkuat oleh BPBD, DPPPAPMD, dan Bagian Kesra yang berkomitmen mendukung proses penilaian eliminasi malaria serta meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini kepada masyarakat dan instansi terkait. Malaria diposisikan sebagai potensi bencana non-alam yang memerlukan kesiapsiagaan bersama. Melalui pelaksanaan RTL yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Purworejo optimistis dapat menjaga status eliminasi malaria serta melindungi masyarakat dari risiko penularan malaria.(MI)
Dinkesda Purworejo Perkuat Peran Laboratorium Daerah Menuju Laboratorium Rujukan Intermediate Tahun 2027
Purworejo- Dalam rangka persiapan penetapan Laboratorium Rujukan Intermediate (LRI) Tahun 2027, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo (Dinkesda) melalui Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) mengikuti kegiatan Assessment Awal dan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Mikroskopis BTA yang diselenggarakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (Balabkesmas dan PAK) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 3–4 Februari 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penjaminan mutu layanan laboratorium, khususnya pemeriksaan mikroskopis Basil Tahan Asam (BTA) dalam mendukung program pengendalian Tuberkulosis.
Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan pemaparan materi yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Materi difokuskan pada standar pemeriksaan mikroskopis BTA, sistem mutu laboratorium, serta tahapan pemenuhan persyaratan menuju Laboratorium Rujukan Intermediate. Selanjutnya pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan praktik secara langsung, meliputi pembuatan sediaan, pewarnaan, serta pemeriksaan mikroskopis BTA sesuai standar yang ditetapkan. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memastikan kompetensi petugas laboratorium dalam menghasilkan pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah Tri Sugiyatmini, SKM dan Marwiyah, S.Tr.Kes dari Balabkesmas dan PAK Provinsi Jawa Tengah, yang berpengalaman dalam pembinaan dan penjaminan mutu laboratorium kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan teknis ini, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo akan melaksanakan pembacaan sediaan Panel Tes BTA sebanyak tiga periode pengiriman pada Triwulan II, III, dan IV Tahun 2026 yang dikirimkan oleh Balabkesmas dan PAK Provinsi Jawa Tengah. Pada akhir Triwulan IV, Labkesda Purworejo ditargetkan telah mampu melaksanakan pembuatan dan pembacaan sediaan BTA secara mandiri. Melalui tahapan pembinaan dan pemenuhan persyaratan tersebut, Dinkesda Kabupaten Purworejo berharap pada tahun 2027 Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Intermediate, serta berkontribusi aktif dalam penjaminan mutu pemeriksaan mikroskopis BTA di wilayah Kabupaten Purworejo.(MI)
Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan pemaparan materi yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Materi difokuskan pada standar pemeriksaan mikroskopis BTA, sistem mutu laboratorium, serta tahapan pemenuhan persyaratan menuju Laboratorium Rujukan Intermediate. Selanjutnya pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan praktik secara langsung, meliputi pembuatan sediaan, pewarnaan, serta pemeriksaan mikroskopis BTA sesuai standar yang ditetapkan. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memastikan kompetensi petugas laboratorium dalam menghasilkan pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah Tri Sugiyatmini, SKM dan Marwiyah, S.Tr.Kes dari Balabkesmas dan PAK Provinsi Jawa Tengah, yang berpengalaman dalam pembinaan dan penjaminan mutu laboratorium kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan teknis ini, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo akan melaksanakan pembacaan sediaan Panel Tes BTA sebanyak tiga periode pengiriman pada Triwulan II, III, dan IV Tahun 2026 yang dikirimkan oleh Balabkesmas dan PAK Provinsi Jawa Tengah. Pada akhir Triwulan IV, Labkesda Purworejo ditargetkan telah mampu melaksanakan pembuatan dan pembacaan sediaan BTA secara mandiri. Melalui tahapan pembinaan dan pemenuhan persyaratan tersebut, Dinkesda Kabupaten Purworejo berharap pada tahun 2027 Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Intermediate, serta berkontribusi aktif dalam penjaminan mutu pemeriksaan mikroskopis BTA di wilayah Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Ikuti Bimtek Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Purworejo
Purworejo- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti Bimbingan Teknis Tim Tanggap Insiden Siber (Purworejokab-TTIS) yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfostasandi pada Rabu–Kamis, 04–05 Februari 2026, bertempat di Ruang Laboratorium Dinas kominfostasandi Setda Kabupaten Purworejo. Keikutsertaan Dinkesda dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan perangkat daerah sektor kesehatan dalam menghadapi potensi insiden siber, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan.
Bimtek menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan diikuti oleh Tim Tanggap Insiden Siber dari berbagai perangkat daerah, rumah sakit daerah, serta kecamatan. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan ancaman siber, mekanisme penanganan insiden, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Melalui partisipasi aktif dalam Bimtek Purworejokab-TTIS, Dinkesda diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga keamanan data kesehatan, sekaligus mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan yang aman dan terpercaya di era digital.(MI)
Bimtek menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan diikuti oleh Tim Tanggap Insiden Siber dari berbagai perangkat daerah, rumah sakit daerah, serta kecamatan. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan ancaman siber, mekanisme penanganan insiden, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Melalui partisipasi aktif dalam Bimtek Purworejokab-TTIS, Dinkesda diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga keamanan data kesehatan, sekaligus mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan yang aman dan terpercaya di era digital.(MI)
Dinkesda Purworejo Perkuat Koordinasi Pemeriksaan Kebugaran Calon Jamaah Haji Tahun 2026
Purworejo- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kebugaran Calon Jamaah Haji Tahun 2026 pada Rabu, 4 Februari 2026 di Aula 2A Dinkesda. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pemeriksaan kebugaran calon jamaah haji (calhaj) berjalan terstandar, aman, dan berorientasi pada pemenuhan istithaah fisik dan mental.
Kepala Dinkesda Kabupaten Purworejo melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Nur Salim, menegaskan bahwa pemeriksaan kebugaran bukan sekadar proses administrasi, melainkan instrumen seleksi kesehatan yang menentukan keselamatan jamaah selama ibadah haji. Evaluasi pelaksanaan tahun 2025 menunjukkan masih adanya jamaah yang dipulangkan karena ketidakmampuan aktivitas harian (ADL < 60), gangguan kognitif (demensia), serta tercatat dua jamaah meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya tindak lanjut aktif oleh puskesmas setelah pemeriksaan kebugaran, agar calhaj mampu mempertahankan kondisi kesehatan dan meningkatkan kebugaran hingga keberangkatan. Lebih lanjut disampaikan bahwa kebugaran calhaj harus dibangun melalui edukasi kesehatan yang berkelanjutan, dukungan institusi kesehatan, serta komitmen jama’ah dalam menjaga kesiapan fisik dan mental sebagai bagian dari pemenuhan syarat istithaah.
Pada aspek teknis, Wiwit Sugiharto, SKM menjelaskan bahwa pemeriksaan kebugaran tahun 2026 tetap mengacu pada skrining PAR-Q sebagai tahap awal penentuan kategori peserta. Jumlah pendaftar yang meningkat menuntut kesiapan petugas dan peralatan, termasuk kewajiban membawa tensimeter. Pelaksanaan tes jalan enam menit dibagi menjadi empat lintasan dengan tiga petugas, sementara jamaah usia di atas 60 tahun cukup menempuh jarak 500 meter, dan jamaah di bawah 60 tahun mengikuti tes Rockport. Nomor dada peserta diberikan setelah skrining, dan evaluasi pascates dilakukan melalui pengukuran nadi. Beliau juga menegaskan bahwa tanggung jawab pemeriksaan berada pada petugas kesehatan olahraga, sementara pengelola haji berperan sebagai pendamping. Evaluasi tahun sebelumnya mencatat 17 jama’ah dinyatakan tidak memenuhi syarat kebugaran, sehingga penguatan standar pelaksanaan menjadi hal yang krusial. Sebanyak 774 calon jamaah haji Kabupaten Purworejo dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kebugaran pada 10–12 Februari 2026. Melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo menargetkan pelaksanaan pemeriksaan kebugaran yang lebih akurat, konsisten, dan berdampak langsung pada kesiapan serta keselamatan jamaah haji.(MI)
Kepala Dinkesda Kabupaten Purworejo melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Nur Salim, menegaskan bahwa pemeriksaan kebugaran bukan sekadar proses administrasi, melainkan instrumen seleksi kesehatan yang menentukan keselamatan jamaah selama ibadah haji. Evaluasi pelaksanaan tahun 2025 menunjukkan masih adanya jamaah yang dipulangkan karena ketidakmampuan aktivitas harian (ADL < 60), gangguan kognitif (demensia), serta tercatat dua jamaah meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya tindak lanjut aktif oleh puskesmas setelah pemeriksaan kebugaran, agar calhaj mampu mempertahankan kondisi kesehatan dan meningkatkan kebugaran hingga keberangkatan. Lebih lanjut disampaikan bahwa kebugaran calhaj harus dibangun melalui edukasi kesehatan yang berkelanjutan, dukungan institusi kesehatan, serta komitmen jama’ah dalam menjaga kesiapan fisik dan mental sebagai bagian dari pemenuhan syarat istithaah.
Pada aspek teknis, Wiwit Sugiharto, SKM menjelaskan bahwa pemeriksaan kebugaran tahun 2026 tetap mengacu pada skrining PAR-Q sebagai tahap awal penentuan kategori peserta. Jumlah pendaftar yang meningkat menuntut kesiapan petugas dan peralatan, termasuk kewajiban membawa tensimeter. Pelaksanaan tes jalan enam menit dibagi menjadi empat lintasan dengan tiga petugas, sementara jamaah usia di atas 60 tahun cukup menempuh jarak 500 meter, dan jamaah di bawah 60 tahun mengikuti tes Rockport. Nomor dada peserta diberikan setelah skrining, dan evaluasi pascates dilakukan melalui pengukuran nadi. Beliau juga menegaskan bahwa tanggung jawab pemeriksaan berada pada petugas kesehatan olahraga, sementara pengelola haji berperan sebagai pendamping. Evaluasi tahun sebelumnya mencatat 17 jama’ah dinyatakan tidak memenuhi syarat kebugaran, sehingga penguatan standar pelaksanaan menjadi hal yang krusial. Sebanyak 774 calon jamaah haji Kabupaten Purworejo dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kebugaran pada 10–12 Februari 2026. Melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo menargetkan pelaksanaan pemeriksaan kebugaran yang lebih akurat, konsisten, dan berdampak langsung pada kesiapan serta keselamatan jamaah haji.(MI)
Rapat Internal Dinkesda Fokus Kendali Kinerja, TPP, dan Kesiapan Kerja Bulan Ramadhan
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan rapat internal karyawan di Aula 2A Dinkesda pada Selasa, 3 Februari 2026. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama Kepala Subbagian Perencanaan dan diikuti oleh karyawan lintas bidang. Rapat difokuskan pada pengendalian pelaksanaan kinerja program, terutama kesesuaian antara rencana kerja, realisasi kegiatan, dan capaian indikator. Pimpinan menegaskan bahwa kinerja tidak hanya dinilai dari pelaksanaan kegiatan, tetapi dari output yang terukur dan dilaporkan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pembahasan utama lainnya adalah Surat Edaran (SE) terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dalam forum ini dijelaskan kembali bahwa TPP berbasis kinerja individu, sehingga pemenuhan indikator kinerja, kedisiplinan, serta ketepatan pelaporan menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai. Setiap unit kerja diminta memastikan indikator kinerja individu dipahami dan diterapkan secara konsisten.
Rapat juga membahas pengaturan agenda rutin selama bulan Ramadhan, meliputi penyesuaian jam kerja dan pola pelaksanaan kegiatan internal. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menjaga efektivitas kerja sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa penurunan mutu. Melalui rapat ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan penguatan manajemen kinerja internal, keterkaitan langsung antara kinerja dan TPP, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi bulan Ramadhan dengan tetap menjaga disiplin dan kualitas pelayanan.(MI)
Rapat juga membahas pengaturan agenda rutin selama bulan Ramadhan, meliputi penyesuaian jam kerja dan pola pelaksanaan kegiatan internal. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menjaga efektivitas kerja sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa penurunan mutu. Melalui rapat ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan penguatan manajemen kinerja internal, keterkaitan langsung antara kinerja dan TPP, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi bulan Ramadhan dengan tetap menjaga disiplin dan kualitas pelayanan.(MI)
DINKESDA PURWOREJO LAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN SERTA ASESMEN KESIAPAN RS MAMPU PONEK DI RS PALANG BIRU
Purworejo, 03 Februari 2026- Dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan serta Asesmen Kesiapan Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif (PONEK) di RS Palang Biru Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui penguatan layanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang terintegrasi, berstandar, dan berkesinambungan. Pelayanan PONEK memiliki peran krusial dalam sistem rujukan kesehatan, khususnya dalam penanganan komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, serta kegawatdaruratan bayi baru lahir yang membutuhkan pelayanan cepat, tepat, dan komprehensif selama 24 jam. Oleh karena itu, kesiapan rumah sakit dalam menyelenggarakan layanan PONEK perlu dilakukan penilaian secara berkala.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, tim dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melakukan asesmen menyeluruh terhadap berbagai aspek pendukung layanan PONEK di RS Palang Biru. Asesmen meliputi kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan tenaga kesehatan terlatih PONEK, kelengkapan sarana dan prasarana, kesiapan peralatan medis, implementasi standar operasional prosedur (SOP), serta sistem manajemen pelayanan dan koordinasi rujukan maternal dan neonatal. Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada kesiapsiagaan layanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal selama 24 jam, termasuk alur pelayanan pasien, respon waktu penanganan kasus, serta integrasi pelayanan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaring rujukan di Kabupaten Purworejo.
Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan dan penguatan layanan, sehingga RS Palang Biru dapat menjalankan fungsi sebagai rumah sakit mampu PONEK secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, sebagai bentuk dukungan, pengawasan, dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kehadiran DPRD menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kebijakan pembangunan kesehatan daerah yang berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit penyelenggara PONEK, guna memastikan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan layanan PONEK ini, diharapkan sistem rujukan maternal dan neonatal di Kabupaten Purworejo semakin solid, sehingga mampu berkontribusi nyata dalam penurunan AKI dan AKB serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.(MI)
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, tim dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melakukan asesmen menyeluruh terhadap berbagai aspek pendukung layanan PONEK di RS Palang Biru. Asesmen meliputi kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan tenaga kesehatan terlatih PONEK, kelengkapan sarana dan prasarana, kesiapan peralatan medis, implementasi standar operasional prosedur (SOP), serta sistem manajemen pelayanan dan koordinasi rujukan maternal dan neonatal. Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada kesiapsiagaan layanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal selama 24 jam, termasuk alur pelayanan pasien, respon waktu penanganan kasus, serta integrasi pelayanan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaring rujukan di Kabupaten Purworejo.
Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan dan penguatan layanan, sehingga RS Palang Biru dapat menjalankan fungsi sebagai rumah sakit mampu PONEK secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, sebagai bentuk dukungan, pengawasan, dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kehadiran DPRD menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kebijakan pembangunan kesehatan daerah yang berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit penyelenggara PONEK, guna memastikan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan layanan PONEK ini, diharapkan sistem rujukan maternal dan neonatal di Kabupaten Purworejo semakin solid, sehingga mampu berkontribusi nyata dalam penurunan AKI dan AKB serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.(MI)
Apel Pagi ASN Dinkesda Purworejo Tekankan Pemahaman Perbup Jamkesda dan Kebijakan Retribusi Puskesmas
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi karyawan dan karyawati pada Senin, 3 Februari 2026, bertempat di halaman kantor Dinkesda Kabupaten Purworejo. Apel dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK) dan diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Dinkesda.
Dalam amanatnya, pimpinan apel menyampaikan penegasan terkait Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), khususnya pada pasal penambahan yang telah disosialisasikan. Seluruh ASN diminta memahami substansi perubahan regulasi tersebut sebagai landasan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, disampaikan bahwa retribusi Puskesmas resmi diberlakukan mulai 1 Februari 2026. Dijelaskan bahwa pelayanan yang termasuk dalam komponen retribusi diberikan secara gratis, namun apabila terdapat tindakan medis tertentu di luar ketentuan retribusi, maka dikenakan pembayaran secara mandiri sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Bupati Purworejo, khususnya dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis serta upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dengan target keaktifan minimal 80 persen. Lebih lanjut disampaikan bahwa apabila masyarakat membutuhkan tindakan pelayanan kesehatan dengan biaya besar, maka dapat diarahkan untuk pengajuan kepesertaan JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Melalui apel pagi ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen seluruh ASN untuk menyelaraskan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan berkesinambungan.(MI)
Dalam amanatnya, pimpinan apel menyampaikan penegasan terkait Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), khususnya pada pasal penambahan yang telah disosialisasikan. Seluruh ASN diminta memahami substansi perubahan regulasi tersebut sebagai landasan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, disampaikan bahwa retribusi Puskesmas resmi diberlakukan mulai 1 Februari 2026. Dijelaskan bahwa pelayanan yang termasuk dalam komponen retribusi diberikan secara gratis, namun apabila terdapat tindakan medis tertentu di luar ketentuan retribusi, maka dikenakan pembayaran secara mandiri sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Bupati Purworejo, khususnya dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis serta upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dengan target keaktifan minimal 80 persen. Lebih lanjut disampaikan bahwa apabila masyarakat membutuhkan tindakan pelayanan kesehatan dengan biaya besar, maka dapat diarahkan untuk pengajuan kepesertaan JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Melalui apel pagi ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen seluruh ASN untuk menyelaraskan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan berkesinambungan.(MI)
Pemkab Purworejo Sosialisasikan Perbup Jamkesda dan Perkuat Layanan melalui Inovasi SIBIJAK
Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di Demaji Ecopark Kaligono, Kecamatan Kaligesing. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penguatan pemahaman regulasi serta optimalisasi pelaksanaan Jamkesda di Kabupaten Purworejo. Sosialisasi dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala DINSOSDALDUKB Kabupaten Purworejo, Kepala DPPAPMD Kabupaten Purworejo, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Purworejo, serta pengelola Program Jamkesda. Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah. Materi sosialisasi mencakup landasan hukum Perbup Jamkesda, sasaran penerima manfaat, alur pelayanan Jamkesda di fasilitas kesehatan, serta pembagian peran antar perangkat daerah. Selain itu, dibahas pula keterkaitan Jamkesda dengan program Jaminan Kesehatan Nasional guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo juga menyampaikan inovasi yang dikembangkan untuk mendukung kualitas pelayanan Jamkesda, yaitu peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan (SIBIJAK). Aplikasi ini dirancang sebagai sarana pengelolaan data pembiayaan Jamkesda secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung proses pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa keberadaan regulasi yang didukung dengan inovasi sistem informasi menjadi kunci penguatan pelayanan kesehatan daerah. Peraturan Bupati tentang Jamkesda, yang didukung dengan sistem informasi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa pengembangan SIBIJAK merupakan bagian dari komitmen peningkatan tata kelola Jamkesda. “Melalui SIBIJAK, pengelolaan pembiayaan Jamkesda diharapkan lebih terintegrasi dan mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. Melalui sosialisasi Perbup Jamkesda dan pengenalan inovasi SIBIJAK ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mendorong penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(MI)
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo juga menyampaikan inovasi yang dikembangkan untuk mendukung kualitas pelayanan Jamkesda, yaitu peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan (SIBIJAK). Aplikasi ini dirancang sebagai sarana pengelolaan data pembiayaan Jamkesda secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung proses pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa keberadaan regulasi yang didukung dengan inovasi sistem informasi menjadi kunci penguatan pelayanan kesehatan daerah. Peraturan Bupati tentang Jamkesda, yang didukung dengan sistem informasi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa pengembangan SIBIJAK merupakan bagian dari komitmen peningkatan tata kelola Jamkesda. “Melalui SIBIJAK, pengelolaan pembiayaan Jamkesda diharapkan lebih terintegrasi dan mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. Melalui sosialisasi Perbup Jamkesda dan pengenalan inovasi SIBIJAK ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mendorong penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(MI)
Dinkesda Purworejo Gelar Evaluasi dan Koordinasi Pelaporan Pelayanan Kesehatan Anak Tahun 2025
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Pelaporan Pelayanan Kesehatan Anak Tahun 2025 serta Desk Data Program Anak dengan Pelaporan SPM dan Data Profil pada Senin, 25 Januari 2026, bertempat di Aula 2B Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh 25 Puskesmas se-Kabupaten Purworejo sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan akurasi data pelayanan kesehatan anak yang menjadi dasar pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Purworejo. Melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi ini, dilakukan sinkronisasi data antara laporan yang disampaikan oleh Puskesmas dengan data yang dihimpun di tingkat kabupaten.
Desk data difokuskan pada proses pengecekan dan klarifikasi laporan periode Januari hingga Desember 2025 yang berkaitan dengan Program Kesehatan Anak. Data yang dilakukan penelaahan meliputi data kelahiran dan kematian bayi dan balita, kunjungan neonatus, data kesakitan bayi dan balita usia 0–11 bulan dan 12–59 bulan, serta data gangguan tumbuh kembang bayi dan balita. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam memperkuat pengelolaan data kesehatan yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mendukung perencanaan program, pemantauan capaian pelayanan, serta pengambilan kebijakan di bidang kesehatan anak secara berbasis data.(MI)
Desk data difokuskan pada proses pengecekan dan klarifikasi laporan periode Januari hingga Desember 2025 yang berkaitan dengan Program Kesehatan Anak. Data yang dilakukan penelaahan meliputi data kelahiran dan kematian bayi dan balita, kunjungan neonatus, data kesakitan bayi dan balita usia 0–11 bulan dan 12–59 bulan, serta data gangguan tumbuh kembang bayi dan balita. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam memperkuat pengelolaan data kesehatan yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mendukung perencanaan program, pemantauan capaian pelayanan, serta pengambilan kebijakan di bidang kesehatan anak secara berbasis data.(MI)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Fasilitasi Presentasi Alat Urine Analyzer
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memfasilitasi kegiatan Presentasi Alat Urine Analyzer yang disampaikan oleh PT Restu Mulia Sejahtera, bertempat di Aula UPT Labkesda Kabupaten Purworejo, pada Selasa, 27 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan presentasi yang diajukan oleh pihak perusahaan. Kegiatan dipimpin oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan diikuti oleh Kepala Puskesmas beserta Analis Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Puskesmas se-Kabupaten Purworejo, Kepala UPT Labkesda Kabupaten Purworejo, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia, serta Tim Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam kegiatan tersebut, PT Restu Mulia Sejahtera menyampaikan pemaparan terkait spesifikasi umum, prinsip kerja, serta gambaran operasional alat urine analyzer sebagai perangkat pendukung pelayanan laboratorium di fasilitas pelayanan kesehatan.
Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa kegiatan presentasi ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan informasi dan bahan referensi teknis bagi jajaran pengelola layanan kesehatan. Presentasi ini difasilitasi sebagai bagian dari penyampaian informasi teknis kepada Puskesmas dan unit terkait. Kegiatan ini tidak berkaitan langsung dengan proses pengadaan dan tidak menimbulkan komitmen apa pun, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelasnya. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memberikan ruang koordinasi dan diskusi teknis sebagai bahan masukan dalam perencanaan sarana prasarana pelayanan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.(MI)
Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa kegiatan presentasi ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan informasi dan bahan referensi teknis bagi jajaran pengelola layanan kesehatan. Presentasi ini difasilitasi sebagai bagian dari penyampaian informasi teknis kepada Puskesmas dan unit terkait. Kegiatan ini tidak berkaitan langsung dengan proses pengadaan dan tidak menimbulkan komitmen apa pun, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelasnya. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memberikan ruang koordinasi dan diskusi teknis sebagai bahan masukan dalam perencanaan sarana prasarana pelayanan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.(MI)
Dinkesda Purworejo Berpartisipasi dalam Pelayanan Cek Kesehatan dan Kualitas Air pada CFD Kodim
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) pada acara Car Free Day (CFD) di kawasan Kodim Purworejo, Minggu, 25 Januari 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung pukul 06.00–08.00 WIB tersebut, Dinkesda bersama UPT Labkesda memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi cek tekanan darah dan berat badan, serta pemeriksaan kualitas air rumah tangga. Pemeriksaan kualitas air dilakukan terhadap parameter pH, total zat terlarut (TDS), dan suhu air.
Kepala UPT Labkesda Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa keterlibatan Dinkesda dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, khususnya pada aspek kesehatan lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana kolaborasi Dinas Kesehatan Daerah dengan UPT Labkesda dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan kualitas air secara langsung kepada masyarakat. Upaya ini kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko kesehatan lingkungan, ujarnya.
Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini membawa sampel air rumah tangga dalam wadah bersih dengan volume sekitar ±300 mL untuk dilakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mendukung upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar serta penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di tengah masyarakat.(MI)
Kepala UPT Labkesda Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa keterlibatan Dinkesda dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, khususnya pada aspek kesehatan lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana kolaborasi Dinas Kesehatan Daerah dengan UPT Labkesda dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan kualitas air secara langsung kepada masyarakat. Upaya ini kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko kesehatan lingkungan, ujarnya.
Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini membawa sampel air rumah tangga dalam wadah bersih dengan volume sekitar ±300 mL untuk dilakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mendukung upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar serta penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di tengah masyarakat.(MI)
Dinkesda Kabupaten Purworejo Gelar Pertemuan Persiapan Pelatihan Mikroskopis Malaria
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan persiapan Pelatihan Mikroskopis Malaria bagi petugas laboratorium, Kamis, 22 Januari 2026, bertempat di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Kabupaten Purworejo. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi petugas laboratorium dalam mendukung mutu diagnosis malaria. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kesiapan sumber daya manusia laboratorium menjadi faktor kunci dalam penguatan layanan surveilans dan pengendalian malaria di daerah.
Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Purworejo, antara lain RSUD Tjitrowardojo, RSUD Tjokronegoro, RS Panti Waluyo, RS Budi Sehat, RS Amanah Umat, RSU Purworejo, RS Palang Biru Kutoarjo, serta Klinik PKU Muhammadiyah Kutoarjo. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia laboratorium dalam pemeriksaan mikroskopis malaria. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah menyampaikan informasi teknis terkait pelaksanaan pelatihan, kriteria peserta, serta peran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung program tersebut.
Setiap instansi diminta menugaskan satu orang petugas laboratorium yang memenuhi kriteria, yaitu telah mengikuti Pelatihan Mikroskopis Malaria pada periode 15–17 APRIL 2025. Diharapkan, melalui koordinasi awal ini, pelaksanaan pelatihan dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada peningkatan mutu diagnosis malaria di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen bersama antar fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung penguatan layanan laboratorium sebagai bagian dari upaya pengendalian dan eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo.(MI)
Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Purworejo, antara lain RSUD Tjitrowardojo, RSUD Tjokronegoro, RS Panti Waluyo, RS Budi Sehat, RS Amanah Umat, RSU Purworejo, RS Palang Biru Kutoarjo, serta Klinik PKU Muhammadiyah Kutoarjo. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia laboratorium dalam pemeriksaan mikroskopis malaria. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah menyampaikan informasi teknis terkait pelaksanaan pelatihan, kriteria peserta, serta peran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung program tersebut.
Setiap instansi diminta menugaskan satu orang petugas laboratorium yang memenuhi kriteria, yaitu telah mengikuti Pelatihan Mikroskopis Malaria pada periode 15–17 APRIL 2025. Diharapkan, melalui koordinasi awal ini, pelaksanaan pelatihan dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada peningkatan mutu diagnosis malaria di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen bersama antar fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung penguatan layanan laboratorium sebagai bagian dari upaya pengendalian dan eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo.(MI)
Pelayanan Dokter Spesialis Keliling (SPELING) Hadir di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno
Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui program Dokter Spesialis Keliling (SPELING) kembali menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat, yang dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2026 di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Program SPELING merupakan program Gubernur Jawa Tengah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dokter spesialis kepada masyarakat desa, khususnya di wilayah yang relatif jauh dari jangkauan fasilitas layanan kesehatan rujukan. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan spesialistik secara langsung di wilayah tempat tinggalnya.
Pelayanan SPELING meliputi pemeriksaan oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis kandungan. Selain pelayanan konsultasi medis, masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, layanan rontgen, elektrokardiografi (EKG), serta konsultasi gizi. Kegiatan ini diikuti oleh 172 orang sasaran dari Desa Watuduwur dan sekitarnya. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara RSIA Permata dan Puskesmas Bruno sebagai pelaksana layanan kesehatan, dengan dukungan lintas sektor. Acara dihadiri oleh Camat Bruno beserta jajaran Forkopimcam, Kepala Desa Watuduwur beserta perangkat desa, serta Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa SPELING menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan. Program SPELING merupakan program Gubernur yang bertujuan mendekatkan pelayanan dokter spesialis ke desa-desa yang jauh dari jangkauan rumah sakit. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk pemeriksaan dan deteksi dini masalah kesehatan, ujarnya. Sementara itu, salah satu dokter spesialis yang bertugas menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini sangat membantu masyarakat. Banyak pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan namun terkendala jarak dan biaya. Dengan SPELING, pelayanan dapat diberikan lebih cepat dan tepat sasaran, jelasnya.
Kegiatan SPELING secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Bruno.(MI)
Pelayanan SPELING meliputi pemeriksaan oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis kandungan. Selain pelayanan konsultasi medis, masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, layanan rontgen, elektrokardiografi (EKG), serta konsultasi gizi. Kegiatan ini diikuti oleh 172 orang sasaran dari Desa Watuduwur dan sekitarnya. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara RSIA Permata dan Puskesmas Bruno sebagai pelaksana layanan kesehatan, dengan dukungan lintas sektor. Acara dihadiri oleh Camat Bruno beserta jajaran Forkopimcam, Kepala Desa Watuduwur beserta perangkat desa, serta Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa SPELING menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan. Program SPELING merupakan program Gubernur yang bertujuan mendekatkan pelayanan dokter spesialis ke desa-desa yang jauh dari jangkauan rumah sakit. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk pemeriksaan dan deteksi dini masalah kesehatan, ujarnya. Sementara itu, salah satu dokter spesialis yang bertugas menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini sangat membantu masyarakat. Banyak pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan namun terkendala jarak dan biaya. Dengan SPELING, pelayanan dapat diberikan lebih cepat dan tepat sasaran, jelasnya.
Kegiatan SPELING secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Bruno.(MI)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pelatihan Keamanan Pangan di SPPG Purworejo 008
PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pelatihan Keamanan Pangan di SPPG PURWOREJO 008 pada Kamis, 22 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pengelolaan pangan yang aman dan memenuhi standar higiene sanitasi, dengan melibatkan lintas sektor terkait. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola SPPG dalam penerapan prinsip keamanan pangan, meliputi pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian materi dilakukan secara terstruktur dan aplikatif untuk mendukung implementasi di lapangan.
Materi pelatihan diisi oleh tim gizi, dokter, dan sanitarian. Tim gizi menyampaikan materi terkait perencanaan menu, pemenuhan gizi seimbang, serta keamanan bahan pangan. Dokter memberikan materi mengenai dampak pangan tidak aman terhadap kesehatan dan upaya pencegahan penyakit akibat pangan. Sanitarian menyampaikan materi tentang higiene sanitasi, pengendalian faktor risiko kontaminasi, serta standar kebersihan lingkungan dan peralatan. Keterlibatan lintas sektor dalam kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dalam mendukung penguatan keamanan pangan di fasilitas pelayanan gizi. Diharapkan melalui pelatihan ini, pengelolaan pangan di SPPG dapat dilaksanakan secara lebih tertib, aman, dan sesuai standar. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap hasil pelatihan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan guna mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.(MI)
Materi pelatihan diisi oleh tim gizi, dokter, dan sanitarian. Tim gizi menyampaikan materi terkait perencanaan menu, pemenuhan gizi seimbang, serta keamanan bahan pangan. Dokter memberikan materi mengenai dampak pangan tidak aman terhadap kesehatan dan upaya pencegahan penyakit akibat pangan. Sanitarian menyampaikan materi tentang higiene sanitasi, pengendalian faktor risiko kontaminasi, serta standar kebersihan lingkungan dan peralatan. Keterlibatan lintas sektor dalam kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dalam mendukung penguatan keamanan pangan di fasilitas pelayanan gizi. Diharapkan melalui pelatihan ini, pengelolaan pangan di SPPG dapat dilaksanakan secara lebih tertib, aman, dan sesuai standar. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap hasil pelatihan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan guna mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.(MI)
RAPAT EVALUASI KEGIATAN SARPRAS, PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI OBAT BMHP TAHUN 2025
PURWOREJO — Senin, 19 Januari 2026. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kegiatan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Obat, serta Distribusi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 19 Januari 2026, sebagai bagian dari upaya pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Rapat evaluasi membahas pelaksanaan kegiatan yang mendukung penguatan pelayanan kesehatan, mulai dari pengembangan dan pemeliharaan puskesmas serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, pengadaan sarana penunjang pelayanan, hingga pengelolaan dan distribusi obat serta bahan medis habis pakai. Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan capaian yang baik dan mampu menopang keberlangsungan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dapat dipenuhi secara memadai, pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai berjalan lebih terstruktur, serta distribusi logistik kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi. Capaian tersebut berkontribusi langsung terhadap kelancaran operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat evaluasi ini, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan melakukan penajaman terhadap perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan layanan. Hasil rapat menjadi bahan pelaporan dan evaluasi kinerja serta dasar penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo.(MI)
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dapat dipenuhi secara memadai, pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai berjalan lebih terstruktur, serta distribusi logistik kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi. Capaian tersebut berkontribusi langsung terhadap kelancaran operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat evaluasi ini, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan melakukan penajaman terhadap perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan layanan. Hasil rapat menjadi bahan pelaporan dan evaluasi kinerja serta dasar penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo.(MI)
Pengurus BMD Dinkesda Hadiri Desk Rekonsiliasi Persediaan Tahun Anggaran 2025
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui pengurus Barang Milik Daerah menghadiri kegiatan Desk Rekonsiliasi Persediaan Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo, pada Senin, 19 Januari 2026, bertempat di BPKPAD Purworejo. Kegiatan desk rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka penyiapan reviu serta penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025, khususnya pada akun persediaan. Dalam pelaksanaannya, pengurus BMD Dinkesda melakukan pencocokan dan klarifikasi data persediaan antara perangkat daerah dan BPKPAD.
Rekonsiliasi difokuskan pada pencatatan mutasi tambah dan mutasi keluar persediaan, yang meliputi obat, karcis, dan persediaan non-obat, berdasarkan dokumen sumber dan kondisi riil. Data hasil rekonsiliasi selanjutnya digunakan sebagai dasar reviu, patokan pemeriksaan, serta pengendalian pengelolaan persediaan. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban administrasi persediaan, meningkatkan keakuratan data, serta mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.(MI)
Rekonsiliasi difokuskan pada pencatatan mutasi tambah dan mutasi keluar persediaan, yang meliputi obat, karcis, dan persediaan non-obat, berdasarkan dokumen sumber dan kondisi riil. Data hasil rekonsiliasi selanjutnya digunakan sebagai dasar reviu, patokan pemeriksaan, serta pengendalian pengelolaan persediaan. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban administrasi persediaan, meningkatkan keakuratan data, serta mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.(MI)
APEL PAGI KARYAWAN DINKESDA PURWOREJO TEKANKAN PENGENDALIAN STUNTING DAN PENURUNAN AKI TAHUN 2026
Purworejo, Senin 19 Januari 2026. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi karyawan di halaman kantor Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Apel diikuti oleh seluruh pegawai dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai sarana penyampaian arahan strategis terkait isu prioritas pembangunan kesehatan daerah.
Dalam amanatnya, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyoroti kenaikan prevalensi stunting tahun 2025 yang mencapai 16,6 persen. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal perlunya penguatan kembali upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis data sasaran. Angka stunting tahun 2025 yang mencapai 16,6 persen harus menjadi alarm bagi kita semua. Ini bukan hanya angka, tetapi cerminan kualitas intervensi yang perlu kita perbaiki bersama, terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tegas Kepala Dinas.
Selain stunting, Kepala Dinas juga menekankan pentingnya penekanan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2026. Seluruh jajaran diminta fokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, penguatan sistem rujukan, serta optimalisasi pelayanan kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur sebagai langkah pencegahan sejak dini.Kami menargetkan penurunan Angka Kematian Ibu pada tahun 2026 melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan peningkatan kesehatan reproduksi wanita usia subur. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, bukan saat risiko sudah tinggi, lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas juga menginstruksikan agar kegiatan penyuluhan kesehatan di sekolah-sekolah kembali ditingkatkan, khususnya terkait kesehatan reproduksi remaja dan pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, implementasi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) diminta untuk diperkuat kembali melalui edukasi berkelanjutan, pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor. Penyuluhan di sekolah dan penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok harus kita hidupkan kembali secara konsisten. Upaya promotif dan preventif ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, ujarnya. Melalui apel pagi ini, diharapkan seluruh pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memiliki pemahaman yang selaras terhadap tantangan kesehatan daerah serta berperan aktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.(MI)
Dalam amanatnya, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyoroti kenaikan prevalensi stunting tahun 2025 yang mencapai 16,6 persen. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal perlunya penguatan kembali upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis data sasaran. Angka stunting tahun 2025 yang mencapai 16,6 persen harus menjadi alarm bagi kita semua. Ini bukan hanya angka, tetapi cerminan kualitas intervensi yang perlu kita perbaiki bersama, terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tegas Kepala Dinas.
Selain stunting, Kepala Dinas juga menekankan pentingnya penekanan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2026. Seluruh jajaran diminta fokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, penguatan sistem rujukan, serta optimalisasi pelayanan kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur sebagai langkah pencegahan sejak dini.Kami menargetkan penurunan Angka Kematian Ibu pada tahun 2026 melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan peningkatan kesehatan reproduksi wanita usia subur. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, bukan saat risiko sudah tinggi, lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas juga menginstruksikan agar kegiatan penyuluhan kesehatan di sekolah-sekolah kembali ditingkatkan, khususnya terkait kesehatan reproduksi remaja dan pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, implementasi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) diminta untuk diperkuat kembali melalui edukasi berkelanjutan, pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor. Penyuluhan di sekolah dan penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok harus kita hidupkan kembali secara konsisten. Upaya promotif dan preventif ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, ujarnya. Melalui apel pagi ini, diharapkan seluruh pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memiliki pemahaman yang selaras terhadap tantangan kesehatan daerah serta berperan aktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.(MI)
Evaluasi Capaian Kinerja 2025 dan Penyusunan Rencana Kinerja 2026 Program Pelayanan Kesehatan
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025, Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2026, serta Desk Data Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Kesehatan Kerja, Pendidikan Dasar, dan Remaja pada Rabu, 14 Januari 2026, pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula 2B Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 15 Puskesmas se-Kabupaten Purworejo dengan melibatkan 4 programmer program. Tujuan utama pelaksanaan kegiatan adalah menilai capaian indikator kinerja program tahun 2025, mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan di lapangan, serta menyusun rencana kinerja tahun 2026 yang lebih realistis, terukur, dan berbasis data. Melalui mekanisme desk data, dilakukan proses sinkronisasi, klarifikasi, dan validasi data antara tim Puskesmas dan tim Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo.
Data yang dilakukan pengecekan merupakan laporan periode Januari hingga Desember 2025, yang mencakup:
- Program Layanan Kesehatan Usia Lanjut
- Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Program Pelayanan Kesehatan UKS dan Remaja.
Pertemuan Persiapan Eliminasi Malaria Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dan Validasi Data Program Malaria 2025
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pertemuan Persiapan Eliminasi Malaria Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sekaligus Validasi Data Program Malaria Tahun 2025/2026 pada Selasa, 13 Januari 2026 pukul 10.30 WIB. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga capaian eliminasi malaria secara berkelanjutan serta memastikan kesiapan daerah menghadapi penilaian eliminasi malaria tahun 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dan paparan materi persiapan penilaian Eliminasi Malaria Tahun 2026 Kabupaten Purworejo oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo/Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dr. Budi Susanti, M.Sc. Dalam paparannya disampaikan bahwa keberhasilan eliminasi malaria tidak hanya ditentukan oleh rendahnya kasus, tetapi juga oleh kualitas surveilans, ketepatan pelaporan, konsistensi skrining, serta kelengkapan dokumen pendukung sesuai standar penilaian. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan berperan aktif dan patuh terhadap indikator eliminasi malaria.
Agenda selanjutnya adalah Validasi Data Program Malaria Tahun 2025/2026 yang dipimpin oleh Penanggung Jawab Program Malaria, Rochmadi, SST. Proses validasi mencakup penelaahan data kasus malaria, hasil pemeriksaan laboratorium, pelaporan surveilans, serta kesesuaian data dengan sistem dan dokumen pendukung. Validasi ini bertujuan memastikan data yang disajikan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penilaian eliminasi malaria. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Beberapa poin utama yang disepakati antara lain penguatan skrining malaria pada pasien demam dan riwayat perjalanan dari daerah endemis, pencapaian target pemeriksaan malaria secara aktif dan pasif, kelengkapan dokumen surveilans aktif dan pasif, peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor, penguatan edukasi kewaspadaan dini kepada masyarakat, kesiapan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) malaria, serta pelaksanaan crosscheck slide malaria ke laboratorium rujukan. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil pertemuan secara terukur dan berkelanjutan. Melalui pertemuan ini, Kabupaten Purworejo diharapkan semakin siap menghadapi penilaian Eliminasi Malaria Tahun 2026 dengan dukungan data yang valid, sistem surveilans yang kuat, dan kolaborasi lintas sektor yang optimal.(MI)
Agenda selanjutnya adalah Validasi Data Program Malaria Tahun 2025/2026 yang dipimpin oleh Penanggung Jawab Program Malaria, Rochmadi, SST. Proses validasi mencakup penelaahan data kasus malaria, hasil pemeriksaan laboratorium, pelaporan surveilans, serta kesesuaian data dengan sistem dan dokumen pendukung. Validasi ini bertujuan memastikan data yang disajikan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penilaian eliminasi malaria. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Beberapa poin utama yang disepakati antara lain penguatan skrining malaria pada pasien demam dan riwayat perjalanan dari daerah endemis, pencapaian target pemeriksaan malaria secara aktif dan pasif, kelengkapan dokumen surveilans aktif dan pasif, peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor, penguatan edukasi kewaspadaan dini kepada masyarakat, kesiapan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) malaria, serta pelaksanaan crosscheck slide malaria ke laboratorium rujukan. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil pertemuan secara terukur dan berkelanjutan. Melalui pertemuan ini, Kabupaten Purworejo diharapkan semakin siap menghadapi penilaian Eliminasi Malaria Tahun 2026 dengan dukungan data yang valid, sistem surveilans yang kuat, dan kolaborasi lintas sektor yang optimal.(MI)
Dipimpin Plt. Sekretaris Dinas, Dinkesda Laksanakan Desk Penyesuaian Pra RKA dan KAK Tahun 2027
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan internal berupa desk penyesuaian Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2027 pada Jumat, 9 Januari 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan dan diikuti oleh Tim Perencanaan serta seluruh Programer Dinkesda. Pertemuan ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan daerah, khususnya untuk memastikan bahwa setiap usulan program dan kegiatan Tahun 2027 memiliki dasar yang jelas, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah. Desk penyesuaian dilakukan sebagai respon atas kebutuhan penajaman dokumen perencanaan sejak tahap awal, sebelum memasuki proses penganggaran selanjutnya.
Dalam arahannya, Plt. Sekretaris Dinas menekankan bahwa penyusunan Pra RKA dan KAK tidak boleh bersifat administratif semata. Setiap program diminta memiliki logika perencanaan yang runtut, mulai dari permasalahan yang dihadapi, tujuan kegiatan, indikator kinerja, output yang dihasilkan, hingga rasionalisasi anggaran. Evaluasi capaian dan kendala pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya juga harus menjadi dasar utama dalam penyusunan rencana tahun 2027.
Proses desk dilakukan secara teknis dan mendalam per program. Tim Perencanaan melakukan pengujian terhadap kesesuaian KAK dengan indikator kinerja, target output, serta konsistensi antar dokumen perencanaan. Pada saat yang sama, para Programer memaparkan substansi kegiatan, penyesuaian target, serta kebutuhan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan riil dan prioritas program. Melalui desk penyesuaian ini, Dinkesda berupaya meningkatkan kualitas dokumen Pra RKA dan KAK Tahun 2027 agar lebih fokus pada hasil, efisien dalam penggunaan anggaran, serta akuntabel dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan Dinkesda dalam menghadapi tahapan perencanaan dan penganggaran berikutnya, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.(MI)
Sinkronisasi Data Layanan Kesehatan Jiwa, Disabilitas, dan KTPA Tahun 2025
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pertemuan Desk Data Kesehatan Jiwa, Disabilitas, dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) Tahun 2025 pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Aula 2B Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan diikuti oleh Puskesmas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan pengisian, pengecekan, dan sinkronisasi data layanan kesehatan jiwa, disabilitas, dan KTPA yang dilaporkan oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Pada pelaksanaan hari ini, sebanyak delapan Puskesmas hadir dan melakukan desk data bersama tim Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Sinkronisasi dilakukan melalui klarifikasi langsung antara data yang dimiliki Puskesmas dengan data yang dihimpun di tingkat kabupaten.
Data yang dilakukan pengecekan mencakup laporan periode Januari hingga Desember 2025, antara lain laporan ketersediaan rape kit, ketersediaan obat kontrasepsi darurat, tenaga kesehatan terlatih pelayanan KTPA, cakupan layanan KTPA, Puskesmas dengan layanan ramah penyandang disabilitas, cakupan pelayanan ramah penyandang disabilitas, serta tenaga kesehatan terlatih kesehatan jiwa yang tercatat pada website SIMKESWA. Proses desk data difokuskan pada kesesuaian definisi operasional, kelengkapan isian, dan konsistensi antar sumber data. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo juga menyepakati rencana perbaikan mekanisme pelaporan ke depan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah penyediaan link pelaporan bulanan oleh tim Dinas Kesehatan yang akan digunakan secara seragam oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Purworejo. Dengan mekanisme tersebut, Puskesmas diharapkan dapat melengkapi dan memperbarui data secara rutin, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Desk data ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengelolaan data pada layanan kesehatan jiwa, disabilitas, dan KTPA, sebagai dasar perencanaan program yang lebih akurat, terukur, dan akuntabel di Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Purworejo Berikan Edukasi Keamanan Pangan pada Pelatihan SPPG Tersidi lor
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memberikan materi edukasi kesehatan dan keamanan pangan dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh SPPG Tersidilor, Kecamatan Pituruh, pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Dapur SPPG Tersidi lor. Dalam pelatihan tersebut, narasumber dari Dinas Kesehatan menyampaikan materi terkait penyakit yang dapat ditimbulkan akibat pengolahan makanan yang tidak bersih dan tidak memenuhi standar higiene sanitasi. Beberapa penyakit yang disoroti antara lain diare, keracunan makanan, tifoid, cacingan, serta infeksi saluran pencernaan yang berisiko tinggi pada balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya termasuk anak sekolah.
Narasumber menegaskan bahwa kesalahan dalam proses pengolahan pangan, seperti penggunaan bahan baku yang tidak segar, peralatan yang tidak bersih, air yang tidak layak, serta kebersihan penjamah makanan yang kurang terjaga, dapat menjadi sumber utama penularan penyakit berbasis pangan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan memberikan saran pengolahan pangan yang baik, meliputi penerapan prinsip keamanan pangan dan gizi seimbang, menjaga kebersihan tangan dan alat masak, memastikan bahan makanan dalam kondisi layak konsumsi, serta mengolah dan menyimpan makanan sesuai standar suhu dan waktu yang aman.
Melalui pelatihan ini, pengelola SPPG diharapkan mampu menerapkan praktik pengolahan pangan yang aman dan higienis secara konsisten, sehingga program penyediaan makanan bergizi dapat berjalan optimal, aman dikonsumsi, dan mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara SPPG, Yayasan, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan Program Badan Gizi Nasional secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.(MI)
- © 2019 | Design: Agoes Irdi