PURWOREJO, 1 SEPTEMBER 2026 — Pemerintah Kabupaten Purworejo memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanggulangan AIDS-HIV, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) dengan mendorong optimalisasi dukungan Dana Desa untuk kegiatan kesehatan di tingkat desa. Penguatan komitmen tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Komitmen dan Dukungan Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Penanggulangan AIDS-HIV, TBC, dan Malaria (ATM) Kabupaten Purworejo, yang dilaksanakan secara bertahap dalam tiga pertemuan berdasarkan pembagian jadwal kecamatan. Pertemuan pertama berlangsung pada Selasa, 1 September 2026, dengan melibatkan Camat, Koordinator TAPM Kabupaten, Pendamping Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Puskesmas. Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa dalam penanggulangan ATM, terutama melalui perencanaan, penganggaran, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
Rakor dibuka dengan sambutan dan arahan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Purworejo, Ahmad Jainudin, S.I.P., M.M. Dalam arahannya, ditekankan pentingnya dukungan bersama antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, pendamping desa, dan sektor kesehatan agar upaya penanggulangan ATM dapat berjalan hingga tingkat masyarakat. Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, A.P., M.Si., memaparkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung kegiatan eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria. Dukungan tersebut mulai terlihat dalam penganggaran desa.
Pada 2026, tercatat 14 desa telah mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan ATM. Namun keterlibatan desa masih perlu diperluas agar dukungan terhadap penanggulangan penyakit ATM dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa. Dari sisi kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Budi Susanti, M.Sc., menyampaikan situasi terkini penanggulangan AIDS-HIV, TBC, dan Malaria di Kabupaten Purworejo sekaligus menyosialisasikan Desa Siaga TBC.
TBC menjadi salah satu perhatian karena penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan masih perlu ditingkatkan. Data yang dipaparkan menunjukkan treatment coverage TBC masih berada di bawah target, sementara treatment success rate juga belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Karena itu, keterlibatan desa menjadi penting. Melalui Desa Siaga TBC, desa diharapkan dapat mengambil peran dalam mendukung penemuan kasus, pencegahan penularan, edukasi masyarakat, serta pendampingan pasien agar menjalani pengobatan sampai tuntas. Pembentukan Desa Siaga TBC juga menjadi salah satu upaya yang didorong dalam penguatan program TBC di Kabupaten Purworejo. Pada penanggulangan HIV, penguatan skrining, penemuan kasus, keberlanjutan pengobatan ARV, serta pengurangan stigma dan diskriminasi menjadi perhatian. Dinkesda juga mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung sosialisasi HIV di masyarakat secara terintegrasi.
Sementara itu, Kabupaten Purworejo telah mencapai eliminasi malaria dan kini memasuki fase pemeliharaan. Capaian tersebut perlu dijaga melalui kewaspadaan dan keterlibatan berbagai pihak agar penularan malaria tidak kembali terjadi. Salah satu langkah yang ditekankan adalah pemeriksaan malaria bagi pendatang dari luar Pulau Jawa sebelum menginap di Purworejo. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta membahas kondisi di wilayah masing-masing serta peluang penguatan dukungan desa melalui perencanaan dan penganggaran Dana Desa.
Pada akhir kegiatan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkesda Kabupaten Purworejo, dr. Siti Atika Widiastuti, menyampaikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh masing-masing unsur. Camat didorong untuk mendukung optimalisasi penanggulangan ATM di desa dan memantau progres penggunaan Dana Desa. Pendamping Desa berperan mendampingi desa dalam penyusunan anggaran perubahan APBDes untuk kegiatan ATM. Sementara pemerintah desa didorong mengalokasikan Dana Desa sesuai kemampuan, membentuk SK Desa Siaga TBC, melaksanakan survei migrasi malaria, serta meningkatkan sosialisasi ATM melalui kegiatan masyarakat.
Kolaborasi DPPPAPMD dan Dinkesda selanjutnya diarahkan pada advokasi kepada desa yang memiliki kasus TBC maupun desa reseptif malaria. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integrasi program kesehatan ke dalam perencanaan pembangunan desa dan memastikan dukungan anggaran berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Rakor pertama ini menjadi langkah awal dari tiga rangkaian pertemuan yang dilaksanakan berdasarkan pembagian wilayah kecamatan. Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak hanya mendorong komitmen, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut konkret di tingkat kecamatan dan desa. Penguatan peran desa menjadi bagian penting dalam mempercepat penanggulangan TBC dan HIV sekaligus mempertahankan capaian eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo.(MI)