Dinkesda Purworejo Hadiri Pertemuan Percepatan Adopsi RME TPMD/G Terintegrasi SATUSEHAT di Jawa Tengah
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo (Dinkesda) menghadiri Pertemuan Percepatan Adopsi Rekam Medis Elektronik (RME) melalui Pendampingan ASRI (Aplikasi Sistem Rekam Medis Elektronik Indonesia) bagi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi (TPMD/G) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 10 Februari 2026, di Aula Wijaya Kusuma Lantai 8 Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari fasilitasi implementasi integrasi ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) dan Jaringan Nasional Nasional (JNN), dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital sektor kesehatan. Pertemuan ini menekankan kewajiban penerapan RME sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, sekaligus mendukung integrasi data pelayanan kesehatan ke dalam platform SATUSEHAT.
Acara diawali dengan sambutan dan arahan dari Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, dilanjutkan pemaparan strategi percepatan adopsi RME terintegrasi SATUSEHAT oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan RI. Peserta kemudian mengikuti bimbingan teknis implementasi aplikasi ASRI oleh Tim Pengembang ASRI, yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pencatatan medis di TPMD/G secara standar, aman, dan interoperabel. Sebagai peserta, Dinkesda berperan aktif dalam memahami kebijakan, alur implementasi, serta strategi pendampingan kepada TPMD/G di wilayah Kabupaten Purworejo. Melalui kegiatan ini, Dinkesda memperkuat komitmen untuk mendorong praktik mandiri dokter dan dokter gigi beralih dari rekam medis manual ke Rekam Medis Elektronik, sekaligus meningkatkan integrasi data pelayanan kesehatan daerah ke dalam sistem informasi kesehatan nasional. Partisipasi ini diharapkan mempercepat peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan SATUSEHAT, memperkuat tata kelola data kesehatan, serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih tertib, terdokumentasi, dan berkesinambungan di Kabupaten Purworejo. (MI)
Acara diawali dengan sambutan dan arahan dari Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, dilanjutkan pemaparan strategi percepatan adopsi RME terintegrasi SATUSEHAT oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan RI. Peserta kemudian mengikuti bimbingan teknis implementasi aplikasi ASRI oleh Tim Pengembang ASRI, yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pencatatan medis di TPMD/G secara standar, aman, dan interoperabel. Sebagai peserta, Dinkesda berperan aktif dalam memahami kebijakan, alur implementasi, serta strategi pendampingan kepada TPMD/G di wilayah Kabupaten Purworejo. Melalui kegiatan ini, Dinkesda memperkuat komitmen untuk mendorong praktik mandiri dokter dan dokter gigi beralih dari rekam medis manual ke Rekam Medis Elektronik, sekaligus meningkatkan integrasi data pelayanan kesehatan daerah ke dalam sistem informasi kesehatan nasional. Partisipasi ini diharapkan mempercepat peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan SATUSEHAT, memperkuat tata kelola data kesehatan, serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih tertib, terdokumentasi, dan berkesinambungan di Kabupaten Purworejo. (MI)
Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi (MBG) dan Kewaspadaan Dini KLB Keracunan Pangan MBG
Purworejo- 06 Februari 2026. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi (MBG) dan Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan MBG sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program gizi serta pengendalian risiko kesehatan masyarakat. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman dan langkah bersama agar Program MBG berjalan aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Sudarmi, MM. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan gizi sasaran, tetapi juga oleh pengawasan pangan yang ketat dan sistem kewaspadaan dini yang responsif terhadap potensi KLB keracunan pangan. Sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menjaga mutu dan keamanan pelaksanaan program.
Rapat dilanjutkan dengan penyampaian materi Program MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dr. Nur Salim. Materi ini menekankan pentingnya intervensi gizi terarah bagi kelompok rentan serta peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Selanjutnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Budi Susanti, M.Sc., menyampaikan materi kewaspadaan dini KLB keracunan pangan MBG di Kabupaten Purworejo, yang menyoroti mekanisme deteksi dini, pelaporan cepat, dan langkah penanganan awal apabila terjadi dugaan kasus keracunan pangan. Materi berikutnya disampaikan oleh perwakilan Kodim, Bapak Ahmad Widodo, yang membahas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi relawan SPPG sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi pendukung pelaksanaan Program MBG.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab, yang dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan masukan, tantangan di lapangan, serta upaya penguatan koordinasi lintas sektor. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mendukung Program MBG serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi KLB keracunan pangan demi perlindungan kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)
Rapat dilanjutkan dengan penyampaian materi Program MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dr. Nur Salim. Materi ini menekankan pentingnya intervensi gizi terarah bagi kelompok rentan serta peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Selanjutnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Budi Susanti, M.Sc., menyampaikan materi kewaspadaan dini KLB keracunan pangan MBG di Kabupaten Purworejo, yang menyoroti mekanisme deteksi dini, pelaporan cepat, dan langkah penanganan awal apabila terjadi dugaan kasus keracunan pangan. Materi berikutnya disampaikan oleh perwakilan Kodim, Bapak Ahmad Widodo, yang membahas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi relawan SPPG sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi pendukung pelaksanaan Program MBG.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab, yang dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan masukan, tantangan di lapangan, serta upaya penguatan koordinasi lintas sektor. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mendukung Program MBG serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi KLB keracunan pangan demi perlindungan kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Purworejo Gelar Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Bagi Orang Pribadi
Purworejo- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Sosialisasi Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kamis, 5 Februari 2026, bertempat di Aula Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola gaji serta perwakilan dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban perpajakan, khususnya pelaporan SPT Tahunan.
Dalam kegiatan tersebut Kasubag Perencanaan dan Keuangan menyampaiakan bahwa pelaporan SPT Tahunan wajib dilakukan oleh setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), terlepas dari ada atau tidaknya penghasilan pada tahun pajak berjalan. Hal ini menjadi penekanan penting untuk mencegah kelalaian administrasi perpajakan. Mulai Tahun Pajak 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem Coretax. Tahapan awal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah aktivasi akun Coretax menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah akun aktif, Wajib Pajak dapat melanjutkan proses pelaporan secara mandiri melalui sistem tersebut.
Dokumen utama yang perlu disiapkan sebelum melakukan pelaporan adalah Bukti Potong Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan oleh instansi masing-masing. Kelengkapan dokumen ini menjadi kunci kelancaran proses pelaporan SPT Tahunan. Sebagai pengingat, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah paling lambat tanggal 31 MARET 2026. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.(MI)
Dalam kegiatan tersebut Kasubag Perencanaan dan Keuangan menyampaiakan bahwa pelaporan SPT Tahunan wajib dilakukan oleh setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), terlepas dari ada atau tidaknya penghasilan pada tahun pajak berjalan. Hal ini menjadi penekanan penting untuk mencegah kelalaian administrasi perpajakan. Mulai Tahun Pajak 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem Coretax. Tahapan awal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah aktivasi akun Coretax menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah akun aktif, Wajib Pajak dapat melanjutkan proses pelaporan secara mandiri melalui sistem tersebut.
Dokumen utama yang perlu disiapkan sebelum melakukan pelaporan adalah Bukti Potong Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan oleh instansi masing-masing. Kelengkapan dokumen ini menjadi kunci kelancaran proses pelaporan SPT Tahunan. Sebagai pengingat, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah paling lambat tanggal 31 MARET 2026. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.(MI)
Penguatan Rencana Tindak Lanjut Lintas Sektor melalui Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Malaria Tahun 2026
Purworejo- Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui inas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Malaria pada Libur Idul Fitri 1447 H/2026 M dan Persiapan Eliminasi Malaria Purworejo Tahun 2026 pada Rabu, 4 Februari 2026, bertempat di Arihiwang Setda Kabupaten Purworejo. Acara di buka oleh Asisten 3 Bidang Kesra dengan penyampaian tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu bertujuan memperkuat kewaspadaan dini serta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan eliminasi malaria.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam sambutannya menegaskan bahwa capaian eliminasi malaria harus dijaga secara konsisten, terutama pada periode libur Idul Fitri yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas penduduk. Eliminasi malaria tidak berhenti pada penilaian. Kewaspadaan dini, penguatan surveilans migrasi, dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa harus terus diperkuat agar tidak terjadi penularan kembali, tegas Kepala Dinkesda. Sebagai tindak lanjut, Camat berkomitmen mendukung penuh persiapan dan proses penilaian eliminasi malaria, melakukan sosialisasi kewaspadaan dini malaria kepada masyarakat, serta mengoordinasikan dan memantau implementasi surveilans migrasi malaria yang tertuang dalam Peraturan Desa (PERDES) Malaria.
Di tingkat desa, Kepala Desa menyatakan kesiapan mendukung persiapan dan penilaian eliminasi malaria melalui sosialisasi kewaspadaan dini malaria kepada masyarakat, implementasi surveilans migrasi malaria sesuai PERDES Malaria, serta pengalokasian anggaran desa untuk kegiatan promosi dan penanggulangan malaria. Dukungan lintas sektor juga diperkuat oleh BPBD, DPPPAPMD, dan Bagian Kesra yang berkomitmen mendukung proses penilaian eliminasi malaria serta meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini kepada masyarakat dan instansi terkait. Malaria diposisikan sebagai potensi bencana non-alam yang memerlukan kesiapsiagaan bersama. Melalui pelaksanaan RTL yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Purworejo optimistis dapat menjaga status eliminasi malaria serta melindungi masyarakat dari risiko penularan malaria.(MI)
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam sambutannya menegaskan bahwa capaian eliminasi malaria harus dijaga secara konsisten, terutama pada periode libur Idul Fitri yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas penduduk. Eliminasi malaria tidak berhenti pada penilaian. Kewaspadaan dini, penguatan surveilans migrasi, dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa harus terus diperkuat agar tidak terjadi penularan kembali, tegas Kepala Dinkesda. Sebagai tindak lanjut, Camat berkomitmen mendukung penuh persiapan dan proses penilaian eliminasi malaria, melakukan sosialisasi kewaspadaan dini malaria kepada masyarakat, serta mengoordinasikan dan memantau implementasi surveilans migrasi malaria yang tertuang dalam Peraturan Desa (PERDES) Malaria.
Di tingkat desa, Kepala Desa menyatakan kesiapan mendukung persiapan dan penilaian eliminasi malaria melalui sosialisasi kewaspadaan dini malaria kepada masyarakat, implementasi surveilans migrasi malaria sesuai PERDES Malaria, serta pengalokasian anggaran desa untuk kegiatan promosi dan penanggulangan malaria. Dukungan lintas sektor juga diperkuat oleh BPBD, DPPPAPMD, dan Bagian Kesra yang berkomitmen mendukung proses penilaian eliminasi malaria serta meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini kepada masyarakat dan instansi terkait. Malaria diposisikan sebagai potensi bencana non-alam yang memerlukan kesiapsiagaan bersama. Melalui pelaksanaan RTL yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Purworejo optimistis dapat menjaga status eliminasi malaria serta melindungi masyarakat dari risiko penularan malaria.(MI)
Dinkesda Purworejo Perkuat Peran Laboratorium Daerah Menuju Laboratorium Rujukan Intermediate Tahun 2027
Purworejo- Dalam rangka persiapan penetapan Laboratorium Rujukan Intermediate (LRI) Tahun 2027, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo (Dinkesda) melalui Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) mengikuti kegiatan Assessment Awal dan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Mikroskopis BTA yang diselenggarakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (Balabkesmas dan PAK) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 3–4 Februari 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penjaminan mutu layanan laboratorium, khususnya pemeriksaan mikroskopis Basil Tahan Asam (BTA) dalam mendukung program pengendalian Tuberkulosis.
Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan pemaparan materi yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Materi difokuskan pada standar pemeriksaan mikroskopis BTA, sistem mutu laboratorium, serta tahapan pemenuhan persyaratan menuju Laboratorium Rujukan Intermediate. Selanjutnya pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan praktik secara langsung, meliputi pembuatan sediaan, pewarnaan, serta pemeriksaan mikroskopis BTA sesuai standar yang ditetapkan. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memastikan kompetensi petugas laboratorium dalam menghasilkan pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah Tri Sugiyatmini, SKM dan Marwiyah, S.Tr.Kes dari Balabkesmas dan PAK Provinsi Jawa Tengah, yang berpengalaman dalam pembinaan dan penjaminan mutu laboratorium kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan teknis ini, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo akan melaksanakan pembacaan sediaan Panel Tes BTA sebanyak tiga periode pengiriman pada Triwulan II, III, dan IV Tahun 2026 yang dikirimkan oleh Balabkesmas dan PAK Provinsi Jawa Tengah. Pada akhir Triwulan IV, Labkesda Purworejo ditargetkan telah mampu melaksanakan pembuatan dan pembacaan sediaan BTA secara mandiri. Melalui tahapan pembinaan dan pemenuhan persyaratan tersebut, Dinkesda Kabupaten Purworejo berharap pada tahun 2027 Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Intermediate, serta berkontribusi aktif dalam penjaminan mutu pemeriksaan mikroskopis BTA di wilayah Kabupaten Purworejo.(MI)
Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan pemaparan materi yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Materi difokuskan pada standar pemeriksaan mikroskopis BTA, sistem mutu laboratorium, serta tahapan pemenuhan persyaratan menuju Laboratorium Rujukan Intermediate. Selanjutnya pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan praktik secara langsung, meliputi pembuatan sediaan, pewarnaan, serta pemeriksaan mikroskopis BTA sesuai standar yang ditetapkan. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memastikan kompetensi petugas laboratorium dalam menghasilkan pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah Tri Sugiyatmini, SKM dan Marwiyah, S.Tr.Kes dari Balabkesmas dan PAK Provinsi Jawa Tengah, yang berpengalaman dalam pembinaan dan penjaminan mutu laboratorium kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan teknis ini, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo akan melaksanakan pembacaan sediaan Panel Tes BTA sebanyak tiga periode pengiriman pada Triwulan II, III, dan IV Tahun 2026 yang dikirimkan oleh Balabkesmas dan PAK Provinsi Jawa Tengah. Pada akhir Triwulan IV, Labkesda Purworejo ditargetkan telah mampu melaksanakan pembuatan dan pembacaan sediaan BTA secara mandiri. Melalui tahapan pembinaan dan pemenuhan persyaratan tersebut, Dinkesda Kabupaten Purworejo berharap pada tahun 2027 Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Intermediate, serta berkontribusi aktif dalam penjaminan mutu pemeriksaan mikroskopis BTA di wilayah Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Ikuti Bimtek Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Purworejo
Purworejo- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti Bimbingan Teknis Tim Tanggap Insiden Siber (Purworejokab-TTIS) yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfostasandi pada Rabu–Kamis, 04–05 Februari 2026, bertempat di Ruang Laboratorium Dinas kominfostasandi Setda Kabupaten Purworejo. Keikutsertaan Dinkesda dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan perangkat daerah sektor kesehatan dalam menghadapi potensi insiden siber, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan.
Bimtek menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan diikuti oleh Tim Tanggap Insiden Siber dari berbagai perangkat daerah, rumah sakit daerah, serta kecamatan. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan ancaman siber, mekanisme penanganan insiden, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Melalui partisipasi aktif dalam Bimtek Purworejokab-TTIS, Dinkesda diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga keamanan data kesehatan, sekaligus mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan yang aman dan terpercaya di era digital.(MI)
Bimtek menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan diikuti oleh Tim Tanggap Insiden Siber dari berbagai perangkat daerah, rumah sakit daerah, serta kecamatan. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan ancaman siber, mekanisme penanganan insiden, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Melalui partisipasi aktif dalam Bimtek Purworejokab-TTIS, Dinkesda diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga keamanan data kesehatan, sekaligus mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan yang aman dan terpercaya di era digital.(MI)
Dinkesda Purworejo Perkuat Koordinasi Pemeriksaan Kebugaran Calon Jamaah Haji Tahun 2026
Purworejo- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kebugaran Calon Jamaah Haji Tahun 2026 pada Rabu, 4 Februari 2026 di Aula 2A Dinkesda. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pemeriksaan kebugaran calon jamaah haji (calhaj) berjalan terstandar, aman, dan berorientasi pada pemenuhan istithaah fisik dan mental.
Kepala Dinkesda Kabupaten Purworejo melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Nur Salim, menegaskan bahwa pemeriksaan kebugaran bukan sekadar proses administrasi, melainkan instrumen seleksi kesehatan yang menentukan keselamatan jamaah selama ibadah haji. Evaluasi pelaksanaan tahun 2025 menunjukkan masih adanya jamaah yang dipulangkan karena ketidakmampuan aktivitas harian (ADL < 60), gangguan kognitif (demensia), serta tercatat dua jamaah meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya tindak lanjut aktif oleh puskesmas setelah pemeriksaan kebugaran, agar calhaj mampu mempertahankan kondisi kesehatan dan meningkatkan kebugaran hingga keberangkatan. Lebih lanjut disampaikan bahwa kebugaran calhaj harus dibangun melalui edukasi kesehatan yang berkelanjutan, dukungan institusi kesehatan, serta komitmen jama’ah dalam menjaga kesiapan fisik dan mental sebagai bagian dari pemenuhan syarat istithaah.
Pada aspek teknis, Wiwit Sugiharto, SKM menjelaskan bahwa pemeriksaan kebugaran tahun 2026 tetap mengacu pada skrining PAR-Q sebagai tahap awal penentuan kategori peserta. Jumlah pendaftar yang meningkat menuntut kesiapan petugas dan peralatan, termasuk kewajiban membawa tensimeter. Pelaksanaan tes jalan enam menit dibagi menjadi empat lintasan dengan tiga petugas, sementara jamaah usia di atas 60 tahun cukup menempuh jarak 500 meter, dan jamaah di bawah 60 tahun mengikuti tes Rockport. Nomor dada peserta diberikan setelah skrining, dan evaluasi pascates dilakukan melalui pengukuran nadi. Beliau juga menegaskan bahwa tanggung jawab pemeriksaan berada pada petugas kesehatan olahraga, sementara pengelola haji berperan sebagai pendamping. Evaluasi tahun sebelumnya mencatat 17 jama’ah dinyatakan tidak memenuhi syarat kebugaran, sehingga penguatan standar pelaksanaan menjadi hal yang krusial. Sebanyak 774 calon jamaah haji Kabupaten Purworejo dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kebugaran pada 10–12 Februari 2026. Melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo menargetkan pelaksanaan pemeriksaan kebugaran yang lebih akurat, konsisten, dan berdampak langsung pada kesiapan serta keselamatan jamaah haji.(MI)
Kepala Dinkesda Kabupaten Purworejo melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Nur Salim, menegaskan bahwa pemeriksaan kebugaran bukan sekadar proses administrasi, melainkan instrumen seleksi kesehatan yang menentukan keselamatan jamaah selama ibadah haji. Evaluasi pelaksanaan tahun 2025 menunjukkan masih adanya jamaah yang dipulangkan karena ketidakmampuan aktivitas harian (ADL < 60), gangguan kognitif (demensia), serta tercatat dua jamaah meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya tindak lanjut aktif oleh puskesmas setelah pemeriksaan kebugaran, agar calhaj mampu mempertahankan kondisi kesehatan dan meningkatkan kebugaran hingga keberangkatan. Lebih lanjut disampaikan bahwa kebugaran calhaj harus dibangun melalui edukasi kesehatan yang berkelanjutan, dukungan institusi kesehatan, serta komitmen jama’ah dalam menjaga kesiapan fisik dan mental sebagai bagian dari pemenuhan syarat istithaah.
Pada aspek teknis, Wiwit Sugiharto, SKM menjelaskan bahwa pemeriksaan kebugaran tahun 2026 tetap mengacu pada skrining PAR-Q sebagai tahap awal penentuan kategori peserta. Jumlah pendaftar yang meningkat menuntut kesiapan petugas dan peralatan, termasuk kewajiban membawa tensimeter. Pelaksanaan tes jalan enam menit dibagi menjadi empat lintasan dengan tiga petugas, sementara jamaah usia di atas 60 tahun cukup menempuh jarak 500 meter, dan jamaah di bawah 60 tahun mengikuti tes Rockport. Nomor dada peserta diberikan setelah skrining, dan evaluasi pascates dilakukan melalui pengukuran nadi. Beliau juga menegaskan bahwa tanggung jawab pemeriksaan berada pada petugas kesehatan olahraga, sementara pengelola haji berperan sebagai pendamping. Evaluasi tahun sebelumnya mencatat 17 jama’ah dinyatakan tidak memenuhi syarat kebugaran, sehingga penguatan standar pelaksanaan menjadi hal yang krusial. Sebanyak 774 calon jamaah haji Kabupaten Purworejo dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kebugaran pada 10–12 Februari 2026. Melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo menargetkan pelaksanaan pemeriksaan kebugaran yang lebih akurat, konsisten, dan berdampak langsung pada kesiapan serta keselamatan jamaah haji.(MI)
Rapat Internal Dinkesda Fokus Kendali Kinerja, TPP, dan Kesiapan Kerja Bulan Ramadhan
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan rapat internal karyawan di Aula 2A Dinkesda pada Selasa, 3 Februari 2026. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama Kepala Subbagian Perencanaan dan diikuti oleh karyawan lintas bidang. Rapat difokuskan pada pengendalian pelaksanaan kinerja program, terutama kesesuaian antara rencana kerja, realisasi kegiatan, dan capaian indikator. Pimpinan menegaskan bahwa kinerja tidak hanya dinilai dari pelaksanaan kegiatan, tetapi dari output yang terukur dan dilaporkan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pembahasan utama lainnya adalah Surat Edaran (SE) terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dalam forum ini dijelaskan kembali bahwa TPP berbasis kinerja individu, sehingga pemenuhan indikator kinerja, kedisiplinan, serta ketepatan pelaporan menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai. Setiap unit kerja diminta memastikan indikator kinerja individu dipahami dan diterapkan secara konsisten.
Rapat juga membahas pengaturan agenda rutin selama bulan Ramadhan, meliputi penyesuaian jam kerja dan pola pelaksanaan kegiatan internal. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menjaga efektivitas kerja sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa penurunan mutu. Melalui rapat ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan penguatan manajemen kinerja internal, keterkaitan langsung antara kinerja dan TPP, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi bulan Ramadhan dengan tetap menjaga disiplin dan kualitas pelayanan.(MI)
Rapat juga membahas pengaturan agenda rutin selama bulan Ramadhan, meliputi penyesuaian jam kerja dan pola pelaksanaan kegiatan internal. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menjaga efektivitas kerja sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa penurunan mutu. Melalui rapat ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan penguatan manajemen kinerja internal, keterkaitan langsung antara kinerja dan TPP, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi bulan Ramadhan dengan tetap menjaga disiplin dan kualitas pelayanan.(MI)
DINKESDA PURWOREJO LAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN SERTA ASESMEN KESIAPAN RS MAMPU PONEK DI RS PALANG BIRU
Purworejo, 03 Februari 2026- Dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan serta Asesmen Kesiapan Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif (PONEK) di RS Palang Biru Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui penguatan layanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang terintegrasi, berstandar, dan berkesinambungan. Pelayanan PONEK memiliki peran krusial dalam sistem rujukan kesehatan, khususnya dalam penanganan komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, serta kegawatdaruratan bayi baru lahir yang membutuhkan pelayanan cepat, tepat, dan komprehensif selama 24 jam. Oleh karena itu, kesiapan rumah sakit dalam menyelenggarakan layanan PONEK perlu dilakukan penilaian secara berkala.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, tim dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melakukan asesmen menyeluruh terhadap berbagai aspek pendukung layanan PONEK di RS Palang Biru. Asesmen meliputi kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan tenaga kesehatan terlatih PONEK, kelengkapan sarana dan prasarana, kesiapan peralatan medis, implementasi standar operasional prosedur (SOP), serta sistem manajemen pelayanan dan koordinasi rujukan maternal dan neonatal. Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada kesiapsiagaan layanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal selama 24 jam, termasuk alur pelayanan pasien, respon waktu penanganan kasus, serta integrasi pelayanan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaring rujukan di Kabupaten Purworejo.
Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan dan penguatan layanan, sehingga RS Palang Biru dapat menjalankan fungsi sebagai rumah sakit mampu PONEK secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, sebagai bentuk dukungan, pengawasan, dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kehadiran DPRD menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kebijakan pembangunan kesehatan daerah yang berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit penyelenggara PONEK, guna memastikan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan layanan PONEK ini, diharapkan sistem rujukan maternal dan neonatal di Kabupaten Purworejo semakin solid, sehingga mampu berkontribusi nyata dalam penurunan AKI dan AKB serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.(MI)
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, tim dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melakukan asesmen menyeluruh terhadap berbagai aspek pendukung layanan PONEK di RS Palang Biru. Asesmen meliputi kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan tenaga kesehatan terlatih PONEK, kelengkapan sarana dan prasarana, kesiapan peralatan medis, implementasi standar operasional prosedur (SOP), serta sistem manajemen pelayanan dan koordinasi rujukan maternal dan neonatal. Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada kesiapsiagaan layanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal selama 24 jam, termasuk alur pelayanan pasien, respon waktu penanganan kasus, serta integrasi pelayanan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaring rujukan di Kabupaten Purworejo.
Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan dan penguatan layanan, sehingga RS Palang Biru dapat menjalankan fungsi sebagai rumah sakit mampu PONEK secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, sebagai bentuk dukungan, pengawasan, dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kehadiran DPRD menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kebijakan pembangunan kesehatan daerah yang berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit penyelenggara PONEK, guna memastikan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan layanan PONEK ini, diharapkan sistem rujukan maternal dan neonatal di Kabupaten Purworejo semakin solid, sehingga mampu berkontribusi nyata dalam penurunan AKI dan AKB serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.(MI)
Apel Pagi ASN Dinkesda Purworejo Tekankan Pemahaman Perbup Jamkesda dan Kebijakan Retribusi Puskesmas
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi karyawan dan karyawati pada Senin, 3 Februari 2026, bertempat di halaman kantor Dinkesda Kabupaten Purworejo. Apel dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK) dan diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Dinkesda.
Dalam amanatnya, pimpinan apel menyampaikan penegasan terkait Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), khususnya pada pasal penambahan yang telah disosialisasikan. Seluruh ASN diminta memahami substansi perubahan regulasi tersebut sebagai landasan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, disampaikan bahwa retribusi Puskesmas resmi diberlakukan mulai 1 Februari 2026. Dijelaskan bahwa pelayanan yang termasuk dalam komponen retribusi diberikan secara gratis, namun apabila terdapat tindakan medis tertentu di luar ketentuan retribusi, maka dikenakan pembayaran secara mandiri sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Bupati Purworejo, khususnya dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis serta upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dengan target keaktifan minimal 80 persen. Lebih lanjut disampaikan bahwa apabila masyarakat membutuhkan tindakan pelayanan kesehatan dengan biaya besar, maka dapat diarahkan untuk pengajuan kepesertaan JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Melalui apel pagi ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen seluruh ASN untuk menyelaraskan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan berkesinambungan.(MI)
Dalam amanatnya, pimpinan apel menyampaikan penegasan terkait Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), khususnya pada pasal penambahan yang telah disosialisasikan. Seluruh ASN diminta memahami substansi perubahan regulasi tersebut sebagai landasan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, disampaikan bahwa retribusi Puskesmas resmi diberlakukan mulai 1 Februari 2026. Dijelaskan bahwa pelayanan yang termasuk dalam komponen retribusi diberikan secara gratis, namun apabila terdapat tindakan medis tertentu di luar ketentuan retribusi, maka dikenakan pembayaran secara mandiri sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Bupati Purworejo, khususnya dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis serta upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dengan target keaktifan minimal 80 persen. Lebih lanjut disampaikan bahwa apabila masyarakat membutuhkan tindakan pelayanan kesehatan dengan biaya besar, maka dapat diarahkan untuk pengajuan kepesertaan JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Melalui apel pagi ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen seluruh ASN untuk menyelaraskan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan berkesinambungan.(MI)
Pemkab Purworejo Sosialisasikan Perbup Jamkesda dan Perkuat Layanan melalui Inovasi SIBIJAK
Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di Demaji Ecopark Kaligono, Kecamatan Kaligesing. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penguatan pemahaman regulasi serta optimalisasi pelaksanaan Jamkesda di Kabupaten Purworejo. Sosialisasi dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala DINSOSDALDUKB Kabupaten Purworejo, Kepala DPPAPMD Kabupaten Purworejo, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Purworejo, serta pengelola Program Jamkesda. Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah. Materi sosialisasi mencakup landasan hukum Perbup Jamkesda, sasaran penerima manfaat, alur pelayanan Jamkesda di fasilitas kesehatan, serta pembagian peran antar perangkat daerah. Selain itu, dibahas pula keterkaitan Jamkesda dengan program Jaminan Kesehatan Nasional guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo juga menyampaikan inovasi yang dikembangkan untuk mendukung kualitas pelayanan Jamkesda, yaitu peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan (SIBIJAK). Aplikasi ini dirancang sebagai sarana pengelolaan data pembiayaan Jamkesda secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung proses pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa keberadaan regulasi yang didukung dengan inovasi sistem informasi menjadi kunci penguatan pelayanan kesehatan daerah. Peraturan Bupati tentang Jamkesda, yang didukung dengan sistem informasi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa pengembangan SIBIJAK merupakan bagian dari komitmen peningkatan tata kelola Jamkesda. “Melalui SIBIJAK, pengelolaan pembiayaan Jamkesda diharapkan lebih terintegrasi dan mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. Melalui sosialisasi Perbup Jamkesda dan pengenalan inovasi SIBIJAK ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mendorong penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(MI)
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo juga menyampaikan inovasi yang dikembangkan untuk mendukung kualitas pelayanan Jamkesda, yaitu peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan (SIBIJAK). Aplikasi ini dirancang sebagai sarana pengelolaan data pembiayaan Jamkesda secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung proses pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa keberadaan regulasi yang didukung dengan inovasi sistem informasi menjadi kunci penguatan pelayanan kesehatan daerah. Peraturan Bupati tentang Jamkesda, yang didukung dengan sistem informasi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa pengembangan SIBIJAK merupakan bagian dari komitmen peningkatan tata kelola Jamkesda. “Melalui SIBIJAK, pengelolaan pembiayaan Jamkesda diharapkan lebih terintegrasi dan mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. Melalui sosialisasi Perbup Jamkesda dan pengenalan inovasi SIBIJAK ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mendorong penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(MI)
Dinkesda Purworejo Gelar Evaluasi dan Koordinasi Pelaporan Pelayanan Kesehatan Anak Tahun 2025
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Pelaporan Pelayanan Kesehatan Anak Tahun 2025 serta Desk Data Program Anak dengan Pelaporan SPM dan Data Profil pada Senin, 25 Januari 2026, bertempat di Aula 2B Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh 25 Puskesmas se-Kabupaten Purworejo sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan akurasi data pelayanan kesehatan anak yang menjadi dasar pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Purworejo. Melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi ini, dilakukan sinkronisasi data antara laporan yang disampaikan oleh Puskesmas dengan data yang dihimpun di tingkat kabupaten.
Desk data difokuskan pada proses pengecekan dan klarifikasi laporan periode Januari hingga Desember 2025 yang berkaitan dengan Program Kesehatan Anak. Data yang dilakukan penelaahan meliputi data kelahiran dan kematian bayi dan balita, kunjungan neonatus, data kesakitan bayi dan balita usia 0–11 bulan dan 12–59 bulan, serta data gangguan tumbuh kembang bayi dan balita. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam memperkuat pengelolaan data kesehatan yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mendukung perencanaan program, pemantauan capaian pelayanan, serta pengambilan kebijakan di bidang kesehatan anak secara berbasis data.(MI)
Desk data difokuskan pada proses pengecekan dan klarifikasi laporan periode Januari hingga Desember 2025 yang berkaitan dengan Program Kesehatan Anak. Data yang dilakukan penelaahan meliputi data kelahiran dan kematian bayi dan balita, kunjungan neonatus, data kesakitan bayi dan balita usia 0–11 bulan dan 12–59 bulan, serta data gangguan tumbuh kembang bayi dan balita. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam memperkuat pengelolaan data kesehatan yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mendukung perencanaan program, pemantauan capaian pelayanan, serta pengambilan kebijakan di bidang kesehatan anak secara berbasis data.(MI)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Fasilitasi Presentasi Alat Urine Analyzer
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memfasilitasi kegiatan Presentasi Alat Urine Analyzer yang disampaikan oleh PT Restu Mulia Sejahtera, bertempat di Aula UPT Labkesda Kabupaten Purworejo, pada Selasa, 27 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan presentasi yang diajukan oleh pihak perusahaan. Kegiatan dipimpin oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan diikuti oleh Kepala Puskesmas beserta Analis Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Puskesmas se-Kabupaten Purworejo, Kepala UPT Labkesda Kabupaten Purworejo, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia, serta Tim Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam kegiatan tersebut, PT Restu Mulia Sejahtera menyampaikan pemaparan terkait spesifikasi umum, prinsip kerja, serta gambaran operasional alat urine analyzer sebagai perangkat pendukung pelayanan laboratorium di fasilitas pelayanan kesehatan.
Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa kegiatan presentasi ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan informasi dan bahan referensi teknis bagi jajaran pengelola layanan kesehatan. Presentasi ini difasilitasi sebagai bagian dari penyampaian informasi teknis kepada Puskesmas dan unit terkait. Kegiatan ini tidak berkaitan langsung dengan proses pengadaan dan tidak menimbulkan komitmen apa pun, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelasnya. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memberikan ruang koordinasi dan diskusi teknis sebagai bahan masukan dalam perencanaan sarana prasarana pelayanan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.(MI)
Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa kegiatan presentasi ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan informasi dan bahan referensi teknis bagi jajaran pengelola layanan kesehatan. Presentasi ini difasilitasi sebagai bagian dari penyampaian informasi teknis kepada Puskesmas dan unit terkait. Kegiatan ini tidak berkaitan langsung dengan proses pengadaan dan tidak menimbulkan komitmen apa pun, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelasnya. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memberikan ruang koordinasi dan diskusi teknis sebagai bahan masukan dalam perencanaan sarana prasarana pelayanan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.(MI)
Dinkesda Purworejo Berpartisipasi dalam Pelayanan Cek Kesehatan dan Kualitas Air pada CFD Kodim
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) pada acara Car Free Day (CFD) di kawasan Kodim Purworejo, Minggu, 25 Januari 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung pukul 06.00–08.00 WIB tersebut, Dinkesda bersama UPT Labkesda memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi cek tekanan darah dan berat badan, serta pemeriksaan kualitas air rumah tangga. Pemeriksaan kualitas air dilakukan terhadap parameter pH, total zat terlarut (TDS), dan suhu air.
Kepala UPT Labkesda Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa keterlibatan Dinkesda dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, khususnya pada aspek kesehatan lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana kolaborasi Dinas Kesehatan Daerah dengan UPT Labkesda dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan kualitas air secara langsung kepada masyarakat. Upaya ini kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko kesehatan lingkungan, ujarnya.
Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini membawa sampel air rumah tangga dalam wadah bersih dengan volume sekitar ±300 mL untuk dilakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mendukung upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar serta penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di tengah masyarakat.(MI)
Kepala UPT Labkesda Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa keterlibatan Dinkesda dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, khususnya pada aspek kesehatan lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana kolaborasi Dinas Kesehatan Daerah dengan UPT Labkesda dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan kualitas air secara langsung kepada masyarakat. Upaya ini kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko kesehatan lingkungan, ujarnya.
Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini membawa sampel air rumah tangga dalam wadah bersih dengan volume sekitar ±300 mL untuk dilakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mendukung upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar serta penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di tengah masyarakat.(MI)
Dinkesda Kabupaten Purworejo Gelar Pertemuan Persiapan Pelatihan Mikroskopis Malaria
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan persiapan Pelatihan Mikroskopis Malaria bagi petugas laboratorium, Kamis, 22 Januari 2026, bertempat di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Kabupaten Purworejo. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi petugas laboratorium dalam mendukung mutu diagnosis malaria. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kesiapan sumber daya manusia laboratorium menjadi faktor kunci dalam penguatan layanan surveilans dan pengendalian malaria di daerah.
Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Purworejo, antara lain RSUD Tjitrowardojo, RSUD Tjokronegoro, RS Panti Waluyo, RS Budi Sehat, RS Amanah Umat, RSU Purworejo, RS Palang Biru Kutoarjo, serta Klinik PKU Muhammadiyah Kutoarjo. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia laboratorium dalam pemeriksaan mikroskopis malaria. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah menyampaikan informasi teknis terkait pelaksanaan pelatihan, kriteria peserta, serta peran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung program tersebut.
Setiap instansi diminta menugaskan satu orang petugas laboratorium yang memenuhi kriteria, yaitu telah mengikuti Pelatihan Mikroskopis Malaria pada periode 15–17 APRIL 2025. Diharapkan, melalui koordinasi awal ini, pelaksanaan pelatihan dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada peningkatan mutu diagnosis malaria di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen bersama antar fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung penguatan layanan laboratorium sebagai bagian dari upaya pengendalian dan eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo.(MI)
Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Purworejo, antara lain RSUD Tjitrowardojo, RSUD Tjokronegoro, RS Panti Waluyo, RS Budi Sehat, RS Amanah Umat, RSU Purworejo, RS Palang Biru Kutoarjo, serta Klinik PKU Muhammadiyah Kutoarjo. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia laboratorium dalam pemeriksaan mikroskopis malaria. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah menyampaikan informasi teknis terkait pelaksanaan pelatihan, kriteria peserta, serta peran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung program tersebut.
Setiap instansi diminta menugaskan satu orang petugas laboratorium yang memenuhi kriteria, yaitu telah mengikuti Pelatihan Mikroskopis Malaria pada periode 15–17 APRIL 2025. Diharapkan, melalui koordinasi awal ini, pelaksanaan pelatihan dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada peningkatan mutu diagnosis malaria di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen bersama antar fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung penguatan layanan laboratorium sebagai bagian dari upaya pengendalian dan eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo.(MI)
Pelayanan Dokter Spesialis Keliling (SPELING) Hadir di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno
Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui program Dokter Spesialis Keliling (SPELING) kembali menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat, yang dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2026 di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Program SPELING merupakan program Gubernur Jawa Tengah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dokter spesialis kepada masyarakat desa, khususnya di wilayah yang relatif jauh dari jangkauan fasilitas layanan kesehatan rujukan. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan spesialistik secara langsung di wilayah tempat tinggalnya.
Pelayanan SPELING meliputi pemeriksaan oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis kandungan. Selain pelayanan konsultasi medis, masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, layanan rontgen, elektrokardiografi (EKG), serta konsultasi gizi. Kegiatan ini diikuti oleh 172 orang sasaran dari Desa Watuduwur dan sekitarnya. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara RSIA Permata dan Puskesmas Bruno sebagai pelaksana layanan kesehatan, dengan dukungan lintas sektor. Acara dihadiri oleh Camat Bruno beserta jajaran Forkopimcam, Kepala Desa Watuduwur beserta perangkat desa, serta Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa SPELING menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan. Program SPELING merupakan program Gubernur yang bertujuan mendekatkan pelayanan dokter spesialis ke desa-desa yang jauh dari jangkauan rumah sakit. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk pemeriksaan dan deteksi dini masalah kesehatan, ujarnya. Sementara itu, salah satu dokter spesialis yang bertugas menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini sangat membantu masyarakat. Banyak pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan namun terkendala jarak dan biaya. Dengan SPELING, pelayanan dapat diberikan lebih cepat dan tepat sasaran, jelasnya.
Kegiatan SPELING secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Bruno.(MI)
Pelayanan SPELING meliputi pemeriksaan oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis kandungan. Selain pelayanan konsultasi medis, masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, layanan rontgen, elektrokardiografi (EKG), serta konsultasi gizi. Kegiatan ini diikuti oleh 172 orang sasaran dari Desa Watuduwur dan sekitarnya. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara RSIA Permata dan Puskesmas Bruno sebagai pelaksana layanan kesehatan, dengan dukungan lintas sektor. Acara dihadiri oleh Camat Bruno beserta jajaran Forkopimcam, Kepala Desa Watuduwur beserta perangkat desa, serta Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa SPELING menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan. Program SPELING merupakan program Gubernur yang bertujuan mendekatkan pelayanan dokter spesialis ke desa-desa yang jauh dari jangkauan rumah sakit. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk pemeriksaan dan deteksi dini masalah kesehatan, ujarnya. Sementara itu, salah satu dokter spesialis yang bertugas menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini sangat membantu masyarakat. Banyak pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan namun terkendala jarak dan biaya. Dengan SPELING, pelayanan dapat diberikan lebih cepat dan tepat sasaran, jelasnya.
Kegiatan SPELING secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Bruno.(MI)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pelatihan Keamanan Pangan di SPPG Purworejo 008
PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pelatihan Keamanan Pangan di SPPG PURWOREJO 008 pada Kamis, 22 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pengelolaan pangan yang aman dan memenuhi standar higiene sanitasi, dengan melibatkan lintas sektor terkait. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola SPPG dalam penerapan prinsip keamanan pangan, meliputi pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian materi dilakukan secara terstruktur dan aplikatif untuk mendukung implementasi di lapangan.
Materi pelatihan diisi oleh tim gizi, dokter, dan sanitarian. Tim gizi menyampaikan materi terkait perencanaan menu, pemenuhan gizi seimbang, serta keamanan bahan pangan. Dokter memberikan materi mengenai dampak pangan tidak aman terhadap kesehatan dan upaya pencegahan penyakit akibat pangan. Sanitarian menyampaikan materi tentang higiene sanitasi, pengendalian faktor risiko kontaminasi, serta standar kebersihan lingkungan dan peralatan. Keterlibatan lintas sektor dalam kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dalam mendukung penguatan keamanan pangan di fasilitas pelayanan gizi. Diharapkan melalui pelatihan ini, pengelolaan pangan di SPPG dapat dilaksanakan secara lebih tertib, aman, dan sesuai standar. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap hasil pelatihan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan guna mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.(MI)
Materi pelatihan diisi oleh tim gizi, dokter, dan sanitarian. Tim gizi menyampaikan materi terkait perencanaan menu, pemenuhan gizi seimbang, serta keamanan bahan pangan. Dokter memberikan materi mengenai dampak pangan tidak aman terhadap kesehatan dan upaya pencegahan penyakit akibat pangan. Sanitarian menyampaikan materi tentang higiene sanitasi, pengendalian faktor risiko kontaminasi, serta standar kebersihan lingkungan dan peralatan. Keterlibatan lintas sektor dalam kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dalam mendukung penguatan keamanan pangan di fasilitas pelayanan gizi. Diharapkan melalui pelatihan ini, pengelolaan pangan di SPPG dapat dilaksanakan secara lebih tertib, aman, dan sesuai standar. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap hasil pelatihan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan guna mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.(MI)
RAPAT EVALUASI KEGIATAN SARPRAS, PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI OBAT BMHP TAHUN 2025
PURWOREJO — Senin, 19 Januari 2026. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kegiatan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Obat, serta Distribusi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 19 Januari 2026, sebagai bagian dari upaya pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Rapat evaluasi membahas pelaksanaan kegiatan yang mendukung penguatan pelayanan kesehatan, mulai dari pengembangan dan pemeliharaan puskesmas serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, pengadaan sarana penunjang pelayanan, hingga pengelolaan dan distribusi obat serta bahan medis habis pakai. Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan capaian yang baik dan mampu menopang keberlangsungan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dapat dipenuhi secara memadai, pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai berjalan lebih terstruktur, serta distribusi logistik kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi. Capaian tersebut berkontribusi langsung terhadap kelancaran operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat evaluasi ini, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan melakukan penajaman terhadap perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan layanan. Hasil rapat menjadi bahan pelaporan dan evaluasi kinerja serta dasar penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo.(MI)
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dapat dipenuhi secara memadai, pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai berjalan lebih terstruktur, serta distribusi logistik kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi. Capaian tersebut berkontribusi langsung terhadap kelancaran operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat evaluasi ini, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan melakukan penajaman terhadap perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan layanan. Hasil rapat menjadi bahan pelaporan dan evaluasi kinerja serta dasar penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo.(MI)
Pengurus BMD Dinkesda Hadiri Desk Rekonsiliasi Persediaan Tahun Anggaran 2025
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui pengurus Barang Milik Daerah menghadiri kegiatan Desk Rekonsiliasi Persediaan Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo, pada Senin, 19 Januari 2026, bertempat di BPKPAD Purworejo. Kegiatan desk rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka penyiapan reviu serta penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025, khususnya pada akun persediaan. Dalam pelaksanaannya, pengurus BMD Dinkesda melakukan pencocokan dan klarifikasi data persediaan antara perangkat daerah dan BPKPAD.
Rekonsiliasi difokuskan pada pencatatan mutasi tambah dan mutasi keluar persediaan, yang meliputi obat, karcis, dan persediaan non-obat, berdasarkan dokumen sumber dan kondisi riil. Data hasil rekonsiliasi selanjutnya digunakan sebagai dasar reviu, patokan pemeriksaan, serta pengendalian pengelolaan persediaan. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban administrasi persediaan, meningkatkan keakuratan data, serta mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.(MI)
Rekonsiliasi difokuskan pada pencatatan mutasi tambah dan mutasi keluar persediaan, yang meliputi obat, karcis, dan persediaan non-obat, berdasarkan dokumen sumber dan kondisi riil. Data hasil rekonsiliasi selanjutnya digunakan sebagai dasar reviu, patokan pemeriksaan, serta pengendalian pengelolaan persediaan. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban administrasi persediaan, meningkatkan keakuratan data, serta mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.(MI)
APEL PAGI KARYAWAN DINKESDA PURWOREJO TEKANKAN PENGENDALIAN STUNTING DAN PENURUNAN AKI TAHUN 2026
Purworejo, Senin 19 Januari 2026. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi karyawan di halaman kantor Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Apel diikuti oleh seluruh pegawai dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai sarana penyampaian arahan strategis terkait isu prioritas pembangunan kesehatan daerah.
Dalam amanatnya, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyoroti kenaikan prevalensi stunting tahun 2025 yang mencapai 16,6 persen. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal perlunya penguatan kembali upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis data sasaran. Angka stunting tahun 2025 yang mencapai 16,6 persen harus menjadi alarm bagi kita semua. Ini bukan hanya angka, tetapi cerminan kualitas intervensi yang perlu kita perbaiki bersama, terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tegas Kepala Dinas.
Selain stunting, Kepala Dinas juga menekankan pentingnya penekanan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2026. Seluruh jajaran diminta fokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, penguatan sistem rujukan, serta optimalisasi pelayanan kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur sebagai langkah pencegahan sejak dini.Kami menargetkan penurunan Angka Kematian Ibu pada tahun 2026 melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan peningkatan kesehatan reproduksi wanita usia subur. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, bukan saat risiko sudah tinggi, lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas juga menginstruksikan agar kegiatan penyuluhan kesehatan di sekolah-sekolah kembali ditingkatkan, khususnya terkait kesehatan reproduksi remaja dan pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, implementasi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) diminta untuk diperkuat kembali melalui edukasi berkelanjutan, pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor. Penyuluhan di sekolah dan penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok harus kita hidupkan kembali secara konsisten. Upaya promotif dan preventif ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, ujarnya. Melalui apel pagi ini, diharapkan seluruh pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memiliki pemahaman yang selaras terhadap tantangan kesehatan daerah serta berperan aktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.(MI)
Dalam amanatnya, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyoroti kenaikan prevalensi stunting tahun 2025 yang mencapai 16,6 persen. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal perlunya penguatan kembali upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis data sasaran. Angka stunting tahun 2025 yang mencapai 16,6 persen harus menjadi alarm bagi kita semua. Ini bukan hanya angka, tetapi cerminan kualitas intervensi yang perlu kita perbaiki bersama, terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tegas Kepala Dinas.
Selain stunting, Kepala Dinas juga menekankan pentingnya penekanan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2026. Seluruh jajaran diminta fokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, penguatan sistem rujukan, serta optimalisasi pelayanan kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur sebagai langkah pencegahan sejak dini.Kami menargetkan penurunan Angka Kematian Ibu pada tahun 2026 melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan peningkatan kesehatan reproduksi wanita usia subur. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, bukan saat risiko sudah tinggi, lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas juga menginstruksikan agar kegiatan penyuluhan kesehatan di sekolah-sekolah kembali ditingkatkan, khususnya terkait kesehatan reproduksi remaja dan pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, implementasi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) diminta untuk diperkuat kembali melalui edukasi berkelanjutan, pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor. Penyuluhan di sekolah dan penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok harus kita hidupkan kembali secara konsisten. Upaya promotif dan preventif ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, ujarnya. Melalui apel pagi ini, diharapkan seluruh pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memiliki pemahaman yang selaras terhadap tantangan kesehatan daerah serta berperan aktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.(MI)
Evaluasi Capaian Kinerja 2025 dan Penyusunan Rencana Kinerja 2026 Program Pelayanan Kesehatan
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025, Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2026, serta Desk Data Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Kesehatan Kerja, Pendidikan Dasar, dan Remaja pada Rabu, 14 Januari 2026, pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula 2B Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 15 Puskesmas se-Kabupaten Purworejo dengan melibatkan 4 programmer program. Tujuan utama pelaksanaan kegiatan adalah menilai capaian indikator kinerja program tahun 2025, mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan di lapangan, serta menyusun rencana kinerja tahun 2026 yang lebih realistis, terukur, dan berbasis data. Melalui mekanisme desk data, dilakukan proses sinkronisasi, klarifikasi, dan validasi data antara tim Puskesmas dan tim Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo.
Data yang dilakukan pengecekan merupakan laporan periode Januari hingga Desember 2025, yang mencakup:
- Program Layanan Kesehatan Usia Lanjut
- Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Program Pelayanan Kesehatan UKS dan Remaja.
Pertemuan Persiapan Eliminasi Malaria Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dan Validasi Data Program Malaria 2025
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pertemuan Persiapan Eliminasi Malaria Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sekaligus Validasi Data Program Malaria Tahun 2025/2026 pada Selasa, 13 Januari 2026 pukul 10.30 WIB. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga capaian eliminasi malaria secara berkelanjutan serta memastikan kesiapan daerah menghadapi penilaian eliminasi malaria tahun 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dan paparan materi persiapan penilaian Eliminasi Malaria Tahun 2026 Kabupaten Purworejo oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo/Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dr. Budi Susanti, M.Sc. Dalam paparannya disampaikan bahwa keberhasilan eliminasi malaria tidak hanya ditentukan oleh rendahnya kasus, tetapi juga oleh kualitas surveilans, ketepatan pelaporan, konsistensi skrining, serta kelengkapan dokumen pendukung sesuai standar penilaian. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan berperan aktif dan patuh terhadap indikator eliminasi malaria.
Agenda selanjutnya adalah Validasi Data Program Malaria Tahun 2025/2026 yang dipimpin oleh Penanggung Jawab Program Malaria, Rochmadi, SST. Proses validasi mencakup penelaahan data kasus malaria, hasil pemeriksaan laboratorium, pelaporan surveilans, serta kesesuaian data dengan sistem dan dokumen pendukung. Validasi ini bertujuan memastikan data yang disajikan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penilaian eliminasi malaria. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Beberapa poin utama yang disepakati antara lain penguatan skrining malaria pada pasien demam dan riwayat perjalanan dari daerah endemis, pencapaian target pemeriksaan malaria secara aktif dan pasif, kelengkapan dokumen surveilans aktif dan pasif, peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor, penguatan edukasi kewaspadaan dini kepada masyarakat, kesiapan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) malaria, serta pelaksanaan crosscheck slide malaria ke laboratorium rujukan. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil pertemuan secara terukur dan berkelanjutan. Melalui pertemuan ini, Kabupaten Purworejo diharapkan semakin siap menghadapi penilaian Eliminasi Malaria Tahun 2026 dengan dukungan data yang valid, sistem surveilans yang kuat, dan kolaborasi lintas sektor yang optimal.(MI)
Agenda selanjutnya adalah Validasi Data Program Malaria Tahun 2025/2026 yang dipimpin oleh Penanggung Jawab Program Malaria, Rochmadi, SST. Proses validasi mencakup penelaahan data kasus malaria, hasil pemeriksaan laboratorium, pelaporan surveilans, serta kesesuaian data dengan sistem dan dokumen pendukung. Validasi ini bertujuan memastikan data yang disajikan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penilaian eliminasi malaria. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Beberapa poin utama yang disepakati antara lain penguatan skrining malaria pada pasien demam dan riwayat perjalanan dari daerah endemis, pencapaian target pemeriksaan malaria secara aktif dan pasif, kelengkapan dokumen surveilans aktif dan pasif, peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor, penguatan edukasi kewaspadaan dini kepada masyarakat, kesiapan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) malaria, serta pelaksanaan crosscheck slide malaria ke laboratorium rujukan. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil pertemuan secara terukur dan berkelanjutan. Melalui pertemuan ini, Kabupaten Purworejo diharapkan semakin siap menghadapi penilaian Eliminasi Malaria Tahun 2026 dengan dukungan data yang valid, sistem surveilans yang kuat, dan kolaborasi lintas sektor yang optimal.(MI)
Dipimpin Plt. Sekretaris Dinas, Dinkesda Laksanakan Desk Penyesuaian Pra RKA dan KAK Tahun 2027
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan internal berupa desk penyesuaian Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2027 pada Jumat, 9 Januari 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan dan diikuti oleh Tim Perencanaan serta seluruh Programer Dinkesda. Pertemuan ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan daerah, khususnya untuk memastikan bahwa setiap usulan program dan kegiatan Tahun 2027 memiliki dasar yang jelas, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah. Desk penyesuaian dilakukan sebagai respon atas kebutuhan penajaman dokumen perencanaan sejak tahap awal, sebelum memasuki proses penganggaran selanjutnya.
Dalam arahannya, Plt. Sekretaris Dinas menekankan bahwa penyusunan Pra RKA dan KAK tidak boleh bersifat administratif semata. Setiap program diminta memiliki logika perencanaan yang runtut, mulai dari permasalahan yang dihadapi, tujuan kegiatan, indikator kinerja, output yang dihasilkan, hingga rasionalisasi anggaran. Evaluasi capaian dan kendala pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya juga harus menjadi dasar utama dalam penyusunan rencana tahun 2027.
Proses desk dilakukan secara teknis dan mendalam per program. Tim Perencanaan melakukan pengujian terhadap kesesuaian KAK dengan indikator kinerja, target output, serta konsistensi antar dokumen perencanaan. Pada saat yang sama, para Programer memaparkan substansi kegiatan, penyesuaian target, serta kebutuhan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan riil dan prioritas program. Melalui desk penyesuaian ini, Dinkesda berupaya meningkatkan kualitas dokumen Pra RKA dan KAK Tahun 2027 agar lebih fokus pada hasil, efisien dalam penggunaan anggaran, serta akuntabel dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan Dinkesda dalam menghadapi tahapan perencanaan dan penganggaran berikutnya, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.(MI)
Sinkronisasi Data Layanan Kesehatan Jiwa, Disabilitas, dan KTPA Tahun 2025
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pertemuan Desk Data Kesehatan Jiwa, Disabilitas, dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) Tahun 2025 pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Aula 2B Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan diikuti oleh Puskesmas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan pengisian, pengecekan, dan sinkronisasi data layanan kesehatan jiwa, disabilitas, dan KTPA yang dilaporkan oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Pada pelaksanaan hari ini, sebanyak delapan Puskesmas hadir dan melakukan desk data bersama tim Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Sinkronisasi dilakukan melalui klarifikasi langsung antara data yang dimiliki Puskesmas dengan data yang dihimpun di tingkat kabupaten.
Data yang dilakukan pengecekan mencakup laporan periode Januari hingga Desember 2025, antara lain laporan ketersediaan rape kit, ketersediaan obat kontrasepsi darurat, tenaga kesehatan terlatih pelayanan KTPA, cakupan layanan KTPA, Puskesmas dengan layanan ramah penyandang disabilitas, cakupan pelayanan ramah penyandang disabilitas, serta tenaga kesehatan terlatih kesehatan jiwa yang tercatat pada website SIMKESWA. Proses desk data difokuskan pada kesesuaian definisi operasional, kelengkapan isian, dan konsistensi antar sumber data. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo juga menyepakati rencana perbaikan mekanisme pelaporan ke depan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah penyediaan link pelaporan bulanan oleh tim Dinas Kesehatan yang akan digunakan secara seragam oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Purworejo. Dengan mekanisme tersebut, Puskesmas diharapkan dapat melengkapi dan memperbarui data secara rutin, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Desk data ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengelolaan data pada layanan kesehatan jiwa, disabilitas, dan KTPA, sebagai dasar perencanaan program yang lebih akurat, terukur, dan akuntabel di Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Purworejo Berikan Edukasi Keamanan Pangan pada Pelatihan SPPG Tersidi lor
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memberikan materi edukasi kesehatan dan keamanan pangan dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh SPPG Tersidilor, Kecamatan Pituruh, pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Dapur SPPG Tersidi lor. Dalam pelatihan tersebut, narasumber dari Dinas Kesehatan menyampaikan materi terkait penyakit yang dapat ditimbulkan akibat pengolahan makanan yang tidak bersih dan tidak memenuhi standar higiene sanitasi. Beberapa penyakit yang disoroti antara lain diare, keracunan makanan, tifoid, cacingan, serta infeksi saluran pencernaan yang berisiko tinggi pada balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya termasuk anak sekolah.
Narasumber menegaskan bahwa kesalahan dalam proses pengolahan pangan, seperti penggunaan bahan baku yang tidak segar, peralatan yang tidak bersih, air yang tidak layak, serta kebersihan penjamah makanan yang kurang terjaga, dapat menjadi sumber utama penularan penyakit berbasis pangan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan memberikan saran pengolahan pangan yang baik, meliputi penerapan prinsip keamanan pangan dan gizi seimbang, menjaga kebersihan tangan dan alat masak, memastikan bahan makanan dalam kondisi layak konsumsi, serta mengolah dan menyimpan makanan sesuai standar suhu dan waktu yang aman.
Melalui pelatihan ini, pengelola SPPG diharapkan mampu menerapkan praktik pengolahan pangan yang aman dan higienis secara konsisten, sehingga program penyediaan makanan bergizi dapat berjalan optimal, aman dikonsumsi, dan mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara SPPG, Yayasan, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan Program Badan Gizi Nasional secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.(MI)
Dinkesda Purworejo Selenggarakan Desk Data Program HPISP Tahun 2026
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Desk Data Program HPISP (Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan) pada Rabu, 7 Januari 2026, bertempat di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh programer puskesmas dan programer Dinkesda sebagai pengelola utama data program di tingkat pelayanan dan kabupaten. Pelaksanaan desk data bertujuan untuk menelaah capaian indikator Program HPISP, menguji konsistensi data antar sumber, serta memastikan kesesuaian pencatatan dan pelaporan dari puskesmas ke tingkat kabupaten. Forum ini menjadi instrumen pengendalian mutu data agar informasi yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi program benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.
Dalam pertemuan ini, peserta membahas tren kasus Hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kelengkapan data sasaran dan pelayanan, serta kesenjangan antara target dan realisasi. Programer puskesmas menyampaikan klarifikasi data berbasis pelaksanaan layanan, sementara programer Dinkesda melakukan verifikasi kesesuaian data dengan standar indikator dan sistem pelaporan yang berlaku. Desk data juga dimanfaatkan untuk menyamakan pemahaman teknis terkait definisi operasional indikator, alur input dan pelaporan data, serta mengidentifikasi kendala yang berpotensi menurunkan kualitas data, termasuk faktor teknis dan administratif. Hasil pembahasan menjadi dasar perumusan tindak lanjut perbaikan pencatatan dan pelaporan pada periode berikutnya. Melalui Desk Data Program HPISP, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memperkuat tata kelola data kesehatan sebagai fondasi pengambilan keputusan, pengendalian penyakit menular, dan penyusunan perencanaan program kesehatan yang berbasis data, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.(MI)
Dinkesda Kabupaten Purworejo Laksanakan Skrining TB, HIV, dan Sifilis di SMK Negeri 4 Purworejo
PURWOREJO — Rabu, 7 Januari 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Skrining Penyakit Menular Tuberkulosis (TB), HIV, dan Sifilis di SMK Negeri 4 Purworejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penularan penyakit menular, khususnya pada kelompok usia sekolah.
Kegiatan diawali dengan penyuluhan penyakit menular yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkesda Kabupaten Purworejo, dr. Budi Susanti, M.Sc. Penyuluhan membahas cara penularan, tanda dan gejala awal, langkah pencegahan, serta pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Peserta juga diberikan pemahaman untuk tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan serta menghindari stigma terhadap penyakit menular. Setelah penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan TB, HIV, dan sifilis kepada peserta sesuai standar pelayanan kesehatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan kasus secara dini sehingga dapat segera ditindaklanjuti melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.
dr. Budi Susanti, M.Sc. menegaskan bahwa kegiatan skrining di sekolah memiliki nilai strategis dalam pengendalian penyakit menular, deteksi dini pada usia sekolah penting untuk meningkatkan kesadaran kesehatan remaja serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TB, HIV, dan sifilis secara berkelanjutan, jelasnya.
Kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan nasional di bidang kesehatan, antara lain program TOSS TB (Temukan Tuberkulosis, Obati Sampai Sembuh) serta upaya pengendalian HIV dan sifilis melalui pendekatan promotif dan preventif. Lingkungan sekolah dipandang sebagai lokasi strategis untuk memperkuat edukasi kesehatan dan memutus rantai penularan sejak dini. Melalui pelaksanaan skrining ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo berharap dapat meningkatkan literasi kesehatan remaja, memperkuat upaya pencegahan penyakit menular, serta mendukung terwujudnya generasi muda yang sehat dan produktif.(MI)
Dinkesda Kabupaten Purworejo Ikuti Pelatihan Teknis Penyusunan dan Penilaian Kinerja BLUD
Yogyakarta, Dalam rangka memperkuat tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akuntabel dan berbasis kinerja, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama pengelola Puskesmas BLUD mengikuti Pelatihan Teknis Tata Kelola BLUD melalui Penyusunan Penilaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan BLUD yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu–Jumat, 7–9 Januari 2026, bertempat di The Malioboro Hotel & Conference Center, Kota Yogyakarta, dan diikuti oleh jajaran pengelola BLUD di lingkungan Kabupaten Purworejo.
Pelatihan diawali dengan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, yang menegaskan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam pola BLUD harus diimbangi dengan penguatan kinerja dan pertanggungjawaban yang jelas. BLUD bukan sekadar status, tetapi komitmen untuk bekerja lebih terukur dan bertanggung jawab. Penilaian kinerja dan laporan keuangan harus mencerminkan mutu layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, tegas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Beliau juga menekankan bahwa laporan kinerja BLUD tidak boleh dipahami sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan pengelolaan layanan kesehatan. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan pengelola Puskesmas BLUD memiliki pemahaman yang sama terkait indikator kinerja, pengukuran capaian, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai ketentuan. Ini penting agar akuntabilitas BLUD dapat dipertanggungjawabkan, tambahnya.
Pelatihan ini dirancang untuk menjawab tantangan implementasi BLUD, khususnya masih beragamnya pemahaman teknis terkait mekanisme penilaian kinerja dan penyusunan laporan keuangan BLUD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Materi meliputi gambaran umum penilaian kinerja BLUD, penyusunan laporan kinerja, pengisian dan pembobotan indikator kinerja, hingga analisis kinerja operasional dan perbandingan capaian antar tahun. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mengikuti sesi terstruktur mulai dari penyusunan laporan kinerja BLUD Bab I hingga Bab V, rekapitulasi skor kinerja umum dan operasional, serta paparan laporan penilaian kinerja sebagai simulasi pertanggungjawaban kinerja BLUD. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk mendorong pengelolaan BLUD yang transparan, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, sehingga fleksibilitas BLUD benar-benar berdampak pada kinerja layanan publik. (MI)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Laksanakan Reviu Inspektorat Terkait Proyek Strategis Nasional
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pertemuan Reviu Inspektorat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rabu, 7 Januari 2026 di Aula 1 Dinkesda. Pertemuan ini sebagai instrumen pengawasan preventif untuk memastikan pelaksanaan PSN di bidang kesehatan berjalan sesuai regulasi, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Inspektorat Daerah melakukan reviu terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan anggaran PSN. Reviu difokuskan pada konsistensi antara dokumen perencanaan dan realisasi, ketepatan penggunaan anggaran, serta potensi risiko administratif dan keuangan yang dapat menghambat capaian program.
Dalam forum tersebut, pelaksana memaparkan progres kegiatan, kendala yang dihadapi, serta langkah korektif yang telah dan akan dilakukan. Inspektorat menegaskan bahwa reviu ini bukan sekadar pemeriksaan formal, melainkan mekanisme pengendalian untuk mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan tata kelola, dan meningkatkan efektivitas program sejak tahap awal. Pengawasan Inspektorat diarahkan untuk memastikan setiap kegiatan PSN memiliki indikator kinerja yang jelas, bukti dukung yang memadai, serta jejak administrasi yang dapat diaudit. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan PSN diharapkan tidak hanya memenuhi target output, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui pertemuan reviu ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan program strategis yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(MI)
DINKESDA LAKUKAN PRA VISITASI PENILAIAN KLINIK UTAMA PKU MUHAMMADIYAH MENUJU RSU
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui Tim Perizinan Fasilitas Kesehatan melaksanakan pra visitasi penilaian Klinik Utama PKU Muhammadiyah dalam rangka proses peningkatan status menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) pada Selasa, 6 Januari 2026. Pra visitasi ini merupakan tahapan awal untuk menilai kesiapan fasilitas kesehatan sebelum memasuki proses visitasi dan penilaian resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini difokuskan pada penilaian kelengkapan dokumen serta kesiapan sarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
Melalui pra visitasi tersebut, Tim Dinkesda melakukan penelaahan terhadap dokumen perizinan dan dokumen pendukung tata kelola pelayanan, sekaligus meninjau langsung kondisi bangunan, prasarana, ketersediaan alat kesehatan, serta kecukupan dan kompetensi tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung. Dinkesda menegaskan bahwa proses peningkatan status dari Klinik Utama menjadi RSU tidak hanya bersifat administratif, tetapi menuntut pemenuhan standar pelayanan, keselamatan pasien, serta manajemen fasilitas kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hasil pra visitasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pengelola Klinik Utama PKU Muhammadiyah dalam mempersiapkan pemenuhan persyaratan menuju tahap penilaian selanjutnya.(MI)
Konsolidasi Laporan Persediaan Obat Tahun 2025 Melalui Aplikasi SIMO V 2
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Konsolidasi Laporan Persediaan Obat Tahun 2025 pada Senin, 5 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan menertibkan dan memantapkan data transaksi mutasi obat sebagai dasar penyusunan laporan akhir tahun yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, kemudian dilanjutkan dengan sesi konsolidasi data transaksi mutasi obat Tahun 2025 sesuai agenda yang telah ditetapkan. Proses konsolidasi dilaksanakan melalui diskusi teknis dan pendampingan langsung kepada pengelola obat.
Dalam pelaksanaannya, Tim SIMO v 2 bersama Apoteker Gudang Farmasi memberikan pendampingan teknis terkait pencatatan transaksi, penyesuaian saldo awal dan akhir, serta sinkronisasi data antara sistem pencatatan, dokumen pendukung, dan kondisi fisik persediaan. Selain fokus utama pada obat, kegiatan ini juga mencakup pembahasan tambahan laporan persediaan vaksin, khususnya pada bulan Desember 2025, sebagai bagian dari penertiban data akhir tahun.
Diskusi mengidentifikasi sejumlah kendala pada laporan persediaan obat dan vaksin, antara lain keterlambatan input transaksi, ketidaksesuaian saldo, serta perbedaan pencatatan mutasi antar unit. Setiap kendala dibahas secara teknis untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan secara langsung dan mencegah pengulangan pada periode pelaporan berikutnya. Sebagai tindak lanjut, disepakati langkah perbaikan melalui penyeragaman mekanisme pencatatan transaksi mutasi, penguatan koordinasi antara unit pelayanan dan Gudang Farmasi, serta optimalisasi peran Tim SIMO dan Apoteker Gudang Farmasi dalam pendampingan pelaporan. Kegiatan ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut sebagai acuan perbaikan tata kelola persediaan obat dan vaksin ke depan. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola persediaan obat, dengan dukungan data vaksin yang tertib, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.(MI)
Desk Data Kesehatan Reproduksi Dukung Validasi Capaian Pelayanan Kesehatan Keluarga
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui Tim Kerja Kesehatan Keluarga (KESGA) melaksanakan kegiatan Desk Data Kesehatan Reproduksi (Kespro) pada Senin, 5 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan validasi data capaian pelayanan kesehatan keluarga sebagai bagian dari penguatan sistem informasi dan perencanaan program. Desk data mencakup capaian pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, ibu nifas, bayi baru lahir (BBL) serta pelayanan kesehatan reproduksi, meliputi keluarga berencana (KB) dan pelayanan calon pengantin (Catin). Kegiatan diikuti oleh pengelola program KIA dan Kespro puskesmas se-Kabupaten Purworejo bersama Tim Kerja KESGA Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo.
Melalui kegiatan ini, dilakukan pencocokan, klarifikasi, dan pembahasan data antara laporan puskesmas dengan dokumen sumber, serta penelaahan kesesuaian definisi operasional indikator program. Proses desk data difokuskan pada peningkatan kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan data guna mendukung pelaporan program kesehatan keluarga di tingkat kabupaten. Kegiatan desk data merupakan bagian dari upaya pengendalian mutu data, mengingat data yang valid dan mutakhir menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, pemantauan capaian, dan penentuan prioritas program kesehatan ibu dan anak.
Sebagai rencana tindak lanjut, seluruh puskesmas diminta untuk melengkapi dan memvalidasi data pelayanan sesuai hasil desk data, termasuk melakukan perbaikan pencatatan dan penyesuaian laporan pada indikator yang belum sesuai. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa tindak lanjut ini diperlukan agar data program KESGA dapat digunakan secara optimal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.(MI)
Rapat Internal Struktural Dinkesda Bahas Evaluasi Awal Tahun dan Penguatan Kinerja Perangkat Daerah
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan rapat internal struktural pada Senin, 5 Januari 2026, yang dilaksanakan setelah apel pagi dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Rapat ini diikuti oleh pejabat struktural di lingkungan Dinkesda sebagai forum koordinasi dan konsolidasi internal awal tahun.
Dalam arahannya, Kepala Dinas menekankan pentingnya penguatan kinerja organisasi melalui disiplin kerja, sinergi antarbidang, serta konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh programer diminta segera menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan rencana kerja tahun berjalan serta memastikan ketercapaian indikator kinerja perangkat daerah. Rapat internal ini juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi awal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk kesiapan administrasi, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pelaporan. Setiap bidang diminta mengidentifikasi potensi kendala sejak dini dan menyusun langkah tindak lanjut yang terukur agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, dibahas pula pentingnya koordinasi lintas bidang dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penguatan fungsi pengawasan internal, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Kepala Dinas menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang solid menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program kesehatan daerah. Melalui rapat internal struktural ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo diharapkan memiliki kesamaan pemahaman terhadap arah kebijakan, prioritas program, serta komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.(MI)
Apel Pagi Karyawan Dinkesda, Kewaspadaan Influenza A (H3N2) dan Persiapan Penyusunan KAK Kegiatan Tahun 2027
Purworejo, 5 Januari 2026. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi karyawan yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Apel diikuti oleh seluruh pegawai sebagai sarana penguatan disiplin, koordinasi, serta penyampaian arahan strategis bidang kesehatan dan perencanaan kerja. Dalam arahannya, Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah menyampaikan kewaspadaan terhadap perkembangan virus Influenza A (H3N2) yang saat ini dilaporkan lebih dominan secara global. Varian ini dikenal sebagai subklade K dalam kajian ilmiah, sementara istilah Super Flu yang beredar di masyarakat merupakan istilah media dan bukan istilah medis resmi.
Disampaikan bahwa kasus Influenza A (H3N2) telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir Desember 2025, namun hingga saat ini belum menunjukkan peningkatan tingkat keparahan dibandingkan influenza musiman. Meski demikian, seluruh pegawai diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, etika batuk, penggunaan masker saat bergejala, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja sebagai upaya pencegahan dini.
Selain itu, Plt. Sekretaris Dinas juga menekankan persiapan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Tahun 2027. Seluruh unit kerja diminta mulai melakukan pemetaan kebutuhan kegiatan secara rasional, berbasis data, dan selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penyusunan KAK diharapkan mengacu pada prioritas program, indikator kinerja, serta kesinambungan perencanaan dan penganggaran. Arahan tersebut menegaskan pentingnya KAK yang jelas, terukur, dan relevan agar pelaksanaan program tahun 2027 dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Apel pagi ini menjadi momentum penyamaan persepsi seluruh pegawai dalam menghadapi isu kesehatan terkini sekaligus mempersiapkan perencanaan kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo secara lebih terstruktur dan berorientasi hasil.(MI)
Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkesda Kabupaten Purworejo Triwulan IV Tahun 2025 Capai 92,06
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mencatat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,06 pada Triwulan IV Tahun 2025, dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang diisi langsung oleh masyarakat di unit-unit pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo setelah menerima pelayanan. Metode ini digunakan untuk memastikan penilaian diberikan secara objektif dan berdasarkan pengalaman nyata pengguna layanan.
Survei ini diikuti oleh 304 responden, terdiri dari 168 responden laki-laki dan 136 responden perempuan. Hasil SKM menjadi bahan evaluasi kinerja pelayanan publik sekaligus dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan masukan masyarakat, yang menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.(MI)
UPT LABKESDA KABUPATEN PURWOREJO LAKSANAKAN AKREDITASI LPA KAKP
Purworejo, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan akreditasi oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi Komite Akreditasi Kesehatan Pratama (LPA KAKP) pada 22–23 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan secara berkesinambungan serta komitmen dalam menjamin kualitas, keandalan, dan keselamatan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan akreditasi dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Sudarmi, MM, yang dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Surveyor Akreditasi LPA KAKP. Kepala Dinas menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan laboratorium berjalan sesuai standar mutu dan keselamatan yang ditetapkan. Akreditasi ini kami maknai sebagai proses evaluasi dan pembelajaran bersama untuk memperkuat sistem pelayanan laboratorium, meningkatkan profesionalisme SDM, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah, ujar dr. Sudarmi, MM.
Pelaksanaan akreditasi menghadirkan Tim Surveyor LPA KAKP, yaitu Dr. dr. Diana Aulia, Sp.PK(K) dan Drs. Agus Tri Cahyono, Apt., M.Si, yang melakukan penilaian secara komprehensif terhadap berbagai aspek layanan UPT Labkesda. Penilaian meliputi sistem manajemen mutu, kompetensi sumber daya manusia, kelengkapan dan kelayakan sarana prasarana, penerapan standar operasional prosedur, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan laboratorium kesehatan. Selama proses akreditasi, seluruh jajaran UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terlibat aktif dalam penyediaan data, dokumen, serta penjelasan teknis yang dibutuhkan oleh tim surveyor. Keterlibatan aktif ini mencerminkan kesiapan organisasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan laboratorium yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Melalui kegiatan akreditasi ini, diharapkan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat peran strategis laboratorium dalam mendukung program kesehatan daerah, serta memberikan pelayanan laboratorium yang profesional, bermutu, dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Evaluasi Ketersediaan Obat melalui Pelaporan Puskesmas dan SIMO V2
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan apoteker pada 22–23 Desember 2025 dalam rangka evaluasi ketersediaan obat tingkat kabupaten melalui pelaporan obat puskesmas serta evaluasi pelaksanaan pelaporan menggunakan aplikasi SIMO Versi 2. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK) Dinkesda Purworejo. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Yankes SDK menegaskan bahwa pelaporan obat puskesmas merupakan komponen kunci dalam memastikan ketersediaan obat di tingkat kabupaten serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan data laporan obat puskesmas sebagai dasar pemantauan ketersediaan, kecukupan, dan potensi kekosongan obat di Kabupaten Purworejo. Data pelaporan tersebut menjadi rujukan penting dalam perencanaan, distribusi, dan pengendalian obat agar pelayanan kesehatan di puskesmas tetap berjalan optimal.
Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap implementasi SIMO V2 yang mencakup ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, serta kesesuaian input dengan kondisi riil di lapangan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun operasional yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pelaporan obat.
Melalui forum diskusi bersama apoteker puskesmas, Dinas Kesehatan mendorong penyamaan pemahaman mengenai standar pelaporan obat serta optimalisasi pemanfaatan SIMO V2 sebagai sistem monitoring ketersediaan obat yang terintegrasi dan akuntabel. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap hasil pertemuan ini dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaporan obat puskesmas, sehingga mendukung pengelolaan obat yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.(MI)
Dinkesda Purworejo Gelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025
Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di halaman kantor Dinkesda. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang kesehatan. Peringatan Hari Ibu Tahun 2025 mengusung tema Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menekankan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui berbagai peran dan karya nyata.
Dalam amanat upacara disampaikan bahwa perempuan, khususnya ibu, memiliki posisi penting dalam pembangunan kesehatan. Ibu berperan dalam pemenuhan gizi keluarga, pencegahan penyakit, pengasuhan anak, serta pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Perempuan yang sehat dan berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat dan generasi yang berkualitas.
Sejalan dengan tema Hari Ibu 2025, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama layanan Kesehatan Ibu dan Anak, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan di setiap fase kehidupan. Melalui peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat dukungan terhadap peran perempuan agar mampu berdaya dan berkarya, sehingga turut mewujudkan masyarakat sehat dan mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.(MI)
Dinkesda Purworejo Dukung Program Gubernur Jawa Tengah melalui Pelayanan SPELING di Desa Somorejo Kecamatan Bagelen
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan SPELING (Spesialis Keliling) sebagai bagian dari Program Gubernur Jawa Tengah pada Kamis, 18 Desember 2025 di Desa Somorejo, Kecamatan Bagelen. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses layanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat hingga tingkat desa. Pelaksanaan SPELING di Kabupaten Purworejo merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kegiatan ini, RS Aisyiyah Purworejo dan Puskesmas Dadirejo ditunjuk sebagai fasilitas kesehatan pelaksana layanan.
Dinkesda Kabupaten Purworejo berperan dalam koordinasi, fasilitasi, serta penguatan integrasi layanan, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Kehadiran layanan spesialis di tingkat desa diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini penyakit dan menekan keterlambatan penanganan kasus. Kegiatan SPELING dibuka dengan sambutan Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang mewakili Dinkesda, dilanjutkan sambutan Camat Bagelen dan Direktur Utama RS Aisyiyah Purworejo. Para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program kesehatan provinsi di daerah.
Jenis layanan kesehatan yang disediakan dalam kegiatan SPELING meliputi:
- Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Pemeriksaan IVA
- Layanan Dokter Spesialis Jantung
- Layanan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- Layanan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
- Layanan Dokter Spesialis Anak
- Layanan Dokter Spesialis Jiwa
Kegiatan ini menyasar 180 orang masyarakat, dengan prioritas pada kelompok yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan dan pelayanan spesialistik. Diharapkan melalui kegiatan SPELING, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan. Melalui dukungan terhadap Program Gubernur Jawa Tengah ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo terus mendorong pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.(MI)
- © 2019 | Design: Agoes Irdi