PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui evaluasi berkala, salah satunya dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Hasil SKM Triwulan III Tahun 2026 periode Juli–September menjadi bahan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, Dinkesda Kabupaten Purworejo memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 91,10 dengan kategori Sangat Baik. Rekapitulasi ini juga mencakup hasil penilaian dari 27 Puskesmas dan dua rumah sakit pemerintah di Kabupaten Purworejo.
Penilaian SKM mengacu pada sembilan unsur pelayanan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, yaitu:

1. Persyaratan, meliputi persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh pelayanan. 
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, meliputi tata cara pelayanan yang diterapkan. 
3. Waktu Penyelesaian, berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan.
4. Biaya/Tarif, berkaitan dengan biaya yang dikenakan dalam pelayanan.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, berkaitan dengan hasil pelayanan yang diberikan.
6. Kompetensi Pelaksana, meliputi kemampuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan.
7. Perilaku Pelaksana, meliputi sikap dan perilaku petugas selama memberikan pelayanan.
8. Sarana dan Prasarana, meliputi fasilitas pendukung penyelenggaraan pelayanan. 
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, meliputi tata cara serta tindak lanjut atas pengaduan dan masukan masyarakat.

Hasil survei menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan aspek pelayanan yang sudah baik sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Evaluasi ini diharapkan mendukung pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, profesional, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dinkesda Kabupaten Purworejo mengajak masyarakat yang telah menerima pelayanan untuk berpartisipasi mengisi SKM di fasilitas kesehatan tempat pelayanan diberikan, sesuai mekanisme yang tersedia. Penilaian dan masukan masyarakat sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang dirasakan secara langsung. Melalui partisipasi masyarakat dan evaluasi berkelanjutan, Dinkesda Kabupaten Purworejo bersama fasilitas pelayanan kesehatan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (MI)

BRUNO – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo melalui Tim Kerja Gizi dan Kesehatan Keluarga (Kesga) melaksanakan kegiatan Spot Rumah Gizi di Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan kader Posyandu serta ibu dan balita yang mengalami masalah gizi sebagai bagian dari upaya mendukung perbaikan status gizi anak.
Kegiatan diawali dengan pengukuran antropometri balita, meliputi pengukuran berat badan dan panjang atau tinggi badan sesuai usia anak. Hasil pengukuran kemudian dicatat dan diplotkan pada grafik pertumbuhan untuk menilai kondisi pertumbuhan balita. Kegiatan dilanjutkan dengan konseling gizi kepada ibu balita sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan kebutuhan gizi anak.
Spot Rumah Gizi merupakan tindak lanjut dari pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Melalui kegiatan ini, ibu balita mendapatkan pendampingan dan praktik langsung dalam menyiapkan makanan yang sesuai dengan usia, kebutuhan gizi, serta tahap perkembangan anak. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemantauan pertumbuhan, tetapi juga mendorong ibu balita untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan PMBA dalam pemberian makan sehari-hari di rumah
Kader Posyandu turut berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pendampingan keluarga di tingkat desa. Keterlibatan kader dan keluarga diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan intervensi gizi serta meningkatkan kemampuan ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak secara tepat.
Melalui Spot Rumah Gizi, Dinkesda Kabupaten Purworejo melalui Tim Kerja Gizi dan Kesga terus mendorong perbaikan gizi balita melalui edukasi, praktik pemberian makan yang tepat, dan pemantauan pertumbuhan secara berkala. Sinergi antara tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan keluarga menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.(MI)

PURWOREJO, 8 OKTOBER 2026 – Dalam upaya mencegah kehamilan pada usia remaja, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi siswa-siswi kelas IX beserta orang tua/wali murid di SMP Negeri 23 Purworejo, Kamis (8/10/2026). 

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap kasus kehamilan pada usia remaja yang berpotensi berdampak pada kesehatan, keberlanjutan pendidikan, serta masa depan anak. Melalui edukasi ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga diri selama masa remaja.
Materi disampaikan oleh Tim Kerja Kesehatan Masyarakat Dinkesda Purworejo, yang memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, memahami perubahan fisik dan psikologis selama masa pubertas, serta membangun perilaku yang bertanggung jawab untuk mencegah risiko kehamilan pada usia remaja. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak menghadapi masa pubertas. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, disertai pendampingan yang tepat, menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman dan perilaku sehat pada remaja.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara sekolah, keluarga, dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi serta perlindungan kepada remaja. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar siswa mampu menjaga kesehatan diri, memahami konsekuensi dari setiap keputusan, serta fokus pada pendidikan dan masa depan. Dinkesda Purworejo terus mendorong penguatan edukasi kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi muda yang sehat, berpengetahuan, dan berdaya. Remaja sehat, masa depan kuat. Pengetahuan yang benar dan pendampingan yang tepat menjadi langkah penting untuk mencegah kehamilan pada usia remaja.(MI)

PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program Dokter Spesialis Keliling (SPELING). Kali ini, pelayanan SPELING hadir di Desa Loning, Kecamatan Kemiri, pada RABU, 7 OKTOBER 2026, dengan melibatkan Puskesmas Winong dan RS Amanah Umat sebagai fasilitas kesehatan pelaksana.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan dihadiri oleh lintas sektor terkait. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi bentuk dukungan dan sinergi dalam memperluas akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
Dalam kegiatan ini, masyarakat memperoleh akses terhadap sejumlah layanan kesehatan, meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG), konsultasi dokter spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi (obsgyn), spesialis anak, spesialis kesehatan jiwa, serta pemeriksaan IVA untuk mendukung deteksi dini kanker leher rahim.
Pelayanan diberikan oleh dr. Galih, Sp.PD, sebagai dokter spesialis penyakit dalam; dr. M. Andi Gunawan, Sp.OG, sebagai dokter spesialis obsgyn; dr. Cahyani, Sp.A, sebagai dokter spesialis anak; serta dr. Y. Kristiyanto, Sp.KJ, sebagai dokter spesialis kesehatan jiwa.
Kegiatan SPELING di Desa Loning memiliki sasaran keseluruhan sebanyak 150 orang. Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemeriksaan dan konsultasi kesehatan sesuai kebutuhan tanpa harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses layanan dokter spesialis.
Program SPELING menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan di tingkat desa, mendorong deteksi dini masalah kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. 
Dukungan fasilitas pelayanan kesehatan dan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Dengan sinergi yang berkelanjutan, pelayanan kesehatan diharapkan semakin mudah dijangkau dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila mengalami keluhan.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo melalui Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembaruan data Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) serta mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Wirun, Kecamatan Kutoarjo, pada KAMIS, 8 OKTOBER 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Yankes SDK Dinkesda Kabupaten Purworejo, tim monitoring dan evaluasi, Kepala Puskesmas Wirun, penanggung jawab ASPAK, penanggung jawab mutu, serta pengelola program terkait.
Kegiatan diawali dengan arahan Kepala Bidang Yankes SDK mengenai pentingnya pemutakhiran dan validitas data ASPAK serta pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. Kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan menjadi aspek penting untuk mendukung perencanaan kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, tim melaksanakan verifikasi faktual dengan mencocokkan data pada sistem ASPAK dengan kondisi sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang tersedia di Puskesmas Wirun. Tim juga meninjau dokumen pendukung penerapan standar mutu pada setiap unit pelayanan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti. Secara umum, pembaruan data ASPAK dan penerapan standar mutu pelayanan di Puskesmas Wirun telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa catatan terkait perbaikan teknis dan kelengkapan dokumen yang telah disepakati untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak puskesmas.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo mendorong pengelolaan data ASPAK yang akurat dan berkelanjutan, serta penguatan penerapan standar mutu pelayanan kesehatan. Tindak lanjut atas hasil evaluasi diharapkan dapat mendukung kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dinkesda Kabupaten Purworejo terus berkomitmen melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar bagi masyarakat.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo melalui Tim Kerja Gizi dan Kesehatan Keluarga (Kesga) melaksanakan Orientasi Implementasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi 10 kader di Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, pada RABU, 7 OKTOBER 2026. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Puskesmas Bruno, yaitu petugas gizi dan petugas promosi kesehatan.
Dalam sambutannya, Kepala Puskesmas Bruno menekankan pentingnya peran kader sebagai penghubung antara tenaga kesehatan dan keluarga di masyarakat. Kader diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama orientasi untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada orang tua, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi dan balita sesuai tahapan usianya.
Sementara itu, Dinkesda Kabupaten Purworejo melalui Tim Kerja Gizi dan Kesga menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kader sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Pengetahuan tentang PMBA perlu diteruskan kepada keluarga melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga praktik pemberian makan yang tepat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Orientasi menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang mendorong komunikasi dua arah, diskusi, dan keterlibatan aktif peserta. Kader tidak hanya menerima materi, tetapi juga mengikuti praktik langsung pembuatan makanan untuk bayi dan balita. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami prinsip PMBA sekaligus mempraktikkannya secara langsung.
Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi keluarga. Kader yang memiliki pemahaman dan keterampilan PMBA dapat membantu orang tua mengenali kebutuhan makan anak sesuai usia, memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar, serta menyiapkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan tahap perkembangan anak.
Edukasi tersebut juga diharapkan mendorong keluarga untuk lebih memperhatikan kualitas, variasi, tekstur, kebersihan, dan kecukupan makanan yang diberikan kepada bayi dan balita. Dengan demikian, keluarga dapat berperan lebih aktif dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta mencegah masalah gizi sejak dini.
Dinkesda Kabupaten Purworejo melalui Tim Kerja Gizi dan Kesga bersama Puskesmas Bruno mendorong agar hasil orientasi tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan kader, tetapi dilanjutkan dengan penerapan dan pendampingan di masyarakat. Kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan keluarga menjadi bagian penting dalam membangun praktik pemberian makan bayi dan anak yang tepat demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.(MI) 

PURWOREJO, SELASA, 6 OKTOBER 2026 – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo turut mendukung pelaksanaan Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui kegiatan monitoring bersama lintas sektor terkait di wilayah kerja Kecamatan Butuh. Dalam kegiatan tersebut, Dinkesda berfokus pada monitoring kesiapan sarana dan prasarana bidang kesehatan, khususnya sarana yang direncanakan untuk mendukung kegiatan apotek dan klinik. Monitoring pada sarana apotek mencakup kondisi dan kapasitas ruang, kebersihan, serta kesesuaian tempat untuk mendukung penyimpanan obat secara aman. Sementara pada sarana klinik, monitoring diarahkan pada kondisi dan fungsi ruangan, kebersihan, kelayakan sarana, serta aspek keamanan bagi pasien dan petugas. Monitoring dilakukan secara langsung untuk memperoleh gambaran kondisi sarana di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pembinaan dan tindak lanjut pada aspek kesehatan sesuai tugas dan kewenangan Dinkesda.
Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan KDKMP. Dari sisi kesehatan, Dinkesda memastikan aspek sarana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan kefarmasian mendapat perhatian sejak tahap persiapan, sehingga pengembangannya dapat memperhatikan kelayakan, kebersihan, keamanan, fungsi, dan ketentuan kesehatan yang berlaku. Melalui koordinasi dan monitoring secara bersama, diharapkan pengembangan KDKMP di wilayah kerja Kecamatan Butuh dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan turut mendukung upaya mendekatkan akses terhadap pelayanan kesehatan di tingkat desa.(MI) 

PURWOREJO, SELASA, 6 OKTOBER 2026 – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo turut berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah kerja Kecamatan Bener bersama lintas sektor terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap pelaksanaan program nasional KDMP sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sektor. Dalam kegiatan tersebut, Dinkesda Kabupaten Purworejo melakukan monitoring dan evaluasi dari sisi kesehatan, khususnya terhadap kesiapan aspek kesehatan pada unit kegiatan KDMP yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan kefarmasian.
Pemantauan dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain kesiapan sarana dan prasarana, pengelolaan dan penyimpanan obat serta perbekalan kesehatan, kesiapan sumber daya manusia, serta kesesuaian penyelenggaraan dengan ketentuan di bidang kesehatan. Selain melakukan pemantauan, kegiatan ini menjadi ruang bagi Dinkesda untuk memberikan pembinaan dan masukan teknis, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang memerlukan tindak lanjut. Hasil monitoring selanjutnya menjadi bahan koordinasi bersama lintas sektor sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Keterlibatan Dinkesda dalam monitoring dan evaluasi KDMP merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan program di tingkat desa agar aspek kesehatan dapat dipersiapkan secara tepat dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Melalui sinergi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mendorong pelaksanaan KDMP yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mendukung akses terhadap kebutuhan dan pelayanan kesehatan di tingkat desa.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi pada SENIN, 5 OKTOBER 2026. Apel pagi dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan diikuti oleh jajaran pegawai Dinkesda. Dalam arahannya, Plt. Kepala Dinkesda menyampaikan pentingnya melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap capaian berbagai program kesehatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan penguatan pelaksanaan program ke depan.
Selain membahas capaian program, apel pagi juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, komitmen, serta dukungan seluruh jajaran Dinkesda terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah pusat di bidang kesehatan. Dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif, sinergi lintas program dan lintas sektor, serta pelaksanaan kegiatan yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Plt. Kepala Dinkesda juga menekankan agar seluruh jajaran terus menjaga komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap kebijakan dan program dapat diterjemahkan secara efektif hingga tingkat pelayanan kesehatan. Kolaborasi dan keterlibatan seluruh unsur menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui apel pagi ini, Dinkesda Purworejo terus mendorong penguatan kinerja organisasi, peningkatan kualitas pelaksanaan program, serta komitmen bersama untuk mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo melaksanakan Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik Bidang Kesehatan pada SABTU, 3 OKTOBER 2026, bertempat di Aula 2 DINKESDA Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh bidan desa dan petugas gizi Puskesmas sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan intervensi gizi dan mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Purworejo. Pertemuan dilaksanakan dalam dua sesi untuk mengakomodasi seluruh peserta. Sesi pertama berlangsung pukul 07.30–09.00 WIB dengan 130 undangan, sedangkan sesi kedua dilaksanakan pukul 09.00–10.30 WIB dengan 110 undangan.
Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala DINKESDA Kabupaten Purworejo. Dalam arahannya, disampaikan bahwa dinamika kondisi status gizi di Kabupaten Purworejo perlu menjadi perhatian bersama dan harus direspons melalui evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi spesifik bidang kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat perkembangan stunting, tetapi juga mencermati indikator status gizi lainnya, seperti wasting dan underweight. Pemantauan terhadap berbagai indikator tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi gizi serta menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi sesuai permasalahan dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pertemuan ini menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan intervensi spesifik, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta memperkuat koordinasi antara Puskesmas dan desa. Bidan desa dan petugas gizi memiliki peran penting dalam pemantauan kondisi sasaran, pendampingan, serta pelaksanaan tindak lanjut sesuai permasalahan yang ditemukan di wilayah kerja masing-masing. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan untuk memperkuat pemantauan dan pendampingan sasaran, mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian lebih, serta mengoptimalkan intervensi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Koordinasi antara petugas gizi, bidan desa, Puskesmas, dan unsur terkait juga terus diperkuat agar intervensi dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. DINKESDA Kabupaten Purworejo terus mendorong pelaksanaan program kesehatan yang berbasis data, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi secara berkala diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan intervensi sekaligus memperkuat upaya peningkatan status gizi dan pencegahan stunting di Kabupaten Purworejo.(MI) 

PURWOREJO – Dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan, Pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Verifikasi Data Desa Miskin Binaan di Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Jumat (2/10/2026). Kegiatan ini bertujuan melakukan pencocokan dan validasi data By Name By Address (BNBA) dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan. Proses verifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah daerah benar-benar menggambarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat terkini.
Verifikasi mencakup sejumlah indikator permasalahan kesejahteraan masyarakat, antara lain kemiskinan ekstrem, kepemilikan jamban, akses terhadap sumber air bersih dan air minum, ketersediaan listrik, kondisi rumah tidak layak huni (RTLH), penyandang disabilitas, anggota rumah tangga yang tidak bekerja, anak tidak sekolah, serta kondisi balita stunting.
Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo turut berperan dalam mendukung verifikasi pada aspek kesehatan masyarakat, terutama terkait kondisi balita stunting, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta identifikasi permasalahan kesehatan yang membutuhkan tindak lanjut. Peran tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh perhatian dan akses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Melalui keterlibatan DINKESDA, hasil verifikasi diharapkan dapat menjadi bahan identifikasi bagi tindak lanjut program kesehatan, baik melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar, pemantauan tumbuh kembang balita, upaya pencegahan dan penanganan stunting, maupun koordinasi dengan Puskesmas dan pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, data hasil verifikasi menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait untuk menentukan kelayakan sasaran dan merumuskan intervensi sesuai permasalahan yang ditemukan. Sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan kualitas tempat tinggal. Melalui kegiatan Desa Miskin Binaan ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo mendorong penanganan permasalahan masyarakat secara terpadu, terarah, dan tepat sasaran. Dengan data yang valid serta intervensi yang sesuai kebutuhan, diharapkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo melalui UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) terus berupaya meningkatkan kapasitas petugas kesehatan lingkungan dalam mendukung pengawasan kualitas air dan makanan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Workshop Pengujian Air dan Makanan Menggunakan Sanitarian Kit yang diselenggarakan pada Rabu (30/9/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh petugas sanitarian dari 27 Puskesmas se-Kabupaten Purworejo dengan menghadirkan narasumber dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta. Workshop membahas dasar-dasar teknis pengujian air dan makanan menggunakan Sanitarian Kit, termasuk pengenalan peralatan, prosedur penggunaan, serta praktik pemeriksaan parameter fisik, kimia, dan biologi. Melalui pembelajaran teori dan praktik, peserta mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pengujian kualitas lingkungan secara tepat sesuai prosedur.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Dinkesda Kabupaten Purworejo dalam memperkuat kemampuan petugas sanitasi di tingkat Puskesmas, khususnya dalam melakukan pemantauan kualitas air dan makanan di wilayah kerja masing-masing. Kemampuan tersebut penting untuk mendukung deteksi awal terhadap potensi faktor risiko kesehatan lingkungan yang dapat berdampak pada masyarakat. Melalui peran UPT Labkesda, Dinkesda Kabupaten Purworejo juga mendorong penguatan jejaring dan koordinasi teknis dengan Puskesmas, sehingga kegiatan pemantauan kesehatan lingkungan dapat terlaksana secara lebih optimal dan berkelanjutan. Peningkatan kompetensi petugas sanitasi diharapkan dapat mendukung upaya pengawasan kualitas air dan makanan serta memperkuat langkah pencegahan risiko penyakit berbasis lingkungan demi mewujudkan masyarakat Purworejo yang sehat.(MI)

PURWOREJO – Upaya meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa di kalangan remaja terus dilakukan melalui kegiatan deteksi dini kesehatan jiwa di SMA Negeri 6 Purworejo, Selasa (29/9/2026). Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Wilayah Magelang, Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo, dan SMA Negeri 6 Purworejo.
Kegiatan diikuti oleh siswa kelas XI dan XII yang sebelumnya telah melakukan skrining mandiri kesehatan jiwa. Hasil skrining menunjukkan terdapat sejumlah siswa yang memberikan lebih dari dua jawaban “iya” pada instrumen skrining. Hasil tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi awal dan bukan merupakan diagnosis gangguan kesehatan jiwa.
Dalam kegiatan tersebut, Jhoni Kristianto dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan materi mengenai pentingnya deteksi dini kesehatan jiwa. Siswa diajak mengenali perubahan kondisi diri, memahami berbagai faktor yang dapat memengaruhi kesehatan jiwa, serta tidak ragu mencari bantuan ketika menghadapi masalah yang dirasakan mengganggu keseharian.
Sementara itu, Muhammad Isnaini menyampaikan materi tentang stop bullying. Materi menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, saling menghargai, serta mendorong siswa untuk berani menyampaikan ketika mengalami atau menyaksikan tindakan perundungan. Sebagai tindak lanjut hasil skrining, siswa yang membutuhkan dukungan diarahkan untuk memanfaatkan layanan guru BP/BK di sekolah sebagai tempat konsultasi awal. Selain itu, siswa juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi psikologi secara daring dan gratis melalui aplikasi JNN, sesuai dengan layanan yang tersedia.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkesda Kabupaten Purworejo, dr. Nur Salim, menutup kegiatan dengan menekankan pentingnya perhatian bersama terhadap kesehatan jiwa remaja. Deteksi dini diharapkan dapat membantu mengenali kondisi yang membutuhkan perhatian lebih awal sehingga siswa dapat memperoleh dukungan yang sesuai. Melalui kolaborasi antara sekolah, Dinkesda, Balkesmas, dan berbagai pihak terkait, upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa di lingkungan pendidikan diharapkan dapat terus diperkuat. Kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh dan perlu mendapat perhatian sejak usia remaja.(MI)

PURWOREJO — Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo melalui UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) terus memperkuat kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan kesehatan berbasis pemeriksaan laboratorium. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tingkat 2 yang dilaksanakan pada SELASA, 29 SEPTEMBER 2026 di UPT Labkesda Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan Labkesmas di Wilayah Regional 5, dengan pendampingan dari Balai Labkesmas Magelang bersama Balai Labkesmas dan PAK Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan diawali dengan monitoring kelengkapan alat dan fasilitas laboratorium untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Pendampingan kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran teori dan praktik mengenai teknik pengambilan sampel usap (swab) pada dinding, lantai, peralatan kesehatan, serta media lainnya. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai tahapan pengambilan sampel yang tepat, sesuai prosedur, sehingga kualitas sampel tetap terjaga dan dapat mendukung keandalan hasil pemeriksaan.
Melalui UPT Labkesda, Dinkesda Kabupaten Purworejo berperan dalam memastikan penguatan kapasitas laboratorium berjalan secara berkelanjutan, baik melalui peningkatan kompetensi petugas, pemenuhan kesiapan sarana dan prasarana, maupun pengembangan jejaring dengan laboratorium kesehatan masyarakat pada tingkat regional. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat jejaring antara Labkesda Kabupaten Purworejo dengan Labkesmas Tingkat 3, khususnya dalam dukungan teknis, rujukan pemeriksaan, peningkatan kompetensi, dan koordinasi pelaksanaan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat. Dengan penguatan tersebut, Dinkesda Kabupaten Purworejo melalui UPT Labkesda diharapkan semakin mampu mendukung deteksi, pemantauan, dan pengendalian faktor risiko kesehatan masyarakat berbasis laboratorium, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan laboratorium di Kabupaten Purworejo.(MI) 

PURWOREJO — Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo memperkuat kapasitas pengawas gizi dalam memastikan keamanan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penguatan tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis pengawasan keamanan pangan yang digelar pada Jumat (25/9/2026). Kegiatan tersebut diikuti pengawas gizi dari 74 SPPG di wilayah Kabupaten Purworejo. Bimbingan teknis menjadi bagian dari tindak lanjut monitoring dan evaluasi keamanan pangan yang selama ini dilakukan oleh Satgas yang melibatkan Dinkesda, Forkopimcam, dan Puskesmas.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkesda Kabupaten Purworejo, dr. Nur Salim, menyampaikan sejumlah hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan bagi pengelola SPPG. Menurutnya, hasil monitoring tidak berhenti pada temuan di lapangan, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan pengelolaan dan pemenuhan administrasi. Feedback hasil monitoring menjadi bahan untuk melakukan perbaikan, baik dari sisi pelaksanaan maupun kelengkapan administrasi di SPPG, ujar dr. Nur Salim dalam kegiatan tersebut.
Sejumlah dokumen yang menjadi perhatian meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB), SOP, perencanaan menu, spesifikasi bahan makanan, nota pesanan dan kuitansi, form pemeriksaan bahan makanan, kartu stok, laporan pelaksanaan, dokumentasi, serta informasi monitoring dan rekaman penyaluran. Selain kelengkapan administrasi, pengawasan kondisi penyimpanan bahan pangan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pengawas gizi. Pemantauan dilakukan terhadap suhu ruang penyimpanan, baik penyimpanan kering maupun basah, termasuk chiller dan freezer.
Hasil pemantauan suhu perlu dicatat sebagai bagian dari dokumentasi pengawasan. Pencatatan tersebut menjadi salah satu cara untuk memastikan kondisi penyimpanan bahan pangan dapat dipantau dan ditindaklanjuti apabila ditemukan ketidaksesuaian. Dinkesda juga menekankan bahwa pengawas gizi memiliki peran dalam memberikan umpan balik terhadap kondisi di masing-masing SPPG. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan ketidaksesuaian, tetapi juga mendorong perbaikan dalam proses pengelolaan pangan. Melalui bimbingan teknis ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo berharap pengawasan keamanan pangan di seluruh SPPG dapat berjalan lebih tertib, terdokumentasi, dan konsisten. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan untuk mendukung penyediaan pangan yang aman dalam pelaksanaan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat.(MI)

KEMIRI, 25 SEPTEMBER 2026 — Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo melalui Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keamanan Pangan bersama Puskesmas Kemiri melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kerep, Kecamatan Kemiri, Jumat (25/9/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pemantauan untuk memastikan proses penyediaan makanan MBG memperhatikan aspek keamanan pangan, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 
Dalam pelaksanaan MBG tersebut, menu yang disiapkan meliputi potato wedges, mix vegetable yang terdiri dari wortel, kacang polong dan jagung, dimsum ayam, anggur Muscat, serta susu. Berdasarkan hasil pemantauan, secara umum proses produksi MBG di SPPG Kerep berjalan lancar dan baik. Tim Monev Keamanan Pangan juga memberikan penguatan pada beberapa aspek untuk mendukung konsistensi penyelenggaraan, antara lain penerapan prosedur kerja dan SOP tertulis, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kesesuaian spesifikasi bahan pangan, serta pemeriksaan air yang digunakan dalam proses produksi. Penguatan dokumentasi melalui prosedur dan SOP menjadi bagian penting agar setiap tahapan penyelenggaraan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, Dinkesda Kabupaten Purworejo bersama Puskesmas terus mendorong penerapan standar keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung tersedianya makanan yang aman, higienis, bergizi, dan bermutu bagi penerima manfaat. Dinkesda Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung penyelenggaraan MBG yang memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan pangan di setiap tahapan prosesnya.(MI)

PURWOREJO — 25 September 2026. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo kembali menggelar Jumat Pengajian Karyawan sebagai ruang pembinaan spiritual dan penguatan karakter bagi jajaran karyawan di lingkungan Dinkesda. Pada pengajian tersebut, Ustaz Romadon mengajak para karyawan untuk membangun karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berinteraksi dengan orang lain. Pesan tersebut disampaikan melalui empat karakter, yaitu Hayyin, Layyin, Sahl, dan Qarib.
Ustadz Romadon menjelaskan, Hayyin merupakan karakter yang tidak keras, tidak kasar, dan tidak menyulitkan orang lain. Sementara Layyin berarti lembut dalam sikap dan tutur kata. Adapun Sahl bermakna mudah dan memudahkan. Sikap ini mengajarkan agar seseorang tidak mempersulit urusan orang lain, tetapi berupaya membantu sesuai kemampuan. Sedangkan Qarib berarti dekat dan mudah didekati, yang tercermin melalui sikap ramah, hangat, dan peduli terhadap sesama. Pesan tersebut memiliki relevansi dengan pelaksanaan tugas sebagai aparatur pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kompetensi perlu berjalan bersama dengan sikap dan akhlak yang baik.
Melalui kegiatan Jumat Pengajian, Dinkesda Kabupaten Purworejo terus mendorong penguatan karakter dan nilai spiritual di lingkungan kerja. Nilai Hayyin, Layyin, Sahl, dan Qarib diharapkan dapat diterapkan dalam keseharian, termasuk dalam membangun komunikasi, bekerja sama, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan karakter tersebut menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga menghadirkan sikap yang ramah, mudah didekati, tidak mempersulit, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(MI)

PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) terus memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Spesialis Keliling (SPELING). Pada SELASA, 22 SEPTEMBER 2026, layanan SPELING hadir di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngombol, dengan jumlah sasaran terlayani sebanyak 111 orang.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK) Dinkesda Kabupaten Purworejo. Turut hadir Direktur RS Palang Biru Kutoarjo, Camat Ngombol beserta jajaran, serta tenaga kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan pendukung. Pelaksanaan layanan SPELING kali ini didukung oleh RS Palang Biru Kutoarjo dan Puskesmas Ngombol. Masyarakat memperoleh akses pemeriksaan dan konsultasi langsung dengan dokter spesialis, meliputi dokter spesialis anak, dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obsgyn), dokter spesialis penyakit dalam, serta dokter spesialis kesehatan jiwa.
Kehadiran berbagai layanan spesialis tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pemeriksaan dan konsultasi kesehatan sesuai kebutuhan. Kolaborasi antara Dinkesda, rumah sakit, puskesmas, dan pemerintah kecamatan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
Melalui program SPELING, Dinkesda Kabupaten Purworejo terus mendorong pemerataan akses pelayanan kesehatan, memperkuat deteksi dini masalah kesehatan, serta meningkatkan keterjangkauan layanan dokter spesialis hingga tingkat desa. Dengan dukungan lintas fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerintah wilayah, SPELING diharapkan dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan derajat kesehatan warga Kabupaten Purworejo.(MI)

BAYAN – Program SPELING (Dokter Spesialis Keliling) kembali mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Purworejo. Pada Selasa, 22 September 2026, pelayanan SPELING dilaksanakan di Desa Pekutan, Kecamatan Bayan, dengan melibatkan RS Ananda dan Puskesmas Bayan sebagai fasilitas kesehatan pelaksana. Kegiatan ini menyasar sebanyak 162 orang.
Pelayanan ini menghadirkan tiga bidang spesialisasi, yaitu penyakit dalam, obstetri dan ginekologi (obsgyn), serta anak. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk memperoleh konsultasi dan pemeriksaan medis sesuai kebutuhan kesehatannya. Selain pelayanan dokter spesialis, kegiatan SPELING juga menyediakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Kedua layanan ini mendukung upaya promotif dan preventif, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit.
Melalui layanan spesialis penyakit dalam, masyarakat dapat berkonsultasi mengenai berbagai keluhan dan masalah kesehatan pada orang dewasa. Pelayanan obsgyn memberikan akses konsultasi kesehatan perempuan dan kesehatan reproduksi, sedangkan pelayanan spesialis anak mendukung pemeriksaan serta konsultasi kesehatan bayi dan anak. Pemeriksaan CKG menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat mengenali kondisi kesehatan dan faktor risiko penyakit. Sementara itu, pemeriksaan IVA merupakan salah satu metode skrining untuk mendeteksi dini kemungkinan adanya perubahan pada leher rahim sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks.
Pelaksanaan SPELING di Desa Pekutan merupakan bentuk kolaborasi antara RS Ananda dan Puskesmas Bayan dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan medis, sekaligus mendorong pemanfaatan fasilitas kesehatan secara berkala. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus mendukung upaya pemerataan akses pelayanan kesehatan melalui penguatan kolaborasi fasilitas kesehatan dan pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.(MI)

PURWOREJO – Sebanyak 25 tenaga kesehatan mengikuti Pelatihan Kesehatan Tradisional yang diselenggarakan oleh P4KTI DPD Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo pada Senin (21/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam memahami metode pelayanan kesehatan tradisional.
Peserta pelatihan berasal dari berbagai profesi, meliputi fisioterapis, dokter, bidan, dan perawat. Keterlibatan lintas profesi ini memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk memperluas wawasan mengenai pendekatan kesehatan tradisional yang dapat dipelajari sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Pelatihan menghadirkan Tabib Ndoro GH Luky Hendri Yuni Susanto beserta tim sebagai fasilitator. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar Yin dan Yang, pemeriksaan dan diagnosis nadi, akupresur, kop tradisional, teknik pemijatan, serta pijat imun.
Melalui materi tersebut, peserta diperkenalkan pada konsep dasar kesehatan tradisional, metode pemeriksaan nadi, serta berbagai teknik yang berkaitan dengan praktik akupresur, kop tradisional, dan pemijatan. Pembelajaran ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan peserta sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pelayanan kesehatan tradisional.
Antusiasme peserta terlihat selama pelatihan berlangsung. Selain memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat, peserta juga mendapatkan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan.
Dinkesda Purworejo berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi tenaga kesehatan untuk terus mengembangkan kompetensi dan memahami pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional secara tepat, sesuai kewenangan profesi, standar pelayanan, serta ketentuan yang berlaku.
Melalui kolaborasi dengan P4KTI DPD Jawa Tengah, Dinkesda Purworejo terus mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan guna menunjang pengembangan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mencatat 15 aduan masyarakat selama periode Januari 2025 hingga Juni 2026. Seluruh aduan tersebut telah ditindaklanjuti, dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen. Berdasarkan data rekapitulasi, sebanyak 12 aduan tercatat pada tahun 2025 dan 3 aduan pada Januari hingga Juni 2026. Capaian ini merupakan bagian dari upaya Dinkesda dalam memperkuat pengelolaan pengaduan sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 
Ditinjau dari kategorinya, aduan terbanyak berkaitan dengan sikap petugas kesehatan, yaitu 7 aduan (46,7 persen). Sementara itu, aduan mengenai biaya atau tarif pelayanan serta informasi pelayanan masing-masing tercatat sebanyak 4 aduan (26,7 persen). 

Dalam penyampaian pengaduan, masyarakat memanfaatkan beberapa kanal yang tersedia. LAPORGUB menjadi kanal yang paling banyak digunakan dengan 9 aduan (60 persen), disusul Website Aduan sebanyak 5 aduan (33,3 persen), serta kanal lainnya sebanyak 1 aduan (6,7 persen).
Seluruh aduan dalam periode tersebut telah ditindaklanjuti. Tidak terdapat aduan yang masih dalam proses maupun yang belum ditindaklanjuti berdasarkan rekapitulasi yang tercatat.
Data pengaduan ini menjadi bahan evaluasi bagi Dinkesda Kabupaten Purworejo untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu mendapat perhatian. Hasil evaluasi diharapkan dapat mendukung perbaikan pelayanan, terutama dalam aspek sikap petugas kesehatan, biaya atau tarif, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Dinkesda Kabupaten Purworejo mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kanal pengaduan yang tersedia. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui pengelolaan pengaduan yang berkelanjutan, Dinkesda Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta memperkuat akuntabilitas pelayanan publik.(MI)

BAGELEN – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ASPAK dan Mutu Pelayanan Puskesmas di Puskesmas Bagelen, SENIN (21/9/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan validitas data sarana, prasarana, dan alat kesehatan sekaligus mendorong pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan diikuti oleh Tim Monev Dinkesda Purworejo, Kepala Puskesmas Bagelen, Penanggung Jawab ASPAK, Penanggung Jawab Mutu, serta pengelola program terkait.
Monev diawali dengan pengarahan mengenai pentingnya pembaruan dan keakuratan data ASPAK sebagai bagian dari upaya mendukung perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan. Tim kemudian melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan data dalam sistem ASPAK dengan kondisi riil sarana, prasarana, dan alat kesehatan di lapangan. Selain verifikasi data, tim juga meninjau dokumen kesiapan pemenuhan standar mutu pada setiap unit pelayanan. Peninjauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian dokumen serta aspek yang masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, pembaruan data ASPAK dan penerapan standar mutu pelayanan di Puskesmas Bagelen secara umum telah berjalan dengan baik. Sejumlah catatan terkait perbaikan teknis dan kelengkapan dokumen turut dibahas dan disepakati untuk segera ditindaklanjuti.
Melalui kegiatan ini, Dinkesda Purworejo mendorong Puskesmas Bagelen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data ASPAK dan konsistensi penerapan standar mutu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penyampaian hasil evaluasi dan kesepakatan tindak lanjut sebagai dasar penguatan mutu pelayanan di Puskesmas Bagelen.(MI) 

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan sosialisasi pembaruan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Menuju Interoperabilitas SATUSEHAT (SIMAESTRO) Versi 2.0 pada JUMAT, 18 SEPTEMBER 2026, bertempat di Aula 2A Dinkesda Kabupaten Purworejo, pukul 09.00–11.30 WIB. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinkesda Kabupaten Purworejo dan dihadiri oleh para penanggung jawab Rekam Medis Elektronik (RME) Puskesmas se-Kabupaten Purworejo. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Tim Sistem Informasi Kesehatan Dinkesda Kabupaten Purworejo. Pertemuan ini bertujuan menyampaikan pembaruan fitur dan mekanisme penggunaan SIMAESTRO Versi 2.0 untuk memperkuat integrasi data pelayanan kesehatan menuju platform SATUSEHAT.
Pembaruan SIMAESTRO mencakup penyempurnaan input data pelayanan melalui implementasi Use Case 1 SATUSEHAT, yang meliputi pendaftaran, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan. Selain itu, dilakukan penguatan integrasi rujukan digital serta pengembangan Early Warning System (EWS) untuk deteksi dini risiko ibu hamil melalui digitalisasi Kartu Skor Poedji Rochjati, perhitungan skor risiko otomatis, notifikasi SMS Gateway, dan dashboard Pamantasan. SIMAESTRO Versi 2.0 juga dilengkapi Dashboard Informasi Publik yang memuat informasi layanan publik elektronik dan nonelektronik, layanan aduan, hotline, serta persyaratan Jaminan Kesehatan.
Dalam sosialisasi ini, pemanfaatan data rekam medis menjadi salah satu arah penting yang ditekankan. Data pelayanan kesehatan yang tercatat secara digital diharapkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi dan pelaporan, tetapi juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan tersebut terutama diarahkan untuk mendukung pemantauan kelompok khusus, seperti ibu hamil melalui identifikasi risiko dan pemantauan tindak lanjut. Selain itu, data rekam medis diharapkan dapat mendukung deteksi awal pasien suspek penyakit prioritas sehingga petugas kesehatan dapat melakukan penilaian dan tindak lanjut sesuai kebutuhan pelayanan.
Melalui pemanfaatan data yang terintegrasi, Dinkesda Kabupaten Purworejo mendorong penguatan pemantauan pelayanan kesehatan, peningkatan ketepatan sasaran program, serta pengambilan keputusan yang lebih terarah berdasarkan informasi pelayanan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, para penanggung jawab RME Puskesmas diharapkan memahami pembaruan SIMAESTRO Versi 2.0 dan mendukung penerapannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengembangan sistem ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi data, kesinambungan pelayanan, deteksi dini risiko, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo, 16 September 2026 — Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji pada Rabu, 16 September 2026. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai penerapan keamanan pangan, khususnya higiene dan sanitasi, keamanan dan mutu pangan siap saji, serta pencegahan cemaran pangan yang dapat membahayakan kesehatan.
Penyuluhan bertujuan mendorong peserta agar mampu menerapkan prinsip keamanan pangan dalam setiap tahapan pengelolaan pangan, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian. Penerapan higiene dan sanitasi yang baik menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kontaminasi serta memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat tetap aman dan bermutu.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber dari bidang terkait. Memiek Hastuti, S.KM, Sanitarian Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, menyampaikan materi mengenai Higiene Sanitasi Pangan. Materi menekankan pentingnya menjaga kebersihan bahan pangan, peralatan, tempat pengolahan, serta penjamah pangan untuk mencegah terjadinya kontaminasi selama proses pengelolaan makanan.
Materi berikutnya disampaikan oleh Nursinah, A.Md, Drug Food Inspector Kabupaten Purworejo, yang membahas Keamanan dan Mutu Pangan Siap Saji serta Cemaran Pangan. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai potensi cemaran pangan, dampaknya terhadap kesehatan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan risiko cemaran pada pangan siap saji.
Kegiatan berlangsung dengan antusias dan diikuti melalui diskusi aktif antara peserta dan narasumber. Melalui penyuluhan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai keamanan pangan, tetapi juga pemahaman praktis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pangan sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat mendorong penerapan praktik higiene dan sanitasi yang lebih baik serta meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan mutu pangan.
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mewujudkan pangan yang aman bagi masyarakat. Keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran bersama dari pengelola pangan, penjamah pangan, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai konsumen. Dengan penerapan keamanan pangan yang konsisten, diharapkan risiko penyakit akibat pangan dapat dicegah dan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo semakin meningkat. Keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Pangan aman, masyarakat sehat.(MI)

Purworejo, SELASA, 15 SEPTEMBER 2026 — Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo mengikuti pertemuan terkait implementasi SP2D Paperless sebagai bagian dari penguatan transformasi digital dalam tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pertemuan membahas penerapan Sistem Pencairan Anggaran (SIPENA) yang mendukung proses pencairan anggaran secara digital, mulai dari pengajuan dokumen, proses persetujuan dan verifikasi, hingga penerbitan SP2D. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung proses yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
Dalam penerapannya, proses yang sebelumnya menggunakan dokumen berbasis kertas diarahkan menjadi proses digital. Tahapan pencairan dapat dipantau melalui sistem, sementara dokumen tidak perlu dicetak dan diantarkan secara langsung. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bersertifikat BSrE dari BSSN juga menjadi bagian dari proses digital tersebut.
Pertemuan juga memberikan pemahaman mengenai alur kerja dan pembagian peran pengguna dalam proses SP2D Paperless, antara lain PPTK, Bendahara, PPK, PA/KPA, Verifikator, serta BUD/Kuasa BUD. Setiap tahapan memiliki proses persetujuan dan verifikasi sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi Dinkesda Kabupaten Purworejo, implementasi SP2D Paperless menjadi bagian dari upaya mendukung digitalisasi tata kelola administrasi dan keuangan, sehingga proses dapat berjalan lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah dipantau.
Implementasi ini juga membutuhkan kesiapan pengguna, khususnya dalam penggunaan TTE. BPKPAD Kabupaten Purworejo telah menyampaikan permohonan sertifikat elektronik untuk mendukung pelaksanaan TTE bagi pejabat dan pihak terkait dalam proses SP2D Paperless. Melalui penerapan SP2D Paperless, Dinkesda Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung transformasi digital pemerintahan yang mendorong efisiensi proses, tertib administrasi, keamanan dokumen, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.(MI)

Purworejo – Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, ke Puskesmas Banyuasin, Kabupaten Purworejo, Selasa (15/09/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wamenkes meninjau secara langsung pelaksanaan Program Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat Puskesmas. Kegiatan ini mencakup upaya penemuan kasus, pemeriksaan, pengobatan, serta pemantauan pasien TBC. Wamenkes menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan tingkat pertama karena Puskesmas menjadi salah satu garda terdepan dalam penanggulangan TBC. Penemuan kasus secara lebih dini dan pemberian pengobatan sesuai standar diperlukan untuk memastikan pasien mendapatkan layanan secara berkelanjutan sekaligus mengurangi risiko penularan di masyarakat.
Selain meninjau program TBC, Wamenkes juga menyoroti pentingnya penguatan sarana dan prasarana Puskesmas. Pemerintah berencana melakukan renovasi terhadap Puskesmas yang kondisinya sudah tidak memadai sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan primer di berbagai daerah. Ia juga mendorong pemerintah daerah, termasuk Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dalam menyiapkan data, kebutuhan, serta perencanaan penguatan fasilitas kesehatan primer.
Penguatan Puskesmas diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas program kesehatan. Dalam penanggulangan TBC, Puskesmas tidak hanya berperan dalam menemukan dan mengobati pasien, tetapi juga melakukan pemantauan pengobatan, pelacakan kontak erat, edukasi, serta membangun keterlibatan masyarakat dalam mencegah penularan.
Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinkesda terus mendorong kolaborasi antara Puskesmas, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, lintas sektor, dan masyarakat untuk memperkuat penanggulangan TBC. Kunjungan Wamenkes di Puskesmas Banyuasin menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun pelayanan kesehatan primer yang semakin mudah diakses, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi karyawan pada SENIN, 14 SEPTEMBER 2026, bertempat di halaman kantor Dinkesda Purworejo. Apel dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) dan diikuti oleh jajaran karyawan Dinkesda.
Dalam arahannya, Kepala Bidang Kesmas menyampaikan evaluasi terkait capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Capaian tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Seluruh jajaran diharapkan terus memperkuat koordinasi dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan CKG di wilayah Kabupaten Purworejo.
Selain membahas capaian CKG, apel juga menjadi momentum untuk menyampaikan persiapan sejumlah agenda kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu minggu ke depan. Setiap bidang dan tim diharapkan memastikan kesiapan administrasi, sumber daya, jadwal, serta koordinasi lintas program agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
Melalui apel pagi, Dinkesda Purworejo terus mendorong penguatan disiplin, koordinasi, dan komunikasi internal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan apel pagi ditutup dengan ajakan kepada seluruh karyawan untuk menjaga semangat kerja, memperkuat kolaborasi, serta melaksanakan setiap tugas dan agenda dengan penuh tanggung jawab.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menggelar pertemuan bersama pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari Puskesmas, klinik, dan rumah sakit, RABU, 9 SEPTEMBER 2026, di Aula 2A Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan Program Jamkesda melalui sosialisasi perubahan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah sekaligus pembaruan dan updating fitur aplikasi SIBIJAK.
Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman para pengelola Jamkesda di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap ketentuan terbaru. Materi yang disampaikan mengacu pada Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Perubahan ketentuan tersebut mencakup pengaturan mengenai penerima manfaat Program Jamkesda, antara lain PBI Daerah, masyarakat tertentu melalui Jamkesda klaim, penduduk daerah yang tidak memiliki jaminan kesehatan, serta penduduk daerah terdaftar aktif yang membutuhkan penanganan segera.
Selain sosialisasi regulasi, pertemuan juga membahas pembaruan fitur aplikasi SIBIJAK yang digunakan dalam mendukung pengelolaan Jamkesda. Updating aplikasi menjadi bagian penting dalam menyesuaikan proses administrasi dan pengelolaan pelayanan dengan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan pengelola dari Puskesmas, klinik, dan rumah sakit juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pelayanan dan administrasi Jamkesda. Dengan pemahaman regulasi yang sama serta dukungan sistem informasi yang terus diperbarui, proses pengelolaan Jamkesda diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai prosedur.
Dalam perubahan ketentuan tersebut, Program Jamkesda mencakup sejumlah pelayanan kesehatan sesuai dengan kelompok penerima manfaat dan ketentuan yang berlaku, antara lain rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, tindakan medis, serta pemeriksaan penunjang diagnostik dengan hasil abnormal. Melalui kegiatan ini, Dinkesda Purworejo terus mendorong penguatan tata kelola Jamkesda, baik dari sisi regulasi, sumber daya pengelola, maupun sistem informasi, sehingga pelaksanaan program dapat semakin efektif dan mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat penerima manfaat.(MI)

Purworejo – Menjelang peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-55 Tahun 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo turut berperan dalam mendukung terciptanya transportasi yang aman dan sehat melalui pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pengemudi angkutan dan juru parkir. Kegiatan berlangsung di Terminal Kongsi, Rabu (09/09/2026), dan diikuti sebanyak 110 peserta. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan para pelaku transportasi yang setiap hari beraktivitas dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. 
Tim Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada peserta sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif. Melalui CKG, peserta dapat mengetahui kondisi kesehatannya sekaligus memperoleh informasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit. Kondisi kesehatan menjadi salah satu aspek penting bagi pengemudi angkutan. Kebugaran fisik dan kemampuan menjaga konsentrasi berperan dalam mendukung keselamatan selama berkendara. Karena itu, pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkaitan dengan keamanan penumpang dan pengguna jalan lainnya.
Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan juga diisi dengan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bersama Tim Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran para pengemudi dan juru parkir mengenai pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi narkotika, serta menjalankan aktivitas kerja secara aman dan bertanggung jawab.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Sudarmi, menyampaikan bahwa keterlibatan Dinkesda dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif. Menurutnya, kelompok pekerja seperti pengemudi angkutan memiliki aktivitas dan tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap kondisi kesehatan perlu menjadi bagian dari keseharian, tidak hanya dilakukan ketika mengalami keluhan kesehatan
Pelaksanaan CKG di Terminal Kongsi sekaligus menjadi momentum untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dan deteksi dini dapat membantu seseorang mengenali faktor risiko lebih awal sehingga langkah tindak lanjut dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Purworejo Yuli Hastuti, SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto, ST, S.Sos., MPA, Kepala Dinas Perhubungan Agus Widiyanto, SIP., M.Si., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Puguh Trihatmoko, SH., MH., Kepala Satpol PP dan Damkar Siswantoro Dwi Nugroho, SSTP., MM., serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dr. Sudarmi. Melalui sinergi lintas sektor ini, Dinkesda Purworejo terus mendorong penguatan budaya hidup sehat dan deteksi dini di berbagai kelompok masyarakat. Upaya tersebut diharapkan turut mendukung terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Puskesmas pada RABU, 9 SEPTEMBER 2026. Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan diikuti oleh para pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Purworejo. 
Rapat pimpinan menjadi forum koordinasi untuk melihat perkembangan pelaksanaan program kesehatan, mengevaluasi capaian, serta membahas berbagai hal yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat Puskesmas. Forum ini juga menjadi sarana untuk menyamakan langkah antara Dinkesda dan Puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu pembahasan dalam Rapim adalah evaluasi Program Tuberkulosis (TBC) berdasarkan data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) per 7 September 2026. Evaluasi meliputi capaian terduga TBC, kasus TBC, serta pemeriksaan HIV pada pasien TBC di seluruh Puskesmas.
Penguatan penemuan kasus juga dilakukan melalui kegiatan swakelola tracing TBC terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dalam pelaksanaannya tercatat 21 kegiatan Grebeg TBC dan 20 kegiatan X-Ray. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penemuan kasus dan memperkuat pelacakan kontak TBC. Selain penemuan kasus, capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) turut menjadi perhatian. Data menunjukkan masih terdapat kontak pasien TBC yang telah memenuhi syarat TPT tetapi belum mendapatkan terapi pencegahan. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Puskesmas melalui penguatan pemantauan dan pemberian TPT sesuai ketentuan.
Dinkesda juga menyampaikan agenda peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan deteksi dini penyakit gigi dan mulut bagi pengelola program kesehatan gigi dan mulut. Pelatihan dijadwalkan pada 13–19 September 2026 di Bapelkes Provinsi Jawa Tengah Kampus Wonosobo bagi Puskesmas yang menjadi lokus penerima dental chair dan BMHP Kesgilut dari SOPHI dan/atau Kementerian Kesehatan. Dalam Rapim turut disampaikan materi mengenai Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Materi membahas kelompok penerima manfaat serta jenis pelayanan kesehatan yang dijamin dalam Program Jamkesda.
Melalui Rapim Puskesmas, Dinkesda Kabupaten Purworejo mendorong pimpinan Puskesmas untuk menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan. Setiap capaian dan permasalahan perlu diikuti dengan tindak lanjut yang jelas, koordinasi yang lebih kuat, serta pengendalian program secara berkelanjutan. Rapat pimpinan ini menjadi bagian dari upaya Dinkesda Kabupaten Purworejo memperkuat pelayanan kesehatan primer agar semakin efektif, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(MI)

KUTOARJO, 8 SEPTEMBER 2026 – Masyarakat Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, memperoleh akses layanan kesehatan melalui program SPELING (Spesialis Keliling) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Tursino pada Selasa (8/9/2026), dengan dukungan RSUD RAA Tjokronegoro dan Puskesmas Wirun. Program SPELING merupakan upaya mendekatkan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan dokter spesialis, kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta layanan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obsgyn), Anak, Penyakit Dalam, dan Jiwa.
Pelayanan di tingkat desa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa harus menempuh jarak lebih jauh menuju fasilitas kesehatan rujukan. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenali kondisi kesehatan dan faktor risiko penyakit sejak dini. Keterlibatan Puskesmas Wirun turut memperkuat kesinambungan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Masyarakat yang memerlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan dapat memperoleh tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan dan indikasi medis.
Pelaksanaan SPELING mencerminkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purworejo, rumah sakit, dan puskesmas dalam memperkuat akses pelayanan kesehatan. Layanan yang hadir lebih dekat diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Melalui dukungan terhadap program SPELING, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus memperkuat sinergi lintas sektor agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau, bermutu, dan berkesinambungan.(MI)

PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus memperkuat komitmen lintas sektor dalam penanggulangan AIDS-HIV, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) melalui Rapat Koordinasi Komitmen dan Dukungan Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Penanggulangan Penyakit AIDS-HIV, TBC, dan Malaria (ATM) Kabupaten Purworejo, yang dilaksanakan pada Selasa, 8 September 2026. 
Kegiatan ini menjadi bagian lanjutan dari rangkaian koordinasi pemerintah daerah untuk mendorong dukungan pemerintah desa dalam penanggulangan ATM. Selain membahas penggunaan anggaran Dana Desa, pertemuan juga menjadi forum untuk memperkuat komitmen, menyamakan persepsi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan perencanaan kegiatan dan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
Kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Bapak Suranto, S.T., S.Sos., M.P.A. Arahan tersebut menekankan pentingnya komitmen dan sinergi lintas sektor dalam mendukung upaya penanggulangan penyakit AIDS-HIV, TBC, dan Malaria di Kabupaten Purworejo.
Selanjutnya, Kepala DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, Bapak Laksana Sakti, A.P., M.Si., menyampaikan materi mengenai Penggunaan Anggaran Dana Desa untuk Penanggulangan AIDS-HIV, TBC, dan Malaria (ATM). Materi memberikan pemahaman mengenai dukungan anggaran desa agar dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Sudarmi, M.M., kemudian menyampaikan materi mengenai situasi AIDS-HIV, TBC, dan Malaria di Kabupaten Purworejo, sekaligus sosialisasi Desa Siaga TBC. Dalam paparannya, penanggulangan TBC menjadi salah satu perhatian karena masih terdapat indikator program yang perlu diperkuat, terutama penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan. Dinas Kesehatan mendorong berbagai upaya seperti skrining, penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien, penguatan peran kader, serta pembentukan Desa Siaga TBC. Pada program HIV, penguatan skrining pada populasi berisiko, penemuan kasus, kepatuhan pengobatan ARV, serta pengurangan stigma dan diskriminasi menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian HIV di Kabupaten Purworejo. Sementara itu, Kabupaten Purworejo telah mencapai eliminasi malaria dan memasuki fase pemeliharaan eliminasi. Upaya kewaspadaan tetap diperlukan untuk mencegah munculnya kembali penularan, terutama melalui pemeriksaan terhadap pendatang dari wilayah luar Pulau Jawa yang berisiko membawa parasit malaria. 

Penguatan tata kelola anggaran turut menjadi bagian penting dalam pertemuan melalui materi yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Purworejo, Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, M.P.A. Materi tersebut memberikan penguatan dari sisi pengawasan agar perencanaan dan penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Budi Susanti, M.Sc., menyampaikan materi mengenai perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pembahasan ini diarahkan untuk membantu menerjemahkan kebutuhan program ATM menjadi kegiatan dan komponen pembiayaan yang lebih terencana di tingkat desa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sesi ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala, serta membahas langkah yang dapat dilakukan agar dukungan Dana Desa terhadap penanggulangan ATM dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dengan program lainnya.
Pada akhir kegiatan, dr. Budi Susanti, M.Sc., menyampaikan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai langkah untuk memastikan hasil koordinasi dapat diteruskan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa dukungan anggaran harus diikuti dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang akuntabel. Kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat penanggulangan AIDS-HIV, TBC, dan Malaria menuju masyarakat Purworejo yang lebih sehat dan produktif.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo melalui tim Farmasi, Makanan, dan Minuman (Farmamin) melaksanakan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada SELASA, 8 SEPTEMBER 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemenuhan komitmen setelah diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK) Dinkesda Kabupaten Purworejo dan dilaksanakan oleh tim Farmamin Dinkesda. Penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku IRTP dalam menerapkan prinsip keamanan dan mutu pangan pada proses produksi pangan olahan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai keamanan dan mutu pangan, Bahan Tambahan Pangan (BTP), serta Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga Pangan (CPPOB-IRT). Materi tersebut menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam memastikan proses produksi berlangsung sesuai prinsip higiene dan sanitasi serta menghasilkan pangan yang aman dan bermutu bagi konsumen.
Materi keamanan pangan disampaikan oleh Dinar Nur Jayanti, S.Farm., Apt., Drug Food Inspector Kabupaten Purworejo. Pembahasan mencakup aspek yang perlu diperhatikan pelaku usaha dalam menjaga keamanan pangan, penggunaan BTP sesuai ketentuan, serta penerapan cara produksi pangan olahan yang baik pada kegiatan IRTP.
Selain aspek keamanan dan mutu pangan, penyuluhan juga memberikan pemahaman mengenai sertifikasi halal bagi produk UMKM. Materi disampaikan oleh Amelia G, S.Si., Pengawas Jaminan Produk Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Tengah. Peserta memperoleh informasi mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan jaminan produk halal sebagai bagian dari kepatuhan pelaku usaha sekaligus memberikan kepastian kepada konsumen.
Aspek pengelolaan administrasi produksi turut menjadi bagian dari materi penyuluhan. Rusmiyatun, S.E., M.Ak., CTT., Dosen STIE Rajawali, memberikan materi mengenai dokumentasi dan pencatatan produksi pada Industri Rumah Tangga Pangan. Pencatatan yang dilakukan secara tertib dapat membantu pelaku usaha dalam mendokumentasikan proses produksi, melakukan pengendalian, serta menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan usaha.
Penyuluhan ini menegaskan bahwa penerbitan SPP-IRT tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Pelaku IRTP perlu memastikan komitmen tersebut diterapkan dalam praktik produksi sehari-hari, mulai dari pemilihan dan penggunaan bahan, proses pengolahan, penggunaan BTP, pelabelan, hingga dokumentasi dan pencatatan produksi.
Melalui kegiatan ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo mendorong pelaku IRTP untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan keamanan dan mutu pangan serta membangun praktik produksi yang lebih tertib dan konsisten. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung tersedianya pangan olahan yang aman dan bermutu sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Purworejo.(MI) 

PURWOREJO – Upaya mewujudkan masyarakat yang sehat tidak hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal tersebut menjadi fokus Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui peningkatan kualitas lingkungan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo, Selasa, 8 September 2026, di Kedai Satu-satu.
Kegiatan ini mengangkat tema lingkungan bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menurunkan risiko penularan penyakit. Lingkungan yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai sumber penyakit, termasuk melalui sampah, vektor penyakit, serta kondisi sanitasi yang tidak memenuhi prinsip kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, Dinkesda Kabupaten Purworejo menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) Kabupaten Purworejo untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Peserta terdiri atas unsur PKK Kabupaten, PKK Kecamatan, serta PKK Desa/Kelurahan terpilih. 
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkesda Kabupaten Purworejo, dr. Nur Salim, menyampaikan materi mengenai tujuh pilar GERMAS. Ia menekankan bahwa GERMAS bukan sekadar kegiatan sesaat, tetapi perlu diwujudkan melalui perubahan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
Materi selanjutnya disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati DLHP Kabupaten Purworejo, Sigit Heru Waluyo, SKM, yang membahas peningkatan kualitas kesehatan lingkungan demi terwujudnya lingkungan bersih dan sehat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu bagian penting karena persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo, Raja Thifal Mazaya Izzati, S.I.Kom, menyoroti peran PKK dalam mendorong perubahan pola pikir dan pola perilaku hidup sehat di tengah keluarga dan masyarakat. Menurutnya, upaya menciptakan lingkungan bersih dan sehat membutuhkan keterlibatan setiap individu, dimulai dari lingkungan rumah tangga. Lingkungan bersih dan sehat merupakan tanggung jawab kita bersama, yang dimulai dari tanggung jawab masing-masing individu, menjadi salah satu pesan penting dalam kegiatan tersebut.
Antusiasme peserta terlihat dari berbagai pertanyaan dan pembahasan yang disampaikan oleh perwakilan PKK Kecamatan maupun PKK Desa/Kelurahan. Diskusi tidak hanya membahas persoalan lingkungan secara umum, tetapi juga mengarah pada langkah-langkah sederhana yang dapat diterapkan langsung di rumah dan lingkungan sekitar. Tiga langkah sederhana yang didorong untuk segera dilakukan di tingkat rumah tangga meliputi memilah sampah, melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), serta menghindari paparan asap rokok.
Melalui kampanye ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo mendorong agar GERMAS tidak berhenti pada pemahaman, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Perubahan dapat dimulai dari rumah melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, kemudian diperkuat melalui peran PKK dalam menggerakkan keluarga dan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat pada akhirnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil dari kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat. Dengan membangun kebiasaan sehat dari rumah, diharapkan tercipta lingkungan yang semakin sehat dan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI) 

PURWOREJO — Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi melalui peningkatan kualitas pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan pengelola program hipertensi dan dokter Puskesmas yang berlangsung SENIN, 7 SEPTEMBER 2026, di Aula 2 Dinkesda Kabupaten Purworejo.
Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Dinkesda Kabupaten Purworejo dan diikuti oleh pengelola program hipertensi serta dokter Puskesmas se-Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan program hipertensi di tingkat pelayanan primer.
Pembahasan mencakup pelayanan hipertensi secara komprehensif, mulai dari skrining, deteksi dini, penegakan diagnosis, tata laksana, pemantauan tekanan darah, hingga pencatatan, pelaporan, dan tindak lanjut pasien. Pendekatan tersebut diperlukan agar pelayanan tidak berhenti pada penemuan kasus, tetapi berlanjut sampai pasien mendapatkan tata laksana dan mencapai tekanan darah terkendali.
Analisis situasi program hipertensi yang dipaparkan Kepala Bidang P2 dalam pertemuan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target dan capaian. Pada 2026, sasaran penduduk usia ≥15 tahun di Kabupaten Purworejo mencapai 645.166 orang, dengan target skrining hipertensi sebanyak 452.384 orang atau 70 persen. Hingga Juli 2026, capaian skrining tercatat 220.875 orang atau 34,18 persen. Sementara itu, estimasi penderita hipertensi di Kabupaten Purworejo mencapai 239.186 orang. Data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penguatan program di masing-masing Puskesmas.
Dalam pembahasan juga ditekankan pentingnya pemantauan keberlanjutan pengobatan pasien. Pasien hipertensi perlu dikategorikan berdasarkan status perawatan, antara lain pasien baru, pasien dengan tekanan darah terkendali, pasien dengan tekanan darah tidak terkendali, missed visit, dan lost to follow up. Pengelompokan ini membantu Puskesmas menentukan tindak lanjut sesuai kondisi pasien. Pasien yang tidak melakukan kunjungan ulang menjadi salah satu perhatian dalam pengendalian hipertensi. Puskesmas perlu memperkuat komunikasi mengenai jadwal kontrol serta melakukan tindak lanjut terhadap pasien yang melewati jadwal kunjungan. Untuk kondisi tertentu, kunjungan rumah dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun kader, termasuk bagi pasien yang sudah lama tidak berkunjung ke fasilitas kesehatan.
Penguatan pelayanan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/303/2026 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Hipertensi Dewasa, yang menjadi pedoman bagi dokter dalam pengambilan keputusan klinis dan acuan dalam penyusunan standar prosedur operasional di fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui pertemuan tersebut, Dinkesda Kabupaten Purworejo mendorong pengelola program dan dokter Puskesmas untuk memperkuat cakupan skrining, meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, serta memastikan pasien hipertensi memperoleh pelayanan secara berkesinambungan. Pengendalian hipertensi tidak hanya berfokus pada penemuan penderita, tetapi juga memastikan pasien mendapatkan tata laksana, melakukan kontrol secara rutin, dan mencapai tekanan darah terkendali. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan komplikasi hipertensi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi pada SENIN, 7 SEPTEMBER 2026. Apel dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dan diikuti oleh jajaran karyawan Dinkesda. Dalam arahannya, Sekretaris Dinkesda menyampaikan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak kesehatan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jajaran Dinkesda diminta mengikuti perkembangan situasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tetap berjalan apabila terjadi dampak terhadap masyarakat.
Selain kesiapsiagaan, apel juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kesehatan. Setiap bidang dan unit kerja diminta mencermati capaian program, mengidentifikasi kendala, serta memastikan tindak lanjut dilakukan secara terukur. Memasuki bulan September, sejumlah program dan agenda kegiatan juga menjadi perhatian. Seluruh jajaran diharapkan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dengan baik, memperkuat koordinasi lintas program, serta memastikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan berjalan tertib sesuai target.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinkesda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh karyawan Dinkesda Kabupaten Purworejo atas partisipasi dan kebersamaan dalam berbagai kegiatan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Partisipasi seluruh karyawan menjadi bentuk semangat kebersamaan dan kekompakan keluarga besar Dinkesda, sekaligus memperkuat semangat dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Melalui apel pagi ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo terus memperkuat kesiapsiagaan, koordinasi, evaluasi, dan kerja sama dalam pelaksanaan program kesehatan. Memasuki bulan September, seluruh jajaran diharapkan tetap menjaga semangat kerja dan memastikan setiap program berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(MI)

PURWOREJO, 2 SEPTEMBER 2026 — Penanggulangan HIV dan AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) di Kabupaten Purworejo terus diperkuat hingga tingkat desa. Upaya tersebut tidak hanya mengandalkan pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah desa dalam pencegahan, edukasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, serta dukungan penganggaran. Penguatan itu menjadi fokus hari kedua Rapat Koordinasi Komitmen dan Dukungan Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Penanggulangan AIDS-HIV, TBC, dan Malaria (ATM) Kabupaten Purworejo yang berlangsung di Arahiwang, Rabu, 2 September 2026.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo (Dinkesda) melalui Sekdikesda menyampaikan bahwa penanggulangan ATM memerlukan dukungan lintas sektor, terutama pemerintah desa. Menurutnya, desa memiliki peran penting dalam memperluas edukasi, menemukan kasus lebih awal, mendampingi pasien, dan mencegah penularan di masyarakat. Penanggulangan ATM tidak dapat hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Dukungan pemerintah desa sangat penting, terutama dalam edukasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, dan penguatan pembiayaan melalui Dana Desa, ujarnya.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tiga rangkaian rapat koordinasi yang dilaksanakan berdasarkan pembagian jadwal kecamatan. Peserta mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, meliputi Camat, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Puskesmas.
Forum tidak hanya membahas situasi penyakit ATM, tetapi juga mengarahkan peserta pada langkah konkret setelah rapat koordinasi. Perencanaan pembangunan desa dan pemanfaatan Dana Desa menjadi instrumen penting untuk memperkuat intervensi kesehatan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Dalam pembahasan TBC, peningkatan penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan masih menjadi tantangan. Data program menunjukkan treatment coverage penemuan kasus TBC sebesar 40,2 persen, sedangkan treatment success rate mencapai 74 persen. Keduanya masih berada di bawah target masing-masing sebesar 90 persen. Kepala Puskesmas dalam forum tersebut menekankan pentingnya keterlibatan kader dan pemerintah desa dalam menemukan warga yang memiliki gejala TBC serta memastikan pasien menyelesaikan pengobatan. Penemuan kasus harus dilakukan sedini mungkin. Selain itu, pasien perlu didampingi agar tidak berhenti berobat sehingga keberhasilan pengobatan dapat meningkat, katanya.
Salah satu langkah yang diperkuat adalah pembentukan Desa Siaga TBC. Program tersebut diarahkan untuk mendukung edukasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, serta pencegahan penularan. Upaya itu melengkapi berbagai intervensi Dinkesda, antara lain skrining menggunakan X-ray portabel, kegiatan Grebeg TBC di desa, serta pendampingan pasien yang tidak melanjutkan pengobatan agar kembali menjalani pengobatan.
Pada penanggulangan HIV, penguatan skrining dan penemuan kasus menjadi bagian penting. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai HIV sekaligus mencegah stigma dan diskriminasi. Perwakilan Dinkesda menjelaskan bahwa pemerintah desa dapat memperluas sosialisasi melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan dengan memanfaatkan dukungan Dana Desa. Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami HIV dengan benar dan tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV, ujarnya.
Sementara itu, Kabupaten Purworejo telah mencapai eliminasi malaria dan memasuki fase pemeliharaan. Capaian tersebut perlu dipertahankan agar tidak terjadi penularan kembali. Salah satu langkah yang ditekankan adalah pemeriksaan malaria bagi penduduk yang baru datang dari luar Pulau Jawa sebelum tinggal di Purworejo. Target pemeriksaan malaria ditetapkan sebanyak 9.862 orang per tahun hingga 2030.
Dukungan pembiayaan dari desa menjadi salah satu perhatian dalam rapat koordinasi. Pada 2026, tercatat 14 desa telah mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan ATM. Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten menyampaikan bahwa dukungan tersebut masih perlu diperluas melalui pendampingan perencanaan dan penganggaran desa. Pendamping desa akan membantu pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan penanggulangan ATM agar dapat dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan, katanya.
Salah satu kendala yang diidentifikasi adalah belum semua desa mengetahui adanya warga yang terjangkit TBC atau HIV. Di sisi lain, desa yang tidak berada di wilayah reseptif malaria masih dapat memandang malaria bukan sebagai prioritas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya advokasi dan koordinasi agar kebutuhan penanggulangan ATM dapat masuk dalam perencanaan desa.
Rapat koordinasi menghasilkan pembagian peran yang lebih jelas antarunsur di tingkat kecamatan dan desa. Camat memberikan dukungan terhadap optimalisasi penanggulangan ATM di desa sekaligus melakukan pemantauan terhadap penggunaan Dana Desa untuk kegiatan tersebut. Koordinator TAPM Kabupaten dan Pendamping Desa mendampingi pemerintah desa dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk penyesuaian atau rekomposisi anggaran untuk mendukung kegiatan penanggulangan ATM bersama tim Puskesmas. Di tingkat desa, Sekretaris Desa mendorong pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan ATM sesuai kemampuan desa. Desa juga diarahkan untuk membentuk Surat Keputusan (SK) Desa Siaga TBC, melanjutkan survei migrasi malaria bagi pendatang, serta memasukkan edukasi mengenai ATM dalam kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader desa.
Sementara itu, Dinkesda akan memantau perkembangan pembentukan Desa Siaga TBC di desa-desa, berkoordinasi dengan Pendamping Desa terkait perkembangan penganggaran kegiatan ATM, serta mendorong Kepala Puskesmas untuk terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) agar kebutuhan kesehatan menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran desa.
Tindak lanjut juga diarahkan melalui kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) bersama Dinkesda untuk melakukan advokasi kepada desa yang memiliki kasus TBC maupun desa yang termasuk wilayah reseptif malaria. Selain itu, akan didorong penyusunan Surat Edaran Bupati Purworejo tentang penganggaran penanggulangan HIV dan AIDS, TBC, dan Malaria dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
Dengan hasil tersebut, rapat koordinasi diharapkan tidak berhenti pada komitmen bersama, tetapi berlanjut pada tindakan di lapangan. Kecamatan memperkuat koordinasi dan pemantauan, pendamping membantu proses penganggaran, pemerintah desa menjalankan intervensi di masyarakat, Puskesmas memberikan dukungan teknis, dan Dinkesda melakukan pemantauan serta koordinasi tindak lanjut. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun penanggulangan ATM yang lebih terintegrasi sekaligus memastikan aspek kesehatan menjadi bagian dari pembangunan desa di Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO, 1 September 2026 – Upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui program SPELING (Spesialis Keliling). Layanan SPELING dilaksanakan di Balai Desa Kaligintung, Kecamatan Pituruh, dengan menghadirkan layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat.
Kegiatan SPELING dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK) pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, yang hadir mewakili Dinkesda dalam pelaksanaan layanan kesehatan tersebut. Pelayanan dilaksanakan melalui kolaborasi RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo dan Puskesmas Pituruh. Sebanyak 211 warga mendapatkan pelayanan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang tersedia meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemeriksaan IVA, serta konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis, yaitu Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obsgyn), Spesialis Paru, Spesialis Anak, dan Spesialis Jiwa.
Pelaksanaan SPELING di tingkat desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh akses pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Kehadiran layanan ini juga mendukung deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara rumah sakit, puskesmas, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat akses pelayanan kesehatan. Melalui SPELING, Dinkesda Kabupaten Purworejo terus mendorong agar pelayanan kesehatan semakin dekat, mudah dijangkau, dan merata hingga tingkat desa.(MI)

PURWOREJO, 1 SEPTEMBER 2026 — Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo menggelar pertemuan Evaluasi Pendampingan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) di Puskesmas sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan meningkatkan deteksi dini risiko kehamilan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinkesda Kabupaten Purworejo, Selasa (1/9), tersebut dihadiri dokter dan bidan koordinator (bikor) dari 27 Puskesmas di Kabupaten Purworejo. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Dinkesda Kabupaten Purworejo. Evaluasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan pendampingan dokter Sp.OG di Puskesmas sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu. Program pendampingan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 400.7.2/01/2026.
Dalam skema pendampingan, dokter Sp.OG memiliki sejumlah tugas, antara lain menerima konsultasi dari dokter dan bidan Puskesmas terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak, memberikan layanan obstetri dan kebidanan di Puskesmas dampingan secara periodik atau sesuai kebutuhan, serta meningkatkan kapasitas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader dalam pelayanan kesehatan ibu.
Evaluasi juga menjadi penting melihat masih adanya tantangan dalam kesehatan ibu di Kabupaten Purworejo. Data yang dipaparkan menunjukkan jumlah ibu hamil risiko tinggi mencapai 45,70 persen dari 2.873 ibu hamil hingga Juni 2026. Pada periode yang sama tercatat dua kasus kematian ibu. Melalui pendampingan dokter Sp.OG, Puskesmas didorong tidak hanya mengandalkan pelayanan rujukan ketika komplikasi terjadi, tetapi juga memperkuat deteksi dan penanganan faktor risiko sejak masa kehamilan. Materi evaluasi mencakup skrining preeklamsia, skrining risiko menggunakan metode Puji Rochyati, skrining EPDS, hipertiroid, serta skrining peripartum cardiomyopathy (PPCM) sesuai indikasi.
Data layanan menunjukkan pelaksanaan pendampingan telah menjangkau sejumlah Puskesmas dengan jumlah ibu hamil yang diperiksa pada 2025 dan 2026. Namun, capaian antar-Puskesmas masih bervariasi. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesinambungan pelaksanaan pendampingan dan memastikan akses konsultasi maupun pelayanan spesialistik dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang lebih terarah, terutama dalam meningkatkan koordinasi antara dokter Sp.OG, dokter Puskesmas, dan bikor. Penguatan komunikasi serta pemanfaatan jejaring pendampingan juga menjadi bagian penting agar kasus berisiko dapat dikonsultasikan dan ditangani secara lebih cepat. Melalui evaluasi secara berkala, Dinkesda Kabupaten Purworejo terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan ibu berbasis deteksi dini, kolaborasi antar tenaga kesehatan, dan pendampingan spesialistik di tingkat Puskesmas.(MI)