Dalam mendukung Operasional RSUD R.A.A. Tjokronegoro bulan Agustus 2020, Dinas Kesehatan melalui Kasubbag. Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan konsolidasi terhadap Dokter fungsional yang masih memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)/ Surat Izin Praktek (SIP) yang belum digunakan dalam praktek umum dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Dengan menggunakan sistem piket/shift sehingga dimungkinkan dokter fungsional dapat ikut piket sesuai rolling jadwal

Dalam rangka mendukung percepatan operasional RSUD R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo pada bulan Juli 2020, Jajaran Dinas Kesehatan melakukan monitoring fungsi fasilitas dan Alat Kesehatan di semua Instalasi/ruang Rumah Sakit untuk dapat dipastikan berfungsi dengan baik. Keberadaan RSUD R.A.A. Tjokronegoro sebagai RS kelas C sangat diharapkan dapat segera memberikan pelayanan kesehatan pada Tahun 2020, sehingga segala sumber daya difokuskan untuk mewujudkan operasional Rumah Sakit kebanggaan masyarakat Purworejo./Purworejo Mulyo/

Dalam rangka Program Penanganan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Purworejo khususnya di wilayah Kecamatan Kemiri, telah dilaksanakan Pertemuan Rapat koordinasi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat lintas sektoral oleh Puskesmas Winong Kecamatan Kemiri.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Kemiri beserta Forkompincam, seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten, Disdukcapil, Dinsos, Puskesmas Winong sebagai penyelenggara kegiatan, Kepala Desa Loning, Turus, Pageron beserta 2 orang kader kesehatan jiwa masing-masing desa.
Sebagai Narasumber pertemuan dr. Ika Endah Lestariningsih, Sp Kj, M Kes dari RS Tjitrowardojo dalam materinya Analisis Situasi dan Penanganan ODGJ di Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa dibutuhkan kerjasama lintas sektoral yang solid dari berbagai pihak mulai dari evakuasi perawatan di RS sampai pasca perawatan RS yang dilakukan di rumah penderita. Lebih lanjut diterangkan bahwa peran keluarga juga sangat penting untuk mempercepat proses kesembuhan dan menekan terjadinya kekambuhan. Untuk mewujudkan hal tersebut di susunlah Rencana Tindak Lanjut kegiatan tersebut dengan Pembentukan Struktur Organisasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Kecamatan, Pelatihan Penanganan Gawat Darurat gaduh gelisah ODGJ bagi Tim tersebut. (Sie P2 Dinkes Purworejo).

Dilkakukan pada hari selasa tanggal 23 juni 2020  di puskesmas winong. Pelaksana kegiatan adalah tim dari bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan. Tujuannnya untuk membina, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan.masyarakat terkait dengan percepatan penanganan covid19 di kabupayen purworejo. Metode pelaksanaan dengan memonitoring secara langsung dengan wswancara dan.melihat langsung, menyampaikan feedback hasil monitoring dan dokumentasi hasil kegiatan. Hasil yg diperoleh dimpuskesmas winong pada umumnya sudah sesuai dengan protokol kesehatan.  setiap pengunjung yg datang sudah diperiksa thermometer gun. Terus pada pemeriksaan antara petugas dan pasien  ada sekat pembatas transparan. Diharpakan setelah monev ada perbaikan.

Peningkatan kinerja pada tata implementasi dilakukan dengan membangun kesadaran (awarenees) tentang pentingnya partisipasi aktif setiap komponen, serta membagikan  (sharing) dan menyebarluaskan (dissemination) pengetahuan tentang proses kebijakan, tidak hanya pada elemen-elemen masyarakat tetapi juga di kalangan pejabat dan birokrasi pemerintahan. Bersamaan  pada tahap pembangunan kesadaran, perlu  dibangun saling percaya (trust building) di antara pemerintah dan masyarakat, sesama instansi dan pejabat/aparat pemerintah.
Dalam melaksanakan peran dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak dapat lepas dari aktifitas kebijakan publik, aktifitas administrasi, kepentingan dan urusan public yang kesemuanya itu dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur.
Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran , kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajad kesehatan yang setinggi – tingginya sebagai investasi bagi pembangunan Sumber Daya manusia yang produktif secara sosial dan Ekonomi serta satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka meningkatkan kinerja, kerjasama dan kemampuan pegawai khususnya yang terkait dengan pengembangan karier sebagai pejabat fungsional maka perlu adanya penilaian kinerja dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional dalam rangka Kenaikan jabatan maupun kenaikan pangkat.
A.    Tujuan
1.    Memberikan Penilaian kinerja Pejabat fungsional dalam upaya Pembinaan  peningkatan karier melalui jabatan/ pangkat
2.    Memberikan penilaian kinerja Pejabat fungsional melalui usulan penetapan angka Kredit untuk Kenaikan jabatan, Kenaikan pangka maupun alih jenjang
B.    Sasaran
Semua Pejabat fungsional Tertentu rumpun Kesehatan
I.    PELAKSANAAN
A.    Persyaratan
Setiap Pejabat fungsional yang akan mengusulkan penilaian angka kredit harus memenuhi persyartan sebagai berikut:
1.    Dokumen Nilai Harian
2.    Dokumen Rekap Nilai Bulanan
3.    Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
4.    Surat Pernyataan Melaksanaan kegiatan
5.    Surat pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Profesi bila ada
6.    Surat Pernayataan melaksanaan kegiatan penunjang bila ada
7.    Surat Tugas dari pimpinan bila melaksanakan tugas di luar jenjang jabatan
8.    SK Kenaikan Pangkat Terakhir
9.    SK Kenaikan Jabatan Fungsional Terakhir
10.    SK PAK terakhir
11.    Ijazah terakhir
12.    Dokumen lain yang menjadi bukti pelaksanaan kegiatan
B.    Mekanismes Penilaian
1.    Pejabat fungsional mengusulkan Penilaian angka Kredit melalui pejabat Pengusul dari unit masing – masing 
2.    Berkas Pengusulann dikirim ke Tim sekretariat Tim penilaian Angka Kredit untuk dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan registrasi
3.    Tim Sekretarian menyerahkan berkas penilaian ke Tim penilai jabatan fungsional
4.    Melakukan sidang Tim penilaian Angka Kredit
5.    Pengusulan penetapan angka Kredit kepada Pejabat yang berwenang menetapkan  angka kredit
6.    Penetapan Angka Kredit
7.    Penyerahan SK Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Fungsional untuk digunakan pada proses berikutnya
C.    Waktu Pelaksanaan
            Penetapan Angka Kredit Bulan Januari s.d Juni 2020

Menindaklanjuti hasil pertemuan di BPPKAD pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 atas inventarisasi atas aset dalam kondisi Rusak Berat, maka Dinas Kesehatan menyetorkan khususnya sepeda motor dalam kondisi Rusak Berat yang masih terdapat di Dinas Kesehatan.

Pengembalian sepeda motor dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Juni 2020 ke Gudang BPPKAD yang terletak di Belakang Kantor Inspektorat sejumlah 10 unit.

Pada Hari Selasa, 23 Juni 2020, Tim Percepatan Penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo melakukan  penyemprotan desinfektan tempat-tempat umum (TTU) di wilayah UPT Puskesmas Kutoarjo.
 Adapun maksud dan tujuan Penyemprotan desinfektan dilakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya penularan virus corona serta  memberikan perlindungan kepada  warga masyarakat. (Sie P2 Dinkes Pwr).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, bahwa kategori RSUD R.A.A. Tjokronegoro dikategorikan RS Kelas C yang dipersyaratkan Jenis Pelayanan, Sumber daya Manusia, Peralatan dan Bangunan/prasarana. Dengan dukungan SDM, Alat Kesehatan terupdate dan prasarana yang representative akan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit yang berdampak pengingkatan kesehatan masyarakat yang paripurna./

Dilkakukan pada hari senin tanggal 22 juni 2020  di puskesmas kaligesing. Pelaksana kegiatan adalah tim dari bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan. Tujuannnya untuk membina, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan.masyarakat terkait dengan percepatan penanganan covid19 di kabupayen purworejo. Metode pelaksanaan dengan memonitoring secara langsung dengan wswancara dan.melihat langsung, menyampaikan feedback hasil monitoring dan dokumentasi hasil kegiatan. Hasil yg diperoleh dimpuskesmas kaligesing pada umumnya sudah seduai dengan protokol kesehatan. Namun setiap pengunjung yg datang tidak diperiksa thermometer gun. Terus pada pemeriksaan antara petugas dan pasien belum ada sekat pembatas transparan. Diharpakan setelah monev ada perbaikan.

Dalam rangka persiapan operasional RSUD R.A.A.Tjokronegoro Kabupaten Purworejo, Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan jajaran Kepala UPT Puskesmas terkait pemenuhan Sumber Daya Kesehatan. Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa untuk menunggu terpenuhinya SDM dari jalur CPNS, operasional pelayanan kesehatan akan dibantu tenaga Kesehatan dari UPT Puskesmas dengan permodelan Shift sehingga tidak menganggu pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas

Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo melaksanakan visitasi dalam rangka perpanjangan Izin Operasional Labotatorium Klinik Prodia. Tim memeriksa dengan menggunakan dasar regulasi PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 411 Tahun 2010 tentang LABORATORIUMKLINIK
 Laboratorium klinik umum merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik.
 Laboratorium klinik umum pratama merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
 Laboratorium klinik Prodia diselenggarakan oleh swasta yang Harus berbadan hukum.
Laboratorium klinik mempunyai kewajiban:
a. melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah;
b. mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) setiap 5 (lima) tahun;
c. menyelenggarakan upaya keselamatan dan keamanan laboratorium;
d.memperhatikan fungsi sosial;
e. membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
f. berperan serta secara aktif dalam asosiasi laboratorium kesehatan.

Laboratorium klinik Prodia belum memasang papan nama yang memuat nama, klasifikasi, alamat, dan nomor izin sesuai ketentuan yang berlaku.
 Laboratorium klinik Prodia melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik permintaan tertulis dari:
a.fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta;
b.dokter;
c.dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut;
d.bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
e.instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum.
 Laboratorium klinik Prodia mempunyai persyaratan minimal yang meliputi bangunan, prasarana, peralatan, dan kemampuan pemeriksaan spesimen klinik sesuai dengan klasifikasinya.
Struktur Organisasi laboratorium klinik Prodia:
1) penanggung jawab teknis : seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan
2) tenaga teknis dan administrasi, 2 (dua) orang analis kesehatan serta 1 (satu) orang tenaga administrasi.

lzin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Izin penyelenggaraan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dengan ketentuan sepanjang memenuhi persyaratan.

Setiap laboratorium klinik wajib pencatatan kegiatan laboratorium
a.surat permintaan pemeriksaan;
b.hasil pemeriksaan;
c. hasil pemantapan mutu; dan
d. hasil rujukan.
(2)Setiap laboratorium klinik wajib memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi pemberi izin mengenai kegiatan pelayanan sesuai kebutuhan.
(3)Setiap laboratorium klinik wajib segera melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium untuk penyakit yang berpotensi wabah dan kejadian luar biasa kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu kurang dari 24 jam

Pertemuan ini pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di Aula 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, terdiri dari 27 UPT Puskesmas,  menjelaskan tentang mutasi tambah kurang pada tahun 2019 di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Mutasi Tambah terdiri dari : belanja modal, mutasi antar UPB, penetapan status dari perolehan yang sah lainnya ( hibah, barang dan jasa)
Mutasi Kurang terdiri dari : mutasi antar UPB, mutasi antar OPD, rusak berat, dan penghapusan
Nilai pada LKD Audited Tahun 2019 sebagai nilai awal pada Januari 2020.

Dalam upaya sekrening penderita covid-19 dilakukan upaya pelacakan kasus kepada masyarakat bersiko dan memnungkinkan kontak dengan penderita. Puskesmas Bragolan merupakan salah satu Puskesmas di Wilayah Kecamatan Purwodadi mempunyai resiko terhadap pemaran penderita covid-19 dari hasil penanganan kasus positif yang ada di Wilayah Purwodadi. Sehingga merupakan suatu hal yang sangat penting untik dilakukan pemeriksaan sekrening swab PCR kepada Karyawan yang berisiko kontak. Pemriksaan dilaksanakan di Lokasi Puskesmas Bragolan dengan pelaksana Swab PCR oleh Tim Swaber dari RS.Tjitrowardojo dilakasanakan selama dua hari dengan pengambilan sampel lender di Hidung kanan dan kiri yang kemudian hasil pemeriksaan akan dikirimkan ke Laboratorium Jogjakarta untuk diperiksa lebih lanjut ada tidaknya sampel yang terkonfirmasi dengan Virus Covid-19

Pertemuan Rekonsiliansi Kepesertaaan PBI APBD II antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo pada hari Jumat,12 Juni 2020  di Aula Dinas Kesehatan yang di ikuti  6 orang peserta. Pertemuan dalam rangka pembahasan jumlah peserta Penerima Bantu Iur (PBI) dari APBD II yang  mana setiap bulan kepesertaan  terjadi mutasi kepesertaan baik yang meninggal, pindah akamat dan data kepesertaan ganda. Pada kesempatan rekonsiliasi ini data kepesertaan dapat dilakukan croscek sehingga dara tang dibayari benar-benar data yang valid.

Pada hari Jum’at, 12 Juni 2020  dilaksanakan kegiatan Fogging focus dan Sosialisasi Demam Berdarah (DB) di Desa Kaliwatu Kranggan Kecamatan Butuh. Menurut Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten  Bpk Triyo Darmaji, SKM, maksud dan tujuan dilaksanakan Fogging focus, adalah untuk membantu meminimalisasi penyebaran penyakit DB karena pencegahan yang paling efektif dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

tgl 11 Juni 2020 Penyemprotan desinfektan di Pondok AL Iman Bulus Gebang
untuk menyambut kedatangan kembali para santri.

Penyuluhan dml gedung hari kamis 11 juni 2020, di ruang tunggu pengunjung puskesmas cangkrep ttg protokol kesehatan kaitannya dg pencegahan covid 19 (New Habbit)

Pola pengembangan karier pegawai negeri sipil khususnya jabatan fungsional tertentu yang secara rutin dengan kenaikan pangkat bulan April dan Oktober. Kenaikan pangkat dan jabatan untuk tenaga fungsional sesuai target pencapaian angka kredit atau kinerja yang ditetapkan. Kegiatan penyerahan SK dilaksanakan, melalui Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian Dinas Kesehatan pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa Jabatan Fungsional (JF) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Sumber Daya Kesehatan merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk perizinan operasional Rumah Sakit. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai rencana dengan perekruttan CPNS 2020 tapi terkendala adanya pandemi Covid-19, sehingga diperlukan exitplan, hal tersebut ditekankan oleh Sekretaris Daerah Drs. Said Romadhon, sehingga untuk sementara SDK akan dibantu oleh Tenaga Kesehatan dari Puskesmas sesuai jadwal/piket.

Merujuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berwenang terhadap perencanaan, pengadaan, pengaturan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan, hal tersebut menjadi bahasan dalam rapat koordinasi bersama Dinkes, BKD, RSUD. Dr. Tjitrowardojo, BPPKAD, dan RSUD Tjokronegoro yang dipimpin Sekretaris Daerah Purworejo Drs. Said Romadhon terkait penempatan tenaga kesehatan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro. Penempatan tenaga kesehatan sangat penting karena berpengaruh terhadap pelayanan Kesehatan agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

Pada hari Jum’at tanggal 5 Juni 2020, bertempat di Ruang Rapat Pansus 7 DPRD Kabupaten Purworejo Dinas Kesehatan telah mengikuti pelaksanakan rapat membahas hasil fasilitasi Provinsi atas Raperda Kesejahteraan Lansia yang merupakan Raperda inisiatif DPRD. Acara yang berjalan sekitar 2 jam dari jam10.00 – 11.30. Hadir pada rapat selain Bagian Hukum Setda Purworejo , Dinas Kesehatan, Dinas SOSDUKKBPPPA . Pansus 7 yang dipimpin oleh Ketua  Drs. Subeno , sekertaris H. Rujianto S.Ag, MM. dan dihadiri seluruh anggota.
Hasil fasilitasi mengharapkan untuk mencantumkan tentang pelayanan geriatri pada penjelasan pasal. Pelayanan Geriatri adalah pelayanan yang dikhususkan untuk menangani pasien lanjut usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu. Sehingga diharapkan Fasilitas Kesehatan yang telah memenuhi syarat harus memberikan pelayanan geriatri sesuai kewenangannya. Pelayanan kesehatan kepada lanjut usia meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabitatif. Pada prinsipnya rapat hanya membahas hasil konsultasi, dan mengurangi atau menambahkan hasil fasilitasi pada materi/isi Raperda. (Sie P2 Dinkes Pwr).

Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo melalui Sub Bag Renvalap dan Umum melaksanakan kegiatan Desk Reviu Pelaksanaan PBJ oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 4- 5 Juni 2020 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan diikuti oleh 27 UPT Puskesmas. Tujuan dilaksanakannya Desk Reviu Pelaksanaan PBJ ini adalah untuk meneliti data data dan kelengkapan dokumen.
Beberapa hal yang disampaikan oleh Inspektorat antara lain :
-    Pada tahap perencanaan, semua dokumen agar dibuat dan diarsipkan seperti pembahasan terkait identifikasi kebutuhan, notulen rapat.
-    Menyusun dokumen identifikasi kebutuhan yang ditandatangani oleh PPK.
-    Dalam penyusunan identifikasi kebutuhan menggunakan cara perhitungan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
-    Jika akan melakukan pembelian lagi dengan anggaran sisa pajak maka harus melakukan identifikasi lagi.
-    Semua puskesmas membuat dokumen yang dapat menggambarkan kondisi saat ini.
-    PPKom membuat indicator sendiri jika penyedia yang ditunjuk bukan merupakan penyedia E-catalog atau penyedia yang pernah bekerjasama dengan instansi.
-    Menyusun dokumen pemilihan penyedia.

Dalam rangka mendukung percepatan penanganan dampak COVID-19 di Kabupaten Purworejo, beberapa Anggaran difokuskan pada penanganan langsung Covid-19 tidak terkecuali pada anggaran di UPT Puskesmas sebagai salah satu ujung penanganan covid-19. Proses perubahan anggaran refokussing dipandu oleh Dinas Kesehatan dan BPPKAD sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap penanganan Covid-19 untuk ditunda atau dihapuskan sementara sampai Pandemi selesai/.

Dalam upaya sekrening pelacakan kasus covid-19 di Kabupaten Purworejo mengadakan pemeriksaan Rapid di ejumlah petugas kasir pertokoan dan pelaku pelayanan di wilayah terebut seperti tukang parkir .
Dinas Kesehatan dalam salah satu tugasnya sebagai Tim Gugus Percepatan penanganan covid-19 menurunkan sejumlah petugas Dinas Kesehatan dibantu Tim Puskesmas Purworejo dan Puskesmas Bayan melaksanakan pemeriksaan rapid di sejumlah Pusat Perbelanjaan. Pusat perbelanjaan di wilayah Kota Purworejo dan Wilayah Kecamatan Kutoarjo dilaksanakan pemeriksaan kepada para kasir dengan hasil semua rapid petugas Kasir negative dan satu petugas Parkir dinyatakan rapid reaktif sehingga disarankan untuk isolasi mandiri dan pengusulan pemeriksaan swab di rumah sakit.
Pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan APD lengkap kepada petugas untuk menghindari penularan dan kontak dengan penderita serta bekerjsama dengan Dinas Koperasi , Satpol PP Kabupaten Purworejo

Hari raya Idul Fitri 1441 H seperti biaya dilakukan pemantauan pelaku perjalanan diwilayah untuk melihat kondisi lapangan mobilisasi masyarakat yang ada. Dinas Kesehatan dalam upaya pemantauan pelayanan kesehatan selama lebaran melaksanakan monev di 5 Pos Pemantauan Covid-19 Kabupaten Purworejo .
Mone terbagi dalam 5 Tim yaitu :
a.    Tim Pos Pemantauan Bener
b.    Tim Pos Pemantauan Kaligesing
c.    Tim Pos Pemantuan Dadirejo
d.    Tim Pos Pemantuan Karanggetas
e.    Tim Pos Pemantauan SAC
Monev selain memberikan bantuan sarung tangan dan masker juga melihat data pelaku perjalan dan data pelayanan kesehatan . Monev juga dikunjungi oleh Tim Monev Pos Lebaran oleh Forkompinda Kabupaten Purworejo.
Dalam pelaksanaan kegiatan Pos pemantauan yang banyak dikeluhkan adalah terbatasnya sarana prasarana kegiatan ( APD, Logistik ) . Menjadi besar harapan bahwa untuk dapat di cukupi oleh pihak yang berwenang