DINAS KESEHATAN, dinkes.purworejokab.go.id – Marak isu di media sosial terkait ancaman virus Novel Coronavirus (nCov), yang terjadi di Wuhan Cina, telah membuat resah masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Purworejo. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menghimbau masyarakat untuk tidak panik, namun warga tetap diminta tetap waspada dan segera berkonsultasi kepada ahli kesehatan yang sudah disiapkan, jika mendapati gejala atau tanda-tanda yang mengarah pada Suspect Virus Corona.
Hal itu disampaikan Sekda Purworejo, Said Ramadhon bersama Kepala Dinas Kesehatan Purworejo, dr Sudarmi dalam kegiatan Sosialisasi Penyakit yang Disebabkan oleh Novel Coronavirus (nCoV) di ruang Arahiwang, pada Selasa (4/2/2020). Sosialisasi itu diikuti para kepala desa, camat, dan OPD se-Kabupaten Purworejo. Hadir sebagai narasumber yakni Sekda Purworejo Said Romadhon dan dokter spesialis paru RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo Arry Setyowati Sp.P MKes.
Sekda Purworejo, Said Romadhon menjelaskan, di dunia ini memang banyak sekali penyakit yang aneh-aneh dan sebagainya yang kita tidak paham. Apalagi sekarang ada Medsos yang begitu cepat
“Ada sebanyak 200 orang warga negara Indonesia telah dipulangkan dan untuk sementara mereka diungsikan dari Wuhan China ke Kepulauan Natuna. Sementara untuk seluruh bandara di Indonesia telah disiapkan detektor suhu tubuh bagi WNA yang datang dari luar negeri, artinya saat ini corona virus sudah luar biasa efeknya. Sosial, politik dan ekonomi dunia menjadi stress dan ketakutan,” katanya.
Sosialisasi itu, lanjutnya, dianggap penting dilakukan agar masyarakat tidak kalut menghadapi masalah ini, apa lagi bagi masyarakat Purworejo.
“Saya yakin ada yang bepergian ke luar negeri, pulang pergi, ada juga yang bekerja di Cina dan sebagainya,” ujarnya.
Sekda menghimbau kepada masyarakat Purworejo khususnya, virus corona tidak sedasyat seperti yang digembor-gemborkan di media sosial ataupun masyarakat. Namun ia berharap, penyakit akibat virus corona tidak masuk ke Indonesia, apa lagi di Purworejo.
“Saya minta kepada masyarakat agar tidak resah, Pemkab melalui Dinas Kesehatan telah berkerjamasa dengan semua pihak terkait untuk selalu siaga mengantisipasi bilamana ada warga masyarakat yang terindikasi coronavirus,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Purworejo, dr. Sudarmi, menjelaskan jika gejala penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona hampir sama dengan Flu.
“Gejalanya demam, gangguan saluran pernafasan, batuk, pilek dalam jangka waktu yang lama. Orang dengan gejala tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri,” jelas Sudarmi.
Tidak gampang untuk menentukan seseorang suspect virus Corona atau bukan, harus melewati serangkaian test laboratorium yang dilakukan oleh Balai Bangkes di Semarang. Namun masyarakat dihimbau agar menjaga daya tahan tubuh, jika terkena flu harus memakai masker serta selalu mencuci tangan dengan sabun.
Virus Corona merupakan penyakit zoonosis yang sebenarnya adalah penyakit hewan namun terpapar ke manusia. Penyebarannya bisa melalui udara dan benda-benda yang usai dipegang oleh Suspect Virus Corona. Hingga saat ini, belum ditemukan penderita Suspect Virus Corona di wilayah Purworejo.
Dalam sosialisasi itu, juga dilakukan simulasi cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar untuk menjaga kesehatan.

Pelayanan jamkesda a/n Faluriah alamat Purwosari Purwodadi pelayanan surat jaminan jamkesda di RSUD dr. Tjitrowardojo tanggal 31 januari 2020

Pelayanan Jampersal hari ini tgl 31 jan 2020 a/n Ny Saniyah Brunosari.
Pelayanan surat jaminan Kesehatan RSUP dr. Sardjito

Kegiatan di ikuti oleh seluruh kepala Puskesmas dan pejabat struktural di Dinas Kesehata Kabupate Purworejo.
Dalam kegiatan tersebut telah disampaikan bebebrapa hal antara lain:
1. Evaluasi capaian kinerja Dina Kesehata tahun  2019
2. Evaluasi pembahasan SPM dan strategi pèncapaian SPM di tahun 2020
3. Sosialisasi rerkait virus corona
4. Pemanfaatan dana jampersal tahun 2020
5. Paparan dari kepegawaian dan penggunaan seragan ASN di tahun 2020
Kegiatan di lakukan hari Jumat, tgl 31 januari 2020 di kantor dinas kesehatan kabupaten purworejo

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dalam UUD 1945 pasal 28h dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan untuk mencegah (preventif) dan menyembuhkan penyakit (kuratif), serta memulihkan kesehatan perorangan (rehabilitatif), keluarga, kelompok ataupun masyarakat.
Penanganan masalah kesehatan ibu, anak dan gizi,tidak terbatas pada penyelamatan ibu dan bayi dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperhatikan aspek medis saja.Aspek lain yang harus diperhatikan adalah aspek penata kelolaan manajemen kesehatan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
Angka kematian bayi di kabupaten Purworejo tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 walaupun masih dibawah target nasional. Prosentase bayi berat badan lahir rendah juga masih tinggi sebesar 6,3% walaupun sudah menurun dari tahun 2018. Kasus gizi kurang, gizi buruk, balita stunting tahun 2019 sebanyak 4.110 anak ( 9.34%), hasil survey anemia pada remaja putri (Ratri) dari  2.017 remaja putri yang diperiksa terdapat 36.24% menderita anemia, yang resiko KEK sebanyak 582 Ratri ( 47.20% ). Remaja putri usia 10-18 tahun yang hamil tahun 2019 masih tinggi walaupun sudah masih menurun dari tahun kemarin dan ada 5 diantaranya yang menyumbang kematian bayi.
Dari data diatas dapat kita lihat bahwa kerjasama/ koordinasi lintas program sangat diperlukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dari kegiatan. Untuk itu perlu diselenggarakan Pertemuan program kesehatan  anak, remaja dan gizi  Tingkat Kabupaten Purworejo.
Tempat dan Waktu pelaksanaan :
Hari        : Kamis,
Tanggal        : 30 Januari 2020,
Tempat        : Aula 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo ,
Alamat        : Jl. Mayjend Sutoyo No. 17, Purworejo.
Peserta pertemuan sebanyak 81 orang terdiri dari bidan seluruh puskesmas se kabupaten Purworejo. Masing-masing puskesmas 3 (tiga) orang yang terdiri dari programer Anak, Remaja, dan Gizi.

1. Kegiatan dilaksanakan tgl 30 Januari 2020 ,pukul 13.00 WIB di ruang PSC Dinkes purworejo
2. Peserta diikuti oleh 12 tim Psc dan dibuka oleh kasie UKDR b seri Suprapti dan dilanjutkan sambutan kabid pembiayaan dan pely kes Dinkes pwr b Eny Widiati
 3. Dilanjutkan penanda tanganan MOU tim Psc ( perawat dan driver )
4. Acara ditutup langsung oleh kabid pembiayaan dan pely kes Dinkes pwr

1.   Kegiatan dilaksanakan tgl 30 Januari 2020 ,pukul 09.00 WIB ,bertempat di Aula Gedung PKK kabupaten Purworejo
2. Peserta diikuti oleh : Direktur RS se -kabupaten Purworejo,Direktur kilnik se-kabupaten purworejo dan Dokter Fungsional dari 27 puskesmas se- kab Purworejo .
3. Acara dimulai dg laporan penyelenggara oleh kasie UKDR ( Seri Suprapti ) dan dibuka langsung oleh Kadinkes Kab.Purworejo Dr.sudarmi .
4. Dilanjutkan penyampaian Materi “Kewaspadaan novel corona virus “ oleh :
       — Kabid P2 PL : Dr. Darus
       — Wadir pelayanan RSUD Dr tjitro   
            Wardojo : Dr Ika ,SP Kj
5. Acara ditutup langsung oleh Kabid P2 Pl

Kegiatan Drill Kompetens Tatalaksana Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Puskesmas Bragolan dilaksanakan dengan melakukan penilaian dari infrastruktur, peralatan, dan sistem pelayanan. Selain itu diberikan refreshing materi pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal kepada tenaga medis dan paramedis yang ada di puskesmas oleh narasumber dokter umum yang telah terlatih dalam tatalaksana kegawatdaruratan maternal neonatal yang selanjutnya dilakukan penilaian kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas dalam tatalaksana kegawatdaruratan maternal dan neonatal melalui simulasi tatalaksana kasus. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan puskesmas dalam tatalaksana kegawatdaruratan matenal dan neonatal.

Penyuluhan kesehatan pada kelompok masyarakat...di Puskesmas Cangkrep.. dilaksanakan di 9 desa/ kelurahan dengan peserta penyuluhan kader,Toma dan FKD

Puskesmas Bruno sebagai salah satu Puskesmas  PONED dengan layanan persalinan di Puskesmas mencapai angka 64,1 % dari total ibu bersalin di tahun 2019. Angka yang cukup tinggi menunjukkan kesadaran masarakat Bruno untuk bersalin di fasiitas kesehatan sudah sangat tinggi. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Sehingga Dinas kesehatan secara periodik melakukan drill kompetensi tatalaksana kegawat daruratan maternal dan neonatal.

Pada hari Jum’at tanggal 24 Januari 2019, dilaksanakan Penyuluhan Demam Berdarah oleh Puskesmas Kemiri bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Penyuluhan dilaksanakan di Balai Desa Kluwung Kecamatan Kemiri dihadiri oleh Dinas Kesehatan, Camat Kemiri, Danramil, Kapolsek, Kepala Puskesmas dan aparat Pemerintah Desa setempat serta 100 orang peserta.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo melalui Kasi P2 Bpk Triyo Darmaji, SKM menyampaikan harapan kepada masyarakat untuk mengaktifkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Masyarakat jangan terlalu mengharapkan foging, karena foging adalah racun. (Sie P2 Dinkes Pwr).

Dinas Kesehatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Puskesmas dalam rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Tahun 2020. Rapat koordinasi diikuti oleh :
1.    Kepala Bidang SDK. Promosi dan Kemitraan Kesehatan
2.    Kepala Seksi Farmamin dan Perbekalan Kesehatan.
3.    Pengelola obat Kabupaten
4.    Pengelola obat dari 27 Puskesmas

Kegiatan dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Kepala Bidang SDK, Promosi dan Kemitraan Kesehatan, drg. Ekowati Kadiyanti. Dalam pengarahannya, Kepala Bidang SDK, Promosi dan Kemitraan Kesehatan menekankan hal-hal antara lain :
•    Perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai yang tidak tepat dapat memengaruhi ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai.
•    Dampak yang mungkin terjadi adalah timbulnya kejadian stagnant dan stockout obat di Puskesmas.
•    Stagnant dan stockout obat dapat memberikan dampak yang merugikan bagi Puskesmas, diantaranya yaitu peningkatan biaya akibat pemakaian obat yang tidak rasional.
•    Pelaksanaan pengelolaan obat di Puskesmas mencakup 4 fungsi dasar yaitu perumusan kebutuhan, pengadaan, distribusi, dan penggunaan obat.
•    Pengelolaan obat di Puskesmas diawali dengan kegiatan pengadaan obat yang didalamnya mencakup perencanaan kebutuhan obat untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas selama satu tahun ke depan.
•    Perencanaan Kebutuhan oba dilaksanakan oleh Ruang Farmasi Puskesmas secara rutin.
•    Proses Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan diantaranya yaitu Pola Konsumsi periode sebelumnya, Pola Penyakit, data mutasi sediaan farmasi, dan rencana pengembangan.
•    Proses seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), dan Formularium Nasiona
•    Pada Tahun 2020, anggaran penyediaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo adalah H
1)    Dana DAK    Rp.    2.506.331.000,-
2)    Dana DBHCHT    Rp.    4.220.168.000,-

Acara Rekonsiliasi Kepesertaan JKN PBI APBD II dengan jumlah kepesertaan per januari 2020 3012 peserta kegiatan ini pada tanggal 22 januari 2020

Kegiatan dilaksanakan tgl 22 januari 2020 ,dimulai pukul 8.30 WIB,bertempat di laboratorium komputer Dinkominfo, peserta pelatihan diikuti pengelola pis pk dari 27 Puskemas se kab purworejo kegiatan dimulai dg penyampaian materi narsum dari Dinkes propinsi Jawa tengah Bpk Natsir ,S.Kep.Nees dg materi “ petunjuk teknis  aplikasi keluarga sehat versi 2 “, Dilanjutkan dengan praktek entri data pis - pk dg aplikasi keluarga sehat versi 2 dipandu langsung oleh Bpk Natsir

Selasa (21/1/2020) bertempat di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Seksi Surveilan dan Imunisasi tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo melakukan konsultasi teknis dalam sistem pelaporan imunisasi rutin sampai ke di tingkat desa. Adapun sebagai narasumbernya adalah Bp. Budiyono yaitu pengelola teknis imunisasi.
Software yang dipakai dalam sistem ini merupakan software pengembangan dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Pengoperasian aplikasi berdasarkan dari server yang ada di pusat data dan informasi. Aplikasi ini dijadikan sarana pencatatan dan pelaporan kegiatan pada program imunisasi baik pencatatan cakupan dan sasaran. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini pencatatan dan pelaporan bisa lebih sempurna dan data yang tercecer dapat diminimalisasi dan mengabaikan adanya data agregat. Sistem pencatatan kegiatan dan laporan Imunisasi di Puskesmas selama ini berjalan masih menggunakan metode konvensional yaitu dengan pencatatan data imunisasi pada buku bantu di masing-masing unit-unit pelayanan Pustu, Posyandu, Polindes dan Puskesdes. Data dari buku bantu atau register di serahkan ke Puskesmas lalu dicatat ulang oleh koordinator imunisasi Puskesmas ke buku kohort bayi atau buku kohort batita, data dijumlah dan diinputkan lagi ke Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) menggunakan Microsoft Excel berdasarkan nomor urut biasa dan tidak adanya kode unik, apabila kurang teliti maka akan terjadi kesalahan input data laporan imunisasi. Software sebelumnya bersifat off line dengan pengendali dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jika petugas puskesmas melakukan kesalahan input atau merupakan rumus maka data akan eror dan tidak dapat dilanjutkan sampai ke tingkat lebih atas lagi. Sistem informasi ini merupakan aplikasi berbasis web sehingga selain data imunisasi dapat langsung diinput dari masing-masing unit bantu, aplikasi juga dapat menanggulangi lamanya proses pendistribusian data dan mengurangi duplikasi data. Namun belum semua kabupaten/kota belum menggunakan aplikasi ini. Data bersifat real time sehingga selalu berubah setiap saat.  Sistem ini telah di prakarsai dari Kementerian Riset dan Teknologi Universitas Diponegoro namun baru sebatas data real manual dengan Kartu Pantau Cepat atau Rapid Cek Card (RCC).
Tindaklanjut dari kegiatan ini adalah melakukan kaji banding ke Kabupaten yang sudah melakukan pencatatan dari ke tingkat desa sampai dengan propinsi. (Seksi P3KLB)

Salah Satu Mekanisme dalam penilaian angka kredit untuk jenjang karier Aparatur Sipil Negara khususnya jabatan Fungsional dengan melakukan penilian angka kredit yang dilakukan oleh Tm yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan. Sebelum Penetapan makan dilakukan Sidang penetapan Penilian Angka Kredit sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim dalam membantu Kepala Dinas . Pada periode ini telah ditetapkan sebnyak 558 Penilian dari  Jumlah Jabatan Fungsional yang berada di Lingkungan Dinas Kesehata dan RSU Tjitrowardojo. 8 orang dinyatakan untuk bisa diusulkan dalan kenaikan Jabatan satu tingkat diatasnya dan 61 orang dinyatakan bisa diusulkan untuk Kenaikan pangkat satu tingkat diatasnya dengan melalui mekanisme dan persyaratan yang berlaku.

Pada hari Jum’at tanggal 17 Januari 2019, dilaksanakan pertemuan evaluasi program penyakit tidak menular (PTM) tahun 2019. Acara dibuka Kepala Bidang P2PL Bpk dr. Darus mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan dihadiri Kasi P2 Bpk Triyo Darmaji, SKM beserta programmer PTM baik Dinas maupun Puskesmas. Acara diisi dengan desk data capaian PTM Puskesmas. Hasil desk data disimpulkan bahwa capaian standar pelayanan minimal (SPM) PTM skrining usia produktif 39,57 %, skrining usia lanjut  56,61%, pelayanan hipertensi 12,88%, pelayanan diabetes mellitus 92,40% dan pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) 56,66%.
Melihat hasil capaian PTM secara umum masih rendah maka diharapkan di tahun 2020 nanti ada upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang mengarah peningkatan kinerja baik Dinas maupun Puskesmas. (Sie P2 Dinkes Pwr).

Dinas kesehatan dan Pejabat RSUD R.A.A. Tjokronegoro melakukan Konsultasi ke BPKP Perwakilan Yogyakarta terkait perencanaan Rumah Sakit dengan menerapkan Pola Pengelolaan keuangan BLUD. RSUD R.A.A. Tjokronegoro direncanakan akan beroperasional pada bulan Juli 2020, sehingga diperlukan pendampingan dan fasilitator untuk membantu mempercepat proses dalam penyusunan persyaratan menerapkan BLUD

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel, Subbag. Keuangan melaksanakan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) Puskesmas. Berkaitan dengan laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dengan Pengelolaan BLUD. Sinkronisasi perlu ditingkatkan antara bendahara dengan pelaksana program/kegiatan sehingga realisasi fisik dan keuangan dapat mencapai target serta berdampak dalam peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Rapat koordiansi Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Keehatan Kabupaten Purworejo dilaksanakan pada Tanggal 15 Januari 2020 dengan diikuti oleh seluruh staf teknis dan Kasie sejumlah 6 orang dengan pebahasan rencana kegiatan Tahun 2020 yang mempunya 4 Kegiatan antara lain :
1.    Layanan Sistem Rujukan Gawat Darurat
2.    Pembinaan Mutu Layanan di Faskes Dasar dan Faskes Rujukan
3.    Pengadaan alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C
4.    Pelayanan dan pendukung Rumah Sakit Umum Daerah kelas C

Kegiatan tersebut akan segera dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Rapat Koordinasi membagi tugas kepada seluruh Staf Teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tugasnya masing –masing. Rapat koordinasi mendapatkan pemahaman bersama terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun anggaran 2020

Sebagai bentuk upaya Pembinaan dan pengawasan mutu praktik Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan salah satu upaya adalah melakukan visitasi dalam rangka perpanjangan Izin Praktik Mandiri Bidan. Yang sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentan izin Penyelenggaran  Praktik Bidan. Kegiatan dilaksankan oleh tim yang terdiri dari Lintas Program di Dinas Kesehatan sesuai dengan Tugas Fungsinya dan bersama dengan Organisasi Profesi.
Kegiatan Kali ini ke Wilayah Kecamatan Bruno terhadap  5 ( Lima ) Bidan Praktik Mandiri yang dilaksanakan selama 2 ( dua ) hari yaitu pada tanggal 15 Januari 2020 di 3 Lokasi dan pada tanggal 21 januari di 2 ( dua ) Lokasi ).
Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam memberikan pelayanan Kesehatan tergadap masyarakat

Kegiatan verifikasi dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020. Desa Jenar Lor terdiri dari 4 RW terbagi dalam 12 RT dengan jumlah KK sebanyak 502 KK. Tim Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Bragolan dan Forkompimcam didampingi perangkat desa / kader kesehatan menelusuri seluruh wilayah Desa untuk memastikan sudah tidak ada lagi warga yang buang air besar sembarangan (BABS). Dalam melaksanakan verifikasi, Tim Dinas Kesehatan tidak hanya melihat sarana jamban yang digunakan namun juga mengamati 4 pilar STBM lainnya. Ketua Tim Verifikasi, Bapak Sigit Budi Purwatmoko, SKM, M.Kes menyatakan Desa Jenar Lor sebagai Desa ODF setelah rumah yang disampel dinyatakan memenuhi syarat. Empat pilar lainnya seperti Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan makanan dan minuman di rumah tangga, pengelolaan sampah di rumah tangga dan pengelolaan limbah rumah tangga belum dicapai. Kepala Desa Jenar Lor berkomitmen akan mempertahankan status ODF dan tidak hanya berhenti sampai di ODF saja tapi juga akan berusaha agar dapat menjadi Desa STBM.

Rapat koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Pejabat RSUD R.A.A Tjokronegoro dalam rangka persiapan operasional baik terkait pengadaan Alat Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan dan Sarana Prasarana pendukung lainnya. Dalam kesempatan tersebut dr. Sudarmi, MM menekankan pentingnya komunikasi dan sinkronisasi antara pejabat struktural dan semua pegawai sehingga akan tercapai target operasional pelayanan kesehatan pada bulan Juli 2020.

Dalam rangka peningkatan jenjang karier pejabat fungsional kesehatan perlu dilakukan adanya penilaian terkait dengan kinerja karyawan . Salah satunya dengan penilaian angka kredit sebagai bahan pertimbangan kenaikan jenjang jabatan maupun kenaikan pangkat. Penilaian dilakukan oleh Tim dari masing masing jabatan Fungsional sebanyak 14 jenis Tenaga Kesehatan yang meliputi Jabatan Dokter, dokter gigi, perawat,Perawat Gigi, Bidan, Nutrisionis, Sanitarian, Pranata Laboratorium, Apoteker, asisten Apoteker, penyuluh Kesehatan, Fioterapi, Radiografer dan Elektromedik. Penilaian terhadap berkas yang telah terkumpul sebanyak 487 dijadwalakan selesai  selama 7 ( tujuh) hari , mengingat tim penilai juga mempunyai tugas pokok di unit kerja masing – masing. 

Dalam rangka menciptakan pemerataan tenaga kesehatan dengan memperhatikan komposisi pekerjaan dan kompetensi keilmuan, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo melaksanakan mutasi terhadap dr. Sutar Widicahyono, Sp. U, ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo melalui Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian menekankan bahwa hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan dalam pengembangan keilmuan yang akan lebih bermanfaat dan berguna sesuai analisis beban kerja/analisis jabatan serta jenis pelayanan yang diberikan ke masyarakat